Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Tentu. Jawaban pertanyaan itu baru akan mendapat kepastian setelah proses peradilan berakhir. Dengan catatan, selama proses itu berlangsung, tidak ada campur tangan politik atau pengadilan itu digelar karena alasan politik. Hal itu mengingat bahwa Singh berasal dari Partai Kongres, tetapi yang berkuasa saat ini adalah Partai Bharatiya Janata. Namun, apakah di India kekuatan politik juga mencampuri urusan pengadilan, urusan hukum?
Pertanyaan itu, yang mengawali ulasan pendek ini, muncul setelah Biro Investigasi Pusat India (CBI), hari Rabu, memanggil Singh atas dugaan melakukan konspirasi kriminal dan korupsi batubara selama pemerintahannya (2004-2014). Kasus tersebut di India dikenal sebagai skema "Coalgate".
Singh dipanggil terkait dengan penjualan atau pengalokasian lebih dari 200 lokasi penambangan batubara tanpa tender resmi. Hal itu terjadi antara tahun 1993 dan 2010. Itu berarti juga terjadi di zaman Singh yang diusung Partai Kongres berkuasa.
Namun, hampir semua keputusan menyangkut blok batubara yang ditetapkan pemerintah Singh dibatalkan Mahkamah Agung karena prosesnya—tanpa tender—dianggap ilegal. Kasus "Coalgate" itu terbongkar sejak tahun 2012 setelah auditor pemerintah menyatakan negara kehilangan 33 miliar dollar AS karena kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha. Karena itu, selain Singh, yang juga dipanggil CBI adalah pengusaha kaya raya, Kumar Mangalam Birla.
Mungkinkah Singh yang dikenal sebagai otak liberalisasi ekonomi India, politisi yang paling bersih di India, tercemar namanya karena korupsi? Seperti di atas sudah disebut bahwa pengadilanlah yang akan membuktikan semuanya itu. Akan tetapi, sebagai catatan, penyuapan ada di mana-mana dalam berbagai macam bentuk. Demikian korupsi menggoda para pejabat negara, birokrat, elite politik, para pegawai negeri di mana-mana juga di India.
Kadang kala, korupsi dianggap sebagai "praktik yang wajar dalam kehidupan". Hal itulah yang sebenarnya menjadi awal dari kehancuran sebuah negara. Orang yang terjun di dunia politik, tetapi masih dengan mentalitas
Dari apa yang terjadi di India, satu hal yang perlu kita catat bahwa perang melawan korupsi tidak mengenal pilih kasih. Pejabat atau mantan pejabat tinggi sekalipun kalau disangka korupsi harus ditindak, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Sebuah Kejutan dari India".
saya rasa korupsi tidak akan pernah bisa diberantas sama sekali, tetapi yang penting adalah meminimalkan dengan penegakan hukum yang tegas
BalasHapus