Selain suku-suku bangsa Melayu-Jambi dan diaspora etnis Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi dan Sumatera Selatan menjadi anak tiri di tanahnya sendiri. Penyebutan SAD juga tidak tunggal. Ada yang menyebutnya Orang Rimba atau Orang Batin.
Orang Rimba adalah penyebutan untuk komunitas nomaden progresif dan hidup bergantung pada alam melalui berburu dan meramu (
SAD kini terancam. Mereka menghadapi problem penghancuran masa depan. Keberadaan hutan primer di Jambi dan Sumatera Selatan yang hampir punah menjadi salah satu penyebabnya. Kini mereka tinggal di tengah kapling perusahaan perkebunan dan hutan sekunder. Lebih parah lagi, perusahaan merasa sebagai pemilik sah atas tanah nenek moyang mereka.
Lini masa mencatat, SAD kerap kalah ketika berantuk kepentingan dengan pemerintah dan perusahaan. Catatan Robert Aritonang, antropolog yang bekerja untuk komunitas terpencil itu, selama 15 tahun terakhir paling sedikit 13 orang meninggal karena represi, kriminalisasi, dan eksploitasi lahan.
Lebih menyedihkan lagi, rongga kematian kini seolah semakin gelap. Selama dua bulan terakhir 11 Orang Rimba meninggal karena sakit dan kelaparan. Saat ini 60 orang—sebagian besar anak balita—menderita demam tinggi dan batuk parah akibat kekurangan gizi dan kualitas lingkungan semakin buruk (
Pembangunan dan pengadaban
Penyebab kematian SAD, seperti mencecar tesis Charles Darwin: hanya yang bugarlah yang bertahan hidup. Suku-suku pedalaman tak sanggup bertahan di tengah perubahan drastis atas hutan-hutan mereka. Alam yang sebelumnya begitu pemurah karena menyediakan semua keperluan tiba-tiba menjadi kikir. Eksploitasi hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan semakin jamak. Yang paling buruk di antaranya perusahaan sawit.
Dari riset diketahui, paling sedikit ada empat perusahaan perkebunan sawit yang telah berkonflik dengan SAD dan tak kunjung selesai. Permasalahan semakin rumit karena pendekatan penyelesaian bersifat
Kiranya itu pula yang dihadapi suku-suku pedalaman, seperti Serampas di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sakai di Bengkalis, Akit di Anambas, komunitas Gunung Khong di Nagan Raya, Bukat di Kapuas Hulu, Rana di Maluku, ketika perubahan lingkungan akibat eksploitasi industri kehutanan dan kelautan menyebabkan mereka semakin rentan. Di sisi lain tidak ada kebijakan antisipatif untuk mencegah "kepunahan" mereka.
Kebijakan latah yang sering dipilih adalah memaksa peradaban baru. Mereka diminta "berdamai dengan alam", dari sebelumnya hidup bersama alam kini harus bersiasat dan mengelola alam; tipikal politik adaptasi pembangunan teknokratis. Tidak jarang mereka direlokasi. Mereka juga harus menerima "proses pengadaban" dengan memeluk agama resmi dan meninggalkan keyakinan leluhur. Semua berlangsung secara mekanistis-birokratis. Akhirnya mereka menjadi Islam atau Kristen karena logistik dan kembali ke keyakinan awal setelah logistik habis.
Strategi pengetahuan
Pekerjaan Junus Melalatoa menyusun
Tanpa mengurangi rasa hormat, ada banyak hal yang memang perlu disempurnakan dari pekerjaan itu, baik dari kedalaman narasi dan juga entri. Tak ada entri "SAD" dan hanya dimasukkan ke dalam "Jambi". Mungkin hal itu terpengaruh oleh definisi kesuku-bangsaan (
Bagi saya, suku-suku pedalaman dan komunitas minoritas yang memiliki nilai-nilai kebudayaan khusus, bahasa mandiri, dan bersolidaritas secara kuat adalah etnis otonom. Mereka tidak disubmisikan ke dalam kelompok etnis mapan atau mayoritas. Problem ini sempat terjadi ketika Alas dan Gayo menolak dianggap subetnis Aceh, dan memang tidak tepat taksonomi demikian.
Sesungguhnya suku-suku minoritas dan terancam punah itulah pemilik Indonesia ini. Dari kajian kemelayuan, suku-suku pedalaman Sumatera dikategorikan sebagai Proto Melayu (Melayu tua), telah menetap sejak ribuan tahun, jauh sebelum proses Islamisasi dan diaspora dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Turki menghujani "bumi emas" itu. Oleh karena itu, pandangan hampir aksiomatis "Melayu itu, ya, Islam, Islam itu, ya, Melayu" tidak tepat demi melihat kenyataan antropologis tersebut.
Saat ini strategi pengetahuan untuk eksistensi kesuku-bangsaan masih aksi akademis segelintir cendekiawan. Belum banyak aksi meluas untuk menyelesaikan problem-problem etnisitas di Indonesia. Meskipun tidak cukup optimistis, kita berharap pemerintahan Jokowi bisa mengambil langkah cepat dan tepat menyelamatkan suku-suku terasing melalui aneka kebijakan lintas kementerian.
Ada beberapa pekerjaan menuju tenggat, seperti justifikasi hutan konservasi dan taman nasional yang harus ramah bagi suku pedalaman dan keras terhadap investor, hak afirmatif agraria adat, sanksi bagi perusahaan alih fungsi lahan jika mengabaikan tanggung sosial perusahaan, perlindungan agama-agama lokal dari "teror" agama-agama nasional, pendidikan dan kesehatan, dan program perlindungan sosial mendesak lainnya agar suku-suku pedalaman itu tidak semakin menderita.
Ahli metafisika Arkand Bodhana Zeshaprajna meramal Indonesia akan bubar jika tak mengubah nama menjadi Nusantara. Sebenarnya ada fakta jelas bahwa Indonesia akan lenyap jika suku-suku bangsa minoritas di negeri ini hilang oleh sikap
TEUKU KEMAL FASYA, ANTROPOLOG UNIVERSITAS MALIKUSSALEH DAN DOSEN DI INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA ACEH
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Maret 2015, di halaman 7 dengan judul "Tragedi Peradaban".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar