Survei tiga bulanan kepada responden tetap yang dilakukan harian
Pada bidang hukum mayoritas responden menyatakan belum memuaskan. Namun, ketidakpuasan tertinggi pada bidang ekonomi. Tiga bulan lalu 43 persen responden menyatakan puas, tetapi dalam survei terakhir merosot menjadi 25,4 persen yang mengatakan baik.
Persepsi publik tersebut berkaitan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang oleh pemerintah dibuat mengambang mengikuti harga internasional dan tingginya harga kebutuhan pokok.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM Rp 2.000 per liter pada 17 November 2014. Setelah itu, sejak Januari 2015, harga BBM turun dua kali mengikuti merosotnya harga minyak dunia hingga separuh ke kisaran 50 dollar AS per barel. Namun, 28 Maret, harga BBM kembali naik karena merosotnya nilai tukar rupiah. Ketika harga BBM turun, biaya angkutan dan harga kebutuhan pokok ternyata tidak turun seperti keinginan pemerintah.
Ide pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan memberi subsidi tetap pada harga konsumen bertujuan mengurangi beban anggaran. Dana subsidi dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2017.
Meski demikian, langkah itu belum diikuti penyiapan dalam berbagai sektor ekonomi. Harga BBM yang selalu berubah membuat sebagian besar produsen dan pedagang memosisikan menjual produknya pada harga atas.
Tingginya komponen impor dalam produksi barang kebutuhan sehari-hari membuat harga sulit turun ketika nilai tukar rupiah lemah. Bagi sebagian besar rakyat, pangan masih kebutuhan utama dan saat ini harga beras medium masih berkisar Rp 10.000 per kilogram.
Kalangan perbankan menurunkan prediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ke batas bawah, 5 persen atau kurang. Jika hal ini terjadi, akan berkait dengan pelemahan daya beli masyarakat lebih lanjut.
Masih ada kesempatan memperbaiki kinerja bidang ekonomi sejalan dengan meredanya ketegangan antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI, DPR, dan Presiden. Hal itu akan ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.
Yang diperlukan adalah kemampuan pemerintah mengonsolidasi diri, bekerja lebih terkoordinasi, dan menunjukkan kompetensinya. Ini untuk mencegah tidak terjadi penurunan spiral ke bawah.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2015, di halaman 6 dengan judul "Perbaiki Kinerja Ekonomi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar