Reporter CNN yang turut dalam pesawat pengintai itu melaporkan, peringatan AL Tiongkok itu disampaikan hingga delapan kali. Namun, pilot pesawat pengintai AS P8-A Poseidon itu mengabaikannya karena menganggap mereka terbang di atas perairan internasional.
Pesawat pengintai terbaru militer AS itu terbang rendah, sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Rekaman gambar dari pesawat yang terbang tepat di atas pulau buatan yang ditayangkan CNN memperlihatkan aktivitas konstruksi dan penggalian. Tampak kapal-kapal AL Tiongkok di dekat pulau itu.
Pada saat yang hampir bersamaan, pesawat Delta Air Line, maskapai penerbangan komersial AS, juga ditanyakan identitasnya. Namun, setelah pilot Delta Air Line menyebutkan identitasnya sebagai pesawat komersial, ia dipersilakan melanjutkan penerbangan.
Sebelumnya, AL Tiongkok juga memperingatkan pesawat militer Filipina untuk meninggalkan wilayah udara Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan, yang pada saat ini merupakan tumpang tindih klaim wilayah di antara empat negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam), Taiwan, dan Tiongkok.
Cara Tiongkok memperlakukan wilayah udara di Laut Tiongkok Selatan itu menegaskan dugaan, Tiongkok memberlakukan zona militer khusus di sana. Padahal, wilayah itu mencakup perairan internasional dan perairan tumpang tindih klaim di antara enam negara.
Semua itu menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi militer di Laut Tiongkok Selatan. Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur Daniel Russel dalam keterangan kepada pers di Washington DC mengatakan, patroli udara yang dilakukan pesawat pengintai AS tepat karena dilakukan di wilayah internasional.
AS berjanji akan tetap berpatroli di wilayah internasional itu untuk menjamin kebebasan pelayaran bagi semua negara walaupun AL Tiongkok berkali-kali memberikan peringatan. Sebaliknya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, dalam keterangan mingguannya mengatakan, Tiongkok memiliki hak memonitor wilayah laut dan udara di sekitarnya untuk melindungi kedaulatan dan menghindari kecelakaan di laut.
Pemberlakuan zona militer khusus di Laut Tiongkok Selatan secara sepihak tentunya sulit diterima, terutama oleh negara-negara yang memiliki tumpang tindih klaim wilayah, dan AS yang menganggap penting kebebasan pelayaran. Kita harapkan semua negara yang memiliki tumpang tindih klaim di wilayah itu, dan yang memiliki kepentingan di sana, mau duduk dan membicarakan masalahnya bersama-sama.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Khawatir Akan Terjadi Konfrontasi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar