Kabar tersebut sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Hubungan di antara kedua faksi itu akhir-akhir ini memburuk terutama setelah Hamas tidak mengizinkan Fatah beroperasi di Jalur Gaza yang didominasinya. Bahkan, Hamas memiliki pasukan keamanan sendiri yang beroperasi di Gaza.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan memberikan waktu 24 jam kepada faksinya, Fatah, untuk membubarkan pemerintahan karena Hamas, yang mendominasi Jalur Gaza, tidak mengizinkan Fatah beroperasi di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri, dan Abbas memerintahkan untuk membentuk pemerintahan baru.
Walaupun Presiden Abbas menyatakan tidak boleh beroperasinya Fatah di Jalur Gaza sebagai alasan, analis menduga bahwa perundingan Hamas secara tidak langsung dengan Israel-lah yang menjadi penyebab dibubarkannya pemerintah bersatu Palestina. Apalagi sebelumnya Fatah menuduh Hamas berupaya mendirikan negara Islam independen di Jalur Gaza.
Beberapa sumber di internal Hamas mengungkapkan, Hamas mengadakan perundingan tidak langsung dengan Israel di Doha, Qatar, lewat perantaraan Uni Eropa, Turki, dan Qatar. Perundingan tidak langsung dengan Israel itu dimaksudkan untuk memperkokoh kesepakatan gencatan senjata informal, Agustus tahun lalu, guna mengakhiri perang 50 hari di Gaza.
Ada yang meragukan perundingan tidak langsung dengan Israel benar terjadi, mengingat Israel berkali-kali menegaskan tidak akan berhubungan dengan pemerintah yang didukung Hamas, yang bersumpah akan menghancurkan Israel.
Namun, terlepas dari semua itu, kita berharap pemerintahan baru Palestina akan dapat secepatnya dibentuk, terutama pemerintahan yang dapat menghentikan perselisihan panjang antara Fatah dan Hamas.
Kita memang masih harus menunggu hal itu karena juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, kepada kantor berita AFP, mengatakan terkejut mendengar pengumuman Presiden Abbas. Hamas menolak pembubaran pemerintahan secara sepihak oleh Fatah, tanpa persetujuan semua partai.
Kita sungguh berharap persoalan di antara Fatah dan Hamas terkait pembubaran pemerintahan itu dapat diselesaikan dengan segera.
Oleh karena tanpa pemerintahan yang baru, tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh Palestina, terutama dalam memperjuangkan terbentuknya suatu negara Palestina yang merdeka.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Juni 2015, di halaman 6 dengan judul "Koalisi Fatah-Hamas Bubar"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar