Dalam tayangan video kita menyaksikan Mahathir, yang tengah berpidato di depan para undangan, didatangi beberapa personel kepolisian yang segera menjauhkan Mahathir dari mikrofon dan memintanya untuk meninggalkan ruangan. Sedianya Mahathir akan muncul bersama PM Najib Razak dalam acara Nothing2Hide "Berdialog dengan PM" yang digelar Asosiasi Pengacara Sukarela Malaysia di Putra World Trade Center. Namun, PM Najib membatalkan kehadirannya. Ketika Mahathir memutuskan untuk tetap melanjutkan acaranya, ia dihentikan oleh polisi.
Tayangan itu menunjukkan kepada kita betapa kekuasaan membuat orang akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Kita ingat akan kata-kata bijak Lord Acton (1834-1902), "Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan". Demi mempertahankan kekuasaannya, orang praktis akan melakukan apa saja.
Sulit bagi kita menerima Najib tega melakukan itu kepada bekas atasannya. Saat Mahathir menjabat sebagai PM (1981-2003), Najib pernah menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan. Dan, yang membuat kita sedih adalah Kepolisian Malaysia menjadi bagian dari itu.
Akhir-akhir ini, Mahathir mengkritik keras Najib terkait dengan tidak jelasnya pertanggungjawaban uang bermiliar-miliar ringgit. Menurut Mahathir, dirinya sengaja datang ke acara itu karena ingin mendengar penjelasan Najib tentang uang itu. Jika yakin penjelasan itu benar, ia akan mendukung Najib.
Namun, ada pula yang berpendapat, dulu, Mahathir pun tidak berbeda dengan Najib, jika ada yang menentangnya, akan dipinggirkan. Perlakuan terhadap mantan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim merupakan salah satu contohnya. Akan tetapi, kita tak ingin berpanjang-panjang soal itu.
Yang ingin kita ingatkan adalah, penggunaan kekuasaan tanpa batas harus segera diakhiri karena akibatnya pasti buruk. Kita tidak melupakan, Indonesia pun pernah berada dalam situasi seperti itu. Di masa Orde Baru (1967-1998), siapa pun, termasuk tokoh nasional sekalipun, akan dihalangi hadir dalam suatu acara jika Presiden Soeharto tidak berkenan. Bahkan, tidak jarang, acaranya dibubarkan.
Kita bersyukur suasana seperti itu di Indonesia berakhir 17 tahun yang lalu, dengan dimulainya masa reformasi. Kita berharap Malaysia, dalam hal ini Najib, berkaca kepada pemerintahan-pemerintahan yang mengagung-agungkan kekuasaan. Selalu ada waktu untuk memperbaiki diri. Lebih baik terlambat melakukannya daripada tidak mencobanya sama sekali.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juni 2015, di halaman 6 dengan judul "Mahathir Pun Dihentikan Pidatonya".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar