Pernyataan kerisauan yang disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menarik perhatian antara lain karena dipaparkan dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Meski pertemuan hari Sabtu, 6 Juni, bersifat informal sebagai silaturahim Ketua MPR ke Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Yogyakarta, substansi pembicaraan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa.
Topik pembicaraan sangatlah fundamental karena mengangkat nilai kebangsaan dan sikap kenegarawanan sebagai isu penting, yang menentukan arah kemajuan sebuah bangsa dan negara. Setelah sekitar 70 tahun merdeka, orientasi nilai kebangsaan bukannya menguat, melainkan justru terkesan memudar dan kedodoran.
Secara gamblang Haidar menegaskan, nilai dasar kebangsaan dirumuskan para pendiri bangsa kini kurang tecermin dalam pengambilan kebijakan, yang justru menyimpang dari tujuan kemerdekaan. Dengan mengutip hasil kajian PP Muhammadiyah, Haidar memaparkan, pudarnya sikap kenegarawanan dan nilai kebangsaan antara lain tampak jelas dari sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan tujuan kemerdekaan.
Lebih jauh PP Muhammadiyah mempersoalkan kebijakan privatisasi atas sumber daya alam, tanah dan air yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kebijakan itu dinilai bertentangan dengan tujuan kemerdekaan dan amanat konstitusi, yang menegaskan bumi dan segala isinya dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk rakyat banyak. Sudah sering disinggung, Indonesia memiliki kedaulatan politik, tetapi kedaulatan ekonomi dikuasai pasar, sementara perut bumi seperti pertambangan didominasi asing.
Atas dasar amanat konstitusi dan tujuan kemerdekaan, Haidar menegaskan akan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atas sejumlah kebijakan, termasuk soal pengelolaan sumber daya air. Ia juga menegaskan, Muhammadiyah tidak akan tinggal diam dan akan terus mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Makna pernyataan Muhammadiyah memiliki bobot tersendiri, lebih-lebih jika dilihat dari rekam jejaknya sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan terkemuka di Indonesia. Tidaklah berlebihan jika Ketua MPR menyatakan, Muhammadiyah telah berperan besar dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencapai tujuan kemerdekaan, seperti upaya mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa.
Melalui pengembangan pendidikan di sekolah, rumah sakit, berbagai usaha kecil dan menengah, Muhammadiyah telah berkontribusi dalam mewujudkan amanat konstitusi dan cita-negara kemerdekaan Indonesia yang ingin mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Juni 2015, di halaman 6 dengan judul "Sikap Kenegarawanan Memudar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar