Pertumbuhan ekonomi melambat. Nilai tukar rupiah dalam tren melemah terhadap dollar AS. Pasar saham telah meninggalkan level 5.000 dan kini berada pada angka 4.700-an. Daya beli masyarakat dilaporkan menurun. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga dihadapkan pada pelambatan ekonomi Tiongkok dan permasalahan Yunani yang tak kunjung tuntas. Situasi perekonomian Indonesia memang tidak mudah.
Namun, di tengah situasi perekonomian yang tidak mudah, konsolidasi politik sebenarnya sudah berhasil dilakukan dwitunggal Jokowi-Kalla, meski juga harus diakui relasi antara Presiden Jokowi dan partai pendukung belum sepenuhnya berjalan mulus. Hasil survei longitudinal Litbang Kompas memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla di bidang politik dan kesejahteraan sosial. Adapun yang masih perlu ditingkatkan adalah bidang penegakan hukum dan bidang ekonomi.
Hasil survei menunjukkan ada tren peningkatan persepsi positif terhadap pemerintah, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Ini merupakan peluang kedua bagi pemerintah untuk mengelola persepsi publik yang sedang dalam peningkatan. Kegagalan dalam mengelola ekspektasi publik akan terbaca pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada 20 Oktober 2015.
Sementara pada level elite, harus diakui masih terekam adanya kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang ditunjukkan dengan belum tingginya tingkat pencairan anggaran pembangunan. Kondisi itu disebabkan terlalu lamanya penataan organisasi dan birokrasi akibat perubahan nomenklatur kementerian serta seleksi pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk juga proses politik perubahan APBN.
Persepsi positif publik yang dalam tren meningkat merupakan modal sosial yang bisa dimanfaatkan Jokowi-Kalla untuk memenuhi janji kampanye. Kepercayaan publik dan pasar perlu terus ditumbuhkan dengan pola komunikasi yang efektif. Pendanaan oleh pemerintah untuk proyek infrastruktur yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi sangat ditunggu implementasinya.
Kita kutip kembali pidato Presiden Jokowi, bahwa tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Karena itulah, Presiden harus kembali meneguhkan visinya soal Indonesia yang akan dituju dan mengajak pembantunya untuk bergerak bersama mencapai visi tersebut.
Perlu ada pendelegasian tugas antara presiden dan wakil presiden meski konstitusi menegaskan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan presiden. Berbagai kegaduhan politik, tindakan kontroversial dalam penegakan hukum, perlu dihindari agar bangsa ini bisa sama-sama berkonsentrasi keluar dari situasi krisis ekonomi yang tidak mudah.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Menumbuhkan Kepercayaan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar