Disebutkan, pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan pasca pemilihan umum, 8 November lalu. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang besar dalam pemilu itu dan menguasai mayoritas kursi di parlemen. Dengan raihan kemenangan itu, NLD memiliki hak menyusun pemerintahan baru.
Dalam kaitan itulah, sebagai pemimpin NLD, Suu Kyi mengadakan pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing dan Presiden Thein Sein yang sebelumnya juga adalah tokoh militer.
Pertemuan dengan kedua tokoh militer itu merupakan tindak lanjut dari janji yang dikemukakan oleh Suu Kyi saat NLD disebut-sebut akan meraih suara mayoritas, beberapa saat setelah pemilu berlangsung.
Langkah Suu Kyi itu adalah langkah cerdas. Karena itu, kita memuji langkah tersebut. Bagaimanapun kekuatan militer di Myanmar masih sangat besar. Belum lagi, sesuai Konstitusi Myanmar, militer masih memiliki jatah 25 persen kursi di parlemen.
Menarik untuk mengetahui siapa yang akan memimpin pemerintahan yang akan dibentuk NLD. Mengingat, sesuai Konstitusi Myanmar, Suu Kyi tidak dapat menjadi presiden karena bersuami warga negara asing dan anak-anaknya pun warga negara asing.
Menentang militer, pada saat ini, tidak akan banyak gunanya, malah membuka risiko karena militer dengan caranya sendiri akan kembali mengambil alih kendali dengan alasan kepentingan nasional. Langkah seperti itu pernah dilakukan pada 1990.
Di sisi lain, militer telah membuktikan diri bahwa mereka sudah berubah. Bahkan, harus diakui, pemilu 8 November berlangsung secara demokratis sehingga NLD berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu, seperti yang dicapai partai politik itu 25 tahun lalu.
Kita berharap niat baik militer itu dihargai Suu Kyi, antara lain dengan mengajak militer bersama-sama menata masa depan Myanmar, yang dalam beberapa tahun terakhir lebih terbuka.
Itu sebabnya, menjadi menarik bagi kita untuk menunggu dan melihat bagaimana Suu Kyi mengakomodasi kepentingan militer dalam pemerintahan baru yang akan dibentuknya. Akankah Suu Kyi mengajak militer di dalam pemerintahan baru yang akan dibentuknya? Atau memilih cara lain?
Kita hanya berharap bahwa Suu Kyi menganggap pemerintahan baru yang dibentuknya sebagai pemerintahan transisi untuk menata pemerintahan yang lebih demokratis di masa depan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Desember 2015, di halaman 6 dengan judul "Menata Masa Depan Myanmar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar