TAJUK RENCANA: Kegaduhan di Awal Tahun (Kompas)

Langkah Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi mengumumkan laporan kinerja kementerian memicu kegaduhan di awal tahun 2016.

Publikasi itu dinilai bertendensi politik menjelang perombakan kabinet. Yuddy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengumumkan evaluasi kinerja kementerian kepada publik. Evaluasi itu menunjukkan rapor kementerian. Kementerian Keuangan mendapat nilai paling tinggi, sementara Kejaksaan Agung mendapat nilai paling rendah. Kementerian PAN dan RB berada di peringkat ke-6.

Rilis itu memicu kontroversi. Meski Yuddy mengatakan tidak ada kaitan antara rilis dan isu perombakan kabinet, kegaduhan pun terjadi. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem bereaksi keras atas publikasi rapor oleh Kementerian PAN dan RB. Reaksi kedua partai itu wajar karena kementerian yang dipimpin kader PKB dan Nasdem berada di nomor bawah.

Presiden Joko Widodo mengatakan, evaluasi menteri adalah hak presiden. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, tidak ada instruksi kepada Menteri Yuddy untuk membuka kepada publik laporan evaluasi itu.

Evaluasi kinerja kementerian oleh kementerian lain boleh jadi memang tidak tepat meski sudah dilakukan sejak 2012. Apalagi jika hasil evaluasi itu diumumkan kepada publik dan pada momentum yang tidak tepat pula. Saat ini, sebagian elite politik sedang mendiskusikan soal kemungkinan perombakan kabinet. Sesama menteri adalah pembantu presiden.

Tata kelola pemerintahan perlu dilihat kembali. Apakah memang tugas Kementerian PAN melakukan evaluasi kementerian dan mengumumkannya kepada masyarakat atau cukup melaporkan kepada Presiden? Di mana posisi Kantor Staf Presiden? Lalu, apakah etis seorang menteri mengevaluasi kinerja menteri lain?

Demokrasi memang membuka ruang semua pihak untuk berekspresi dan bersuara. Namun, demokrasi membutuhkan tatanan agar bangsa ini tidak menjadi anarkis. Bangsa ini tentu masih setia pada konstitusi yang menegaskan para menteri adalah pembantu presiden dan menganut sistem presidensial. Tanggung jawab pemerintah ada di tangan presiden. Mengganti dan memilih menteri adalah hak sepenuhnya Presiden Joko Widodo.

Saatnya Presiden Jokowi mengendalikan pembantunya yang kadang terlalu berimprovisasi dan membuat kegaduhan. Saatnya juga bagi Presiden Jokowi memberi kepastian soal perombakan kabinet agar para pembantunya bisa bekerja dengan tenang untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Bukankah kesejahteraan rakyat yang dibutuhkan bangsa ini dan bukan kegaduhan politik?

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Kegaduhan di Awal Tahun".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.