Saya warga Kota Surabaya Utara, pelanggan PDAM Surabaya. Sudah berkali-kali mengadukan soal gangguan aliran air bersih yang sudah berlangsung selama sekitar empat bulan, namun perbaikan tak kunjung dilakukan.
Air pernah mengalir selama 1-2 hari, akan tetapi kemudian tidak keluar lagi dalam jangka waktu yang relatif lama. Saya dan keluarga sampai terpaksa membeli air bersih, padahal setiap bulan kami membayar biaya berlangganan ke PDAM.
Pengaduan sudah saya lakukan dengan berbagai cara, termasuk lewat telepon ke bagian pengaduan PDAM dan melalui pesan Twitter, di mana kami menginformasikan nama dan nomor telepon seluler salah seorang anggota keluarga yang dapat dihubungi. Meski dijawab, akan segera ditindaklanjuti, sampai saya menulis surat ini tidak ada petugas PDAM Surabaya yang menghubungi kami atau datang ke rumah untuk mengecek apalagi memperbaiki.
Pengalaman ini membuat saya bertanya-tanya tentang kredibilitas PDAM Surabaya dalam melayani warga kota yang menjadi pelanggannya. Semoga dengan adanya surat pembaca ini Pemerintah Kota Surabaya tergerak mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan pelayanan PDAM Surabaya.
NAAFILAH, BULAK BANTENG KIDUL, KENJERAN, SURABAYA
Tidak Bahas Impor Jagung
Dalam berita di Kompas, Jumat (22/1) halaman 21 "Pemerintah Diminta Segera Impor Jagung" pada alinea 10, ada pernyataan yang tidak pernah saya sampaikan pada acara rapat di Ruang Bos Sondaicus Dinas Peternakan Provinsi Jabar (21/1).
Yang saya sampaikan saat itu adalah hal-hal teknis pemeliharaan ayam, terkait pertanyaan dari Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang menyatakan, bahwa saat ini banyak gagal produksi ayam dan mundurnya umur panen ayam broiler akibat penurunan kualitas pakan. Pimpinan rapat Bapak Taufik meminta saya menjelaskan.
Saya sebagai General Manager Feed PT Charoen Pokphand Indonesia tidak pernah membahas kebijakan impor jagung, seperti yang diberitakan diKompas.
A BAGUS PEKIK H, SUDAJAYAHILIR, BAROS, KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT
Catatan Redaksi:
Terima kasih atas penjelasannya. Yang tertulis dalam berita berdasarkan wawancara wartawan Kompas dengan Anda di luar forum. Pernyataan itu dikutip karena tidak ada pernyataan bahwa wawancara itu off the record.
Tanggapan Kemdikbud atas Opini Mohammad Abduhzen
Tulisan Saudara Mohammad Abduhzen (Kompas, 30/1) mengandung kesalahan fundamental dan fatal. Dituliskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang menghadiri kegiatan sebuah organisasi. Tulisan itu salah karena gagal membedakan larangan terhadap aparatur negara dengan larangan terhadap warga negara dalam memobilisasi massa untuk kegiatan sebuah organisasi masyarakat (ormas).
Surat edaran Kemendikbud menginstruksikan agar aparatur negara tidak menyalahgunakan otoritasnya untuk memobilisasi massa atau menggunakan fasilitas negara, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) bagi kegiatan ormas. Tidak sedikit pun surat itu melarang warga negara berserikat dan berkumpul. Warga negara (termasuk aparat negara) bebas berorganisasi sepanjang menggunakan sumber daya pribadinya.
Kemendikbud justru memulai tradisi baru untuk menegakkan prinsip good governance dan menghentikan kebiasaan konflik kepentingan. Aparatur negara yang juga pengurus ormas tidak lagi dibolehkan mencampuradukkan dan menyalahgunakan otoritasnya di pemerintahan untuk kepentingan ormasnya. Sebuah kebiasaan bad governance yang telah menahun di negeri ini kini mulai diubah oleh Kemendikbud.
Dalam hal ini tulisan Saudara Abduhzen mengandung kesalahan mendasar dan menimbulkan pemahaman publik yang keliru, dan oleh karena itu harus dikoreksi dan diluruskan.
GLORIA GRACIA, BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar