Jika draf konstitusi baru Thailand itu disahkan melalui referendum yang dijadwalkan akan diselenggarakan Juli mendatang, konstitusi itu hanya akan menciptakan pemerintah baru yang lemah di bawah kendali militer.
Meechai Ruchupan, Ketua Komite Penyusunan Konstitusi bentukan pemerintahan junta militer Thailand, mengatakan, draf konstitusi baru yang disusunnya itu gagal menghasilkan cara mudah untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi hingga sekarang.
Hingga kini, persaingan politik antara kubu pro kerajaan yang didukung militer dan kubu pro mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra masih terjadi. Kudeta militer yang dilakukan Panglima Angkatan Darat Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha pada 22 Mei 2014, yang semula disebutkan dilakukan untuk mengakhiri perpecahan di antara kedua kubu itu, ternyata tidak memberi hasil seperti yang diharapkan.
Lewat kudeta itu Konstitusi Thailand dibekukan, dan pada 22 Juli 2014 Raja Bhumibol Adulyadej menyetujui Konstitusi Sementara yang memungkinkan pemimpin junta militer Jenderal Prayuth Chan-ocha menjadi perdana menteri hingga pelaksanaan pemilihan umum, yang dijanjikan akan diselenggarakan tahun 2015.
Namun, hingga tahun 2015 berakhir, pemilu itu tidak kunjung diselenggarakan. Diduga, kekhawatiran akan menangnya kelompok kubu pro mantan PM Thaksin Shinawatra menjadi salah satu penyebab ditunda-tundanya penyelenggaraan pemilu.
Tampaknya pemilu Thailand, kalau jadi, paling cepat akan diselenggarakan pada paruh kedua tahun 2016 karena referendum untuk mengesahkan draf konstitusi baru itu baru akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Padahal, konstitusi baru itu akan menjadi pijakan hukum bagi pelaksanaan pemilu.
Jika draf konstitusi baru itu, seperti yang telah disebut di atas, dianggap hanya akan menciptakan pemerintah baru yang lemah di bawah kendali militer, kemungkinan besar akan ditolak dalam referendum. Apabila ditolak, itu berarti penyelenggaraan pemilu akan tertunda lagi. Dengan kata lain, pada bulan Juli mendatang, rakyat Thailand bagaikan dihadapkan pada buah simalakama. Jika menolak draf konstitusi, pemilu akan tertunda lagi. Akan tetapi, jika menerima draf konstitusi, pemerintah baru yang terbentuk akan berada di bawah kendali militer.
Selama penyelenggaraan pemilu tertunda, pelaksanaan rekonsiliasi di Thailand akan terhambat lagi. Sulit bagi pemerintahan junta militer untuk melakukan rekonsiliasi karena penangkapan-penangkapan pembangkang yang dilakukannya setelah berkuasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar