Awalnya, Munas Partai Golkar direncanakan pada bulan April. Kemudian terdengar rumor dimundurkan hingga 27 Mei 2016. Namun kemudian berkembang lagi isu Munas Partai Golkar dimundurkan lagi sampai 27 Juli 2016.
Adalah Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang mengkhawatirkan penundaan Munas Golkar hingga Juli 2016 bisa memengaruhi keikutsertaan Partai Golkar dalam pilkada serentak gelombang kedua pada 17 Februari 2017. Tahapan menuju Pilkada 17 Februari 2017 akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Namun, bagi Ketua Partai Golkar Yorrys Raweyai, penundaan waktu munas tidaklah menjadi masalah.
Ketidakpastian jadwal Munas Partai Golkar terkait dengan keluarnya putusan MA yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali. Putusan MA itu mengukuhkan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Ahmad Doli Kurnia, sebagaimana dikutip harian ini, Kamis, 10 Maret 2016, mengkhawatirkan ketidakpastian jadwal munas bisa mengurangi semangat rekonsiliasi di dalam tubuh Partai Golkar. Adalah sebuah fakta kepengurusan Partai Golkar terbelah antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Sejatinya memang terserah Partai Golkar bagaimana mau menyelesaikan dualisme kepengurusannya. Masyarakat tidak punya kepentingan secara langsung, apakah Partai Golkar mau menggelar munas atau tidak untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan tersebut. Namun, akan lebih ideal dan baik jika Partai Golkar yang kadernya punya pengalaman di dalam dan di luar pemerintahan bisa segera menyelesaikan sengketa kepengurusan di tubuh partai tersebut. Cerita soal konflik atau sengketa politik yang berlarut-larut hanya membuat publik jenuh.
Cepat atau lambatnya Partai Golkar menyelesaikan sengketa akan bisa memengaruhi persepsi publik terhadap Partai Golkar. Sebenarnya, konflik wajar saja terjadi dalam sebuah partai politik. Namun, terus-menerus konflik tanpa bisa membangun konsensus tentunya menjadi tidak wajar secara politik. Publik akan melihat bagaimana para elite Partai Golkar itu menyelesaikan konflik internal di dalam partainya.
Pilkada 17 Februari 2017 digelar di 101 daerah dengan rincian 7 pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota. Tahapan pilkada akan dilangsungkan pada pertengahan Mei tahun ini. Kemampuan Partai Golkar menyelesaikan permasalahan di partai akan ikut menentukan bagaimana Golkar menghadapi pilkada serentak. Partai Golkar tentunya sudah merasakan bagaimana dampak konflik dalam partai dengan capaiannya di pilkada pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan munas bakal menjadi pertaruhan bagi masa depan Partai Golkar.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul "Pertaruhan Partai Golkar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar