Senin (24/6/2013), saya telah merekam data untuk KTP elektronik di Kecamatan Cibodas, Tangerang. Namun, sampai saat ini saya belum menerima KTP elektronik itu. Di situs Kementerian Dalam Negeri, http://www.kemendagri.go.id/, ada informasi Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah (24/11/2015) bahwa pencetakan KTP elektronik bisa di mana saja.
Pada 12 Februari 2016, saya coba tanyakan melalui situs sarana pengaduan dan aspirasi Kemendagri (Sapa Kemendagri) http://sapa.kemendagri.go.id/ apakah KTP elektronik (e-KTP) saya sudah selesai dicetak atau harus perekaman ulang? Jawaban dari Sapa Kemendagri: tidak perlu perekaman ulang karena sudah dicetak sejak 2013.
Tanggal 1 Maret 2016 saya telepon ke kantor Kecamatan Cibodas diterima Ibu Neng, menanyakan status e-KTP yang direkam sejak 2013 dan sampai sekarang belum jadi. Saya disarankan meminta surat pengantar ke RT untuk mencetak e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena pada tahun tersebut banyak yang bermasalah. Karena saya tidak punya waktu untuk ke kantor kecamatan, saya berusaha mencari tahu cara mencetak e-KTP di tempat terdekat dengan kantor saya di Jakarta.
Tanggal 14 Maret 2016, saya bertanya lagi ke situs Sapa Kemendagri perihal cetak e-KTP di luar domisili sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 15, Huruf a. Jawabannya, Anda dapat mencetaknya di luar domisili atau di tempat Anda bekerja di Jakarta.
Mendapatkan jawaban tersebut, saya lega dan harapan untuk memiliki e-KTP sudah di depan mata. Apalagi, KTP lama per tanggal 1 Januari 2014 sudah tidak berlaku.
Tanggal 15 Maret 2016, saya telepon ke kantor Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, diterima Ibu Ratmini. Ternyata jawabannya adalah, untuk pencetakan e-KTP di luar domisili tidak bisa, yang bisa hanya e-KTP DKI Jakarta.
Saya tidak putus asa, saya coba telepon ke kantor Sudindukcapil DKI Jakarta Pusat, diterima oleh Bapak Gunawan. Lagi-lagi mendapat jawaban yang sama bahwa untuk pencetakan e-KTP di luar domisili tidak bisa, yang bisa hanya untuk KTP DKI Jakarta.
Saya berharap pihak terkait bisa memberikan informasi kepada jajaran di bawahnya dengan sejelas-jelasnya. Bila Permendagri ini disosialisasikan dengan baik, tentunya dapat mempermudah dan mempercepat pengadaan e-KTP secara nasional.
ENTUS MA'MUN
Jalan Gede Raya, Cibodasari, Cibodas, Tangerang
Kartu Kredit Bobol
Pada 3 Maret 2016, saya menerima surat pemberitahuan kartu kredit Bank Mandiri atas nama saya. Isinya antara lain pemberitahuan bahwa telah terjadi transaksi senilai Rp 2.517.840 di toko dalam jaringan (online) www.lazada.co.id pada 20 Februari 2016.
Karena transaksi tersebut tidak pernah saya lakukan, saya memeriksa akun saya di www.lazada.co.id dengan usernamealamat e-mail saya, tetapi saya tidak dapat masuk. Ternyata, kemudian diketahui bahwa alamat e-mail saya sudah diubah oleh orang lain tanpa persetujuan saya, yang terjadi tanggal 20 Februari 2016. Pada tanggal itu pula, yang bersangkutan bertransaksi dengan menggunakan data kartu kredit atas nama saya.
Pada hari yang sama, saya menghubungi bank penerbit, yaitu Bank Mandiri, dan ternyata benar ada transaksi di laman Lazada senilai dan pada tanggal yang telah disebutkan di atas.
Saya langsung pula mengirim surat sanggahan kepada Bank Mandiri dan mendapat jawaban bahwa surat sudah diterima. Namun, untuk proses penyelesaiannya, menurut petugas layanan, akan memakan waktu 45-180 hari.
Setelah dilapori kasus ini, juga pada hari yang sama, pihak Lazada mengatakan akan melakukan investigasi. Namun, hingga surat ini dibuat, saya sama sekali belum mendapat respons positif. Lazada hanya meminta saya untuk menunggu. Kesan saya, Lazada mengabaikan pengaduan saya, padahal saya adalah konsumen yang telah menjadi korban dan menderita kerugian dari sistem yang berlaku.
Karena tetap tak ada kabar baik, pada 8 Maret 2016 akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
ANDI WIDIYATMOKO
Jalan Setia No 30, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar