Presiden Amerika Serikat Barack Obama menelepon Presiden Perancis Francois Hollande bagaimana membentengi pemerintah baru Libya dari kelompok radikal. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault, kemarin, mendesak masyarakat internasional membantu Dewan Kepresidenan Libya.
Ayrault menyatakan, untuk menghindarkan kekacauan dan ancaman terorisme, Libya butuh percepatan pembangunan. Apalagi, Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) seolah menemukan lahan subur baru di Libya. Terorisme dan kekacauan itu dapat berpengaruh langsung terhadap Eropa dan Afrika utara.
Sebagian masyarakat Tripoli menolak kehadiran Dewan Kepresidenan. Kepala Otoritas Tripoli Khalifa Ghweil mengatakan, kehadiran PM Fayez al-Sarraj ilegal. Ia minta Sarraj meninggalkan Tripoli atau menyerahkan diri.
Sejak agustus 2014, Libya terbelah dan dipimpin dua pemerintahan. Persekutuan milisi, termasuk kelompok garis keras, menguasai Tripoli dan mendeklarasikan pemerintahan serta parlemen bentukan mereka.
Difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 80 dari 188 anggota parlemen dan 50 dari 136 anggota Kongres Nasional Umum di Tripoli sepakat membentuk pemerintah Libya bersatu pada 17 Desember 2015. Dan, pada 19 Januari 2016, Sarraj terpilih menjadi perdana menteri pada pemerintah baru Libya.
Menyusul terbunuhnya pemimpin Libya, Moammar Khadafy, kekacauan yang disertai pertumpahan darah terus terjadi di Libya. Pemerintah baru inisiatif PBB diharapkan bisa mengakhiri pertumpahan darah itu. Namun, sejak awal kehadirannya, pemerintah baru yang kemudian bernama Dewan Kepresidenan Libya itu dihadapkan pada beragam tantangan.
Sarraj dan enam anggota Dewan Kepresidenan lain berada di Tripoli sejak Kamis (31/3). Namun, banyak pengamat ragu apakah mereka dapat dengan cepat menguasai Tripoli.
Salah satu kunci sukses Dewan Kepresidenan adalah apakah mereka dapat mengontrol keberadaan milisi dengan beragam kepentingan itu. Persetujuan sebagian milisi membentuk Dewan Kepresidenan tidak serta-merta milisi lain ikut menyetujuinya. Dari cara kehadiran Dewan di Tripoli yang lewat laut, hal itu menunjukkan tingkat penerimaan warga atas mereka belum sepenuhnya utuh.
Kita berharap Libya dapat segera keluar dari kemelut dan mengakhiri pertumpahan darah yang nyaris seperti perang saudara itu. Dukungan masyarakat dunia dan 10 kota di pantai barat Libya itu bisa jadi modal bagi Dewan untuk segera mengakhiri pertumpahan darah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar