Sanksi tegas terhadap suporter patut didukung agar perilaku kekerasan suporter sepak bola tidak menjadi hal biasa. Sanksi harus bisa menghadirkan efek jera. Sebagaimana diberitakan, pendukung Persija, The Jakmania, akhir pekan lalu, marah ketika timnya ketinggalan 0-1 melawan Sriwijaya FC. Pertandingan dihentikan karena ricuh di dalam. Di luar stadion, mereka mengeroyok polisi serta merusak motor dan mobil.
Kekerasan sepak bola dalam Torabika Soccer Championship makin memberikan gambaran buramnya sepak bola Indonesia. Sejak PSSI dibekukan dan sedang dalam taraf pemulihan menuju Kongres Luar Biasa (KLB), diciptakan turnamen, mulai dari Piala Presiden, Piala TNI, Piala Polri, dan Torabika Soccer Championship. Turnamen adalah pengisi kalender ketika kompetisi resmi tidak bisa dijalankan.
Kita hargai langkah pengurus The Jakmania yang meminta maaf atas terjadinya kekerasan. Namun, sanksi organisasi dan sanksi hukum tetap harus diberikan kepada siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Usulan pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi yang merekomendasikan larangan bagi Persija sebagai tuan rumah enam pertandingan bisa dijadikan momentum Persija dan The Jakmania melakukan introspeksi diri.
Olahraga mengedepankan sportivitas. Olahraga jauh dari kekerasan meskipun dalam olahraga selalu ada pendukung klub. Pembinaan terhadap suporter menjadi keniscayaan. Pembina harus bisa mengendalikan anggotanya agar bisa menahan diri dan tidak mudah emosi. Dalam olahraga selalu ada yang menang dan kalah.
Kekerasan sepak bola pekan lalu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menarik jarak terhadap organisasi olahraga, khususnya PSSI. Harus diakui, ada pengurus PSSI bermasalah, tetapi akan lebih elegan kalau pemangku kepentingan PSSI membenahi sendiri organisasinya. Pemerintah hendaknya tidak berperan sebagai pelaku dekonstruksi tanpa bisa melakukan rekonstruksi. Harus ada peta jalan yang disiapkan untuk menyelesaikan kemelut dalam organisasi sepak bola.
Sepak bola adalah milik masyarakat. PSSI bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok, bukan milik politisi, tetapi milik masyarakat. Kita berharap setelah sanksi tegas kekerasan pekan lalu diselesaikan, upaya menuju KLB PSSI harus bisa menjadi jalan keluar kebuntuan sepak bola Indonesia. Setelah penataan organisasi PSSI beres, kompetisi resmi bisa digelar sebagai satu-satunya jalan pembinaan sepak bola Indonesia.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2016, di halaman 6 dengan judul "Kekerasan dalam Sepak Bola".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar