Cari Blog Ini

Bidvertiser

Kamis, 28 Juli 2016

TAJUK RENCANA: Konsolidasi Politik Jokowi (Kompas)

Perombakan Kabinet Kerja untuk kedua kali mempertontonkan konsolidasi politik yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusul Kalla adalah pemerintahan sipil pertama yang terpilih lewat pemilihan langsung 9 Juli 2014. Keduanya dilantik sebagai Presiden- Wapres 20 Oktober 2014 dengan dukungan minimal di parlemen. Sejarah mencatat, belum dua tahun pemerintahan, Presiden Jokowi telah dua kali merombak kabinetnya. Perombakan pertama pada Rabu, 12 Agustus 2015, dan perombakan kedua Rabu, 27 Juli 2016.

Perombakan kabinet 2016 melibatkan delapan menteri yang diganti dan empat menteri bertukar posisi. Semangat akomodasi politik terlihat. Masuknya Airlangga Hartarto (politisi Partai Golkar) sebagai Menteri Perindustrian dan Asman Abnur (politisi PAN) sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB merupakan jawaban Presiden Jokowi setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah dan Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi bahkan untuk Pemilu Presiden 2019.

Dengan masuknya Golkar dan PAN, dukungan politik DPR terhadap Presiden Jokowi menjadi mayoritas dengan 386 kursi DPR (68 persen). Di luar pemerintahan tersisa Partai Gerindra yang menguasai 73 kursi DPR dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengontrol 40 kursi. Adapun Partai Demokrat dengan 62 kursi DPR memosisikan diri sebagai partai penyeimbang.

Mengganti menteri adalah hak konstitusional Presiden. Namun, akomodasi politik sebagai upaya konsolidasi politik pemerintah menunjukkan inkonsistensi sikap politik Presiden Jokowi yang pada masa kampanye beberapa kali mengatakan tidak mau bagi-bagi kekuasaan.

Seharusnya, Kabinet Kerja kian terkonsolidasi dan kian solid setelah Presiden Jokowi mengganti menterinya yang kerap memproduksi kegaduhan di dalam kabinet itu sendiri. Presiden Jokowi harus menunjukkan kepemimpinannya yang efektif dengan menegaskan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi Presiden. Pola komunikasi politik pemerintah perlu jadi catatan untuk diperbaiki.

Kita berharap dengan dukungan mayoritas di parlemen dan kabinet yang seharusnya kian terkonsolidasi, tim ekonomi Presiden Jokowi bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, melakukan reformasi perpajakan dan fiskal serta reformasi struktural. Pada akhirnya menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.

Kekuasaan yang terkonsolidasi tanpa membawa manfaat pada perbaikan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, tidak mempunyai makna bagi upaya perbaikan kehidupan bangsa ini.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Konsolidasi Politik Jokowi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger