Menteri Keuangan Sri Mulyani pasti telah cermat menghitung kemampuan penerimaan dan belanja negara serta peran pemerintah sebagai katalisator kegiatan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mencapai pertumbuhan tersebut.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan itu lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 5,1-5,2 persen. Pertumbuhan akan didasarkan pada kekuatan perekonomian domestik yang faktornya lebih dapat dikontrol dibandingkan dengan perekonomian global yang diperkirakan masih diliputi ketidakpastian.
Dalam asumsi, anggaran dibuat realistis agar memberi kepercayaan pada perekonomian nasional. Penerimaan dan belanja lebih rendah dari tahun ini, begitu juga defisit sebesar 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari kemungkinan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,5 persen.
Sejumlah pihak melihat target pertumbuhan tahun depan terlalu optimistis, terutama karena harga komoditas masih akan sama seperti tahun ini. Program pengampunan pajak akan memperluas basis wajib pajak dan memperbaiki pendapatan negara, tetapi realisasinya masih harus dilihat pada akhir program bulan Maret 2017.
Pada sisi pemerintah, ada keyakinan ruang fiskal masih terbuka melalui penajaman prioritas program pembangunan. Rasio pendapatan dari pajak sebesar 11-12 persen dari PDB juga peluang meningkatkan pendapatan, antara lain, dengan adanya program pengampunan pajak.
Lebih dari sekadar menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah memiliki peran lebih strategis melalui fungsi kebijakan untuk mendorong kegiatan sektor swasta dan BUMN. Dengan kata lain, paket I-XII kebijakan ekonomi harus diimplementasikan segera.
Peran swasta dan BUMN bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan melalui pajak, melainkan juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, kita sepakat dengan pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur menjadi penentu akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Kita juga sependapat, mengentaskan orang dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan kemakmuran harus terus menjadi prioritas. Keduanya adalah bantalan untuk meningkatkan daya saing global kita dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk memenuhi ambisi pertumbuhan ekonomi lebih baik dan lebih berkualitas itu, semua sektor harus berjalan seiring dan terkoordinasi serta tidak lagi diganggu kebijakan yang menimbulkan keriuhan yang tidak perlu.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Ekonomi Domestik RAPBN 2017".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar