Cari Blog Ini

Bidvertiser

Jumat, 09 September 2016

TAJUK RENCANA: ASEAN dan Laut Tiongkok Selatan (Kompas)

Berita utama rubrik internasi-onal di halaman 8, harian ini, Kamis, 8 September 2016, memasang judul "Isu Laut Tiongkok Selatan Mendominasi".

Tidak ada yang salah dengan judul itu karena dalam KTT ASEAN, serta pertemuan antara ASEAN dan negara mitra dialog, di Vientiane, Laos, Rabu (7/9), topik pembahasan memang didominasi isu Laut Tiongkok Selatan. Dalam berita utama itu juga disebutkan, pembahasan isu Laut Tiongkok Selatan berlangsung mulus mengingat tidak ada yang mengangkat soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Pertanyaannya, mengapa tidak ada yang mengangkat soal itu? Padahal, keputusan Mahkamah Arbitrase itu adalah perkembangan terbaru dalam soal penyelesaian tumpang tindih klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Jawabannya mudah untuk dicari, yakni negara-negara anggota ASEAN ingin menghindari "konflik" dengan Tiongkok. Oleh karena, Tiongkok secara terbuka dan jelas telah mengatakan tidak akan mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase itu.

Padahal, alasan Filipina membawa soal tumpang tindih klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan itu ke Mahkamah Arbitrase adalah karena upaya dialog dengan Tiongkok menemui jalan buntu.

Indonesia meminta agar semua negara yang memiliki tumpang tindih klaim di Laut Tiongkok Selatan menghormati adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982.

Kenyataannya, walaupun telah meratifikasi UNCLOS, Tiongkok sama sekali tidak mau menggunakannya. Bahkan, klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan itu didasarkan pada pendekatan sejarah, suatu pendekatan yang tidak dikenal dalam UNCLOS. Jika Tiongkok tidak menggunakan UNCLOS dalam mengajukan klaim wilayahnya, bagaimana mungkin kita meminta negara itu untuk menghormati UNCLOS.

Apalagi, pada saat ASEAN sibuk dengan menyiapkan Kode Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan—yang diharapkan akan digunakan negara-negara yang memiliki sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan untuk berinteraksi secara damai—Tiongkok terus membangun pulau buatan di wilayah yang menjadi tumpang tindih klaim.

Berbeda dengan ASEAN, yang sama sekali tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase, bahkan tak juga dalam Komunike Bersamanya yang dikeluarkan di akhir KTT, Amerika Serikat dan Jepang meminta Tiongkok mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase.

Kita berharap ASEAN mengambil sikap yang sama dengan AS dan Jepang, yakni meminta Tiongkok mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase. Berharap kepada Tiongkok untuk menghormati UNCLOS sama dengan meminta Tiongkok mencabut klaim wilayahnya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 September 2016, di halaman 6 dengan judul "ASEAN dan Laut Tiongkok Selatan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger