Pemilihan akan dilaksanakan pada Juni 2018. Dewan Keamanan (DK) PBB terdiri atas lima anggota tetap (Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Perancis, Inggris) dan 10 anggota tidak tetap yang bertugas selama dua tahun. Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama tiga kali, yaitu tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Tersedia satu kursi di DK PBB untuk kelompok Asia Pasifik, sementara dibutuhkan dua pertiga dukungan dari 193 anggota PBB untuk bisa meraih kursi itu. Kali ini Indonesia akan bersaing dengan Maladewa. Mengingat tujuan utama DK PBB adalah memelihara perdamaian dunia, postur Indonesia dan tentu saja prestasi diplomasi Indonesia sangat memenuhi syarat.
Menurut Menlu Retno LP Marsudi, Indonesia memiliki "DNA" yang spesial. Negeri ini memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia; negeri dengan populasi keempat terbesar di dunia; dan dianggap sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia (artinya ada negara yang penduduknya besar, tetapi belum tentu dianggap demokratis).
Keragaman agama, bahasa, dan etnis juga merupakan kekayaan yang tak dimiliki negeri lain. Dengan demikian, bisa dikatakan Indonesia menjadi model di dunia untuk pengembangan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan juga pemberdayaan masyarakat madani.
Di tataran internasional, Indonesia aktif berperan memelihara perdamaian, baik di kawasan maupun di lingkup global. Hal ini tecermin dari peran Indonesia dalam pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, juga peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan memerangi terorisme.
Indonesia kini masuk dalam 10 besar negara penyumbang kontingen pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB. Belum lagi kiprah Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan melalui sejumlah penyelenggaraan forum internasional ataupun dalam keanggotaannya di ASEAN, GNB, dan OKI.
Apa pentingnya menjadi anggota tidak tetap DK PBB? Jika terpilih, ini akan menjadi pengakuan dunia internasional terhadap kiprah Indonesia memelihara perdamaian di level kawasan maupun global. Ini juga akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih bersuara dalam menyikapi sejumlah isu yang selama ini dikampanyekan Indonesia, seperti mewujudkan negara Palestina yang merdeka, isu pengungsi, terorisme, ataupun ketimpangan sosial yang makin lebar antara negara-negara maju dan negara-negara miskin.
Tentu saja, Indonesia pun bisa terus menggulirkan gagasan tentang reformasi DK PBB itu sendiri yang disuarakan oleh mayoritas anggota PBB.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 September 2016, di halaman 6 dengan judul "Kampanye Indonesia untuk DK PBB".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar