Kita apresiasi cara mendekati persoalan yang get things done. Akar persoalannya menyangkut terlalaikannya pendidikan karakter. Program ini adalah satu dari dua tugas pokok Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yaitu penanganan masalah tergerusnya karakter dan peningkatan jumlah peserta Kartu Indonesia Pintar.
Permasalahan praksis pendidikan bertali-temali. Dengan kedudukan strategisnya, Kemdikbud seharusnya menjadi yang terpenting dari semua kementerian lain. Permasalahan yang ada tidak mungkin bisa diatasi serentak. Harus satu per satu ditangani dengan pendekatan skala prioritas mempertimbangkan berbagai segi. Ketika suatu kebijakan diputuskan, jangan sampai ibarat menebaskan pedang Achilles, putus langsung dan mendadak.
Seperti pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dihentikan di tengah jalan, semua terkaget-kaget, berikut seabrek lain permasalahan konsepsional ataupun praktis. Peningkatan syarat kelulusan sertifikasi guru dari nilai minimal 60 jadi 80, menyiangi berbagai masalah hak pemegang sertifikat. Dan, masih seabrek masalah lain menunggu dibereskan.
Wacana perlu, tetapi jika berkepanjangan mubazir. Dari sisi itu, apa yang ditempuh Mendikbud benar, langsung ada solusi. Sekolah sehari penuh atau berada seharian di lingkungan sekolah, rencana kebijaksanaan, solusi untuk persoalan besar. Rencana menambah jumlah pendidikan anak usia dini (PAUD) negeri (Kompas, 30/9) mengisyaratkan pemerintah mau ambil semuanya.
Apa perlu demikian? Dalam konsep ideologis, bahwa pendidikan jadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan pemerintah, kebijakan atas program sekolah sehari dan penambahan jumlah PAUD negeri berarti pemerintah ingin mengambil porsi tanggung jawab orang tua. Dengan kata lain, keluar dari skala prioritas, bahkan tidak sejalan dengan konsep ideologis tentang pendidikan.
Indonesia yang beragam bukanlah Jawa, apalagi Jakarta. Realitas itu tidak memungkinkan diberlakukan kebijakan secara kaku dan serba seragam. Pemberlakuan kebijakan sekolah sehari penuh pun sifatnya sukarela, tidak mungkin berlaku bagi sekolah daerah terpencil. Begitu juga, ketika masyarakat menyelenggarakan ribuan PAUD swasta, Kemdikbud tidak perlu masuk dengan PAUD negeri.
Kita apresiasi cara menyikapi persoalan pendidikan yang getthings done, tetapi perlu dihindari sikap kebat kliwat ataupokoke. Perlu dijauhkan keinginan pemerintah mengambil semuanya. Untuk yang sudah diselenggarakan swasta dengan baik, pemerintah tinggal berada di belakang.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul "Tidak Harus Semua Pemerintah".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar