Kebijakan ekonomi luar negeri AS yang telah ditetapkan Presiden Donald Trump dengan menghentikan perjanjian perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik menunjukkan perubahan sikap negara tersebut. Alih-alih mendorong perdagangan lebih terbuka, Trump memilih lebih mengutamakan membangun perekonomian dalam negerinya.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, perubahan arah kebijakan AS tersebut akan memengaruhi banyak negara yang selama ini menggantungkan perekonomiannya dari ekspor ke negara itu.
Kanada sebagai tetangga AS, misalnya, menyatakan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mitra-mitranya di luar AS. Salah satunya dengan ASEAN. Sebagai satu kawasan, ASEAN menjadi pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk 650 juta jiwa.
ASEAN juga memiliki tingkat kemakmuran yang terus membaik. Apalagi kawasan ini juga telah menjadi satu kawasan perdagangan bebas yang membebaskan lalu lintas, barang, orang, jasa, dan kemudian juga keuangan. ASEAN juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan China.
Dalam status tersebut, barang yang diproduksi di salah satu negara ASEAN dapat bergerak bebas di antara negara-negara anggota tanpa hambatan tarif. Ini merupakan daya tarik investasi bagi negara-negara di luar ASEAN.
Pada sisi lain, peluang tersebut juga mengingatkan bahwa terjadi persaingan ketat di antara negara-negara anggota untuk menarik investasi, baik dari sesama negara anggota maupun dari luar kawasan. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan terus memperbaiki kepastian hukum dan kebijakan investasi jangka panjang, terutama jika kita ingin membangun industri manufaktur berbasis teknologi dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia.
Kerja sama global, seperti disebutkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pertemuan negara-negara anggota G-20 di Bonn, Jerman, merupakan keharusan apabila ingin mencapai apa yang dideklarasikan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2016 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Kerangka pembangunan berkelanjutan bertujuan memerangi kemiskinan dan ketimpangan kemakmuran dengan target waktu 2030. Dalam konteks kerja sama ekonomi dan perdagangan, negara kaya harus mau membuka pasar mereka dan memberikan bantuan teknologi bagi negara miskin dan berkembang.
Hanya dengan maju dan makmur bersama secara global, ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan dapat dihapuskan. Dengan demikian, dunia yang lebih damai akan menjadi keniscayaan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Bekerja Sama, Makmur Bersama".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar