Park memasuki masa jabatan tahun keempat sebagai Presiden Korea Selatan ketika pada Desember 2016 parlemen memakzulkannya.
Kejaksaan memiliki waktu 20 hari untuk menahan Park. Park dapat dijatuhi hukuman kurung seumur hidup apabila dalam persidangan terbukti bersalah. Sebelum Park, mantan Presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo, keduanya mantan jenderal, mendapat hukuman masing-masing seumur hidup dan 17 tahun penjara pada tahun 1996 dengan tuduhan berkhianat dan terlibat suap. Mereka hanya satu tahun di dalam penjara karena mendapat pengampunan.
Park adalah perempuan pertama yang menjadi presiden di negara berbudaya patriarki itu. Meskipun terpilihnya Park dikaitkan dengan pengaruh ayahnya, Park Chung-hee, yang menjadi presiden melalui kudeta pada 1961, tetapi dia membawa harapan terbentuknya perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam kampanyenya, Park menjanjikan menghentikan permusuhan puluhan tahun dengan Korea Utara dan menekankan pada kerja sama dua negara.
Kini Park terjegal skandal korupsi yang melibatkan teman perempuannya, Choi Soon-sil. Choi mendapat julukan "Rasputin Korsel" karena dugaan mengatur mulai dari pakaian Park hingga keputusan pemerintahan. Choi juga menghadapi tuduhan kriminal, menggunakan kedekatannya dengan presiden untuk mendapat dana jutaan dollar AS dari kalangan bisnis, antara lain Samsung.
Penahanan Park, mantan Menteri Kebudayaan Cho Yoon-sun, mantan kepala staf Kim Ki-choon, Choi Soon-sil, dan ahli waris sekaligus pemimpin perusahaan Grup Samsung, Lee Jae-yong, bagi orang luar dilihat sebagai upaya negara itu memperbaiki kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.
Selama ini hubungan antara pemerintah—lebih tepatnya presiden—dan konglomerat Korea Selatan terkenal erat. Banyak kebijakan dirancang untuk membantu konglomerat dengan tujuan mendorong pertumbuhan industri dan ekspor produk Korea Selatan.
Upaya itu berhasil membuat Korea Selatan menjadi negara maju dalam waktu 50 tahun. Seperti disebutkan Daron Acemoglu dan James A Robinson dalam buku mereka, Why Nations Fail, Korea Selatan berhasil membangun masyarakat yang menciptakan insentif, memberikan penghargaan pada inovasi, dan kesempatan setiap orang berpartisipasi dalam ekonomi.
Penahanan mantan Presiden Park dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan keberhasilan ekonomi dengan tetap menjaga pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap warganya. Korupsi tidak dapat ditoleransi karena membuat ekonomi tidak efisien dan melemahkan daya saing negara itu.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Belajar dari Korea Selatan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar