Membaca opini Salahuddin Wahid di Kompas, Selasa (16/5), tentang keindonesiaan dan keislaman sungguh luar biasa. Saat ini kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan dan mencerdaskan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim sehingga di antara sekian juta umat itu ada saja yang menginginkan agar negara ini berasaskan ajaran Islam. Menanggapi hal ini, kita harus kembali melihat sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tulisan Salahuddin Wahid, jelas sudah memperlihatkannya kepada kita.
Mari kita belajar dari bagaimana para tokoh Islam di awal kemerdekaan, yang dengan kerendahan hati dan sikap toleran, memilih negara yang berasaskan Pancasila dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama.
Hal ini patut kita syukuri dan apresiasi, karena ada kesadaran dari para bapak pendiri bangsa bahwa kita menjadi Indonesia karena rakyat berbagai suku, agama, ras, dan golongan, mau bergabung dalam Indonesia merdeka. Menyikapi munculnya kelompok-kelompok "radikal" dalam Islam, ingatan perlu dikembalikan pada sejarah bangsa. Kita harus mencontoh para pendahulu yang peduli dengan keindonesiaan dan keislaman negeri ini.
Seperti ajakan Salahuddin Wahid, marilah kita berdialog, menyamakan persepsi, dan kehendak bersama. Mari kita jaga keindonesiaan dan keislaman supaya nilai-nilai keislaman menjadi berkah/rahmat bagi semua orang.
ARDIN JEMANU, CEMPAKA PUTIH RAYA, JAKARTA PUSAT
Pungli PBB
Saya tinggal di Apartemen Green Pramuka City.
Memang, ada banyak masalah di apartemen kami, salah satunya adalah pungutan liar PBB yang diduga dilakukan pengelola apartemen.
Walaupun Camat Cempaka Putih sampai tahun 2016 belum bisa menerbitkan SPPT PBB, pengelola apartemen telah empat tahun "memaksa" warganya membayar PBB dengan tarif 0,3 persen. Padahal, pejabat pajak kecamatan pernah menjelaskan kalau apartemen seluas 33 meter persegi (kelompok harga Rp 200 juta s/d Rp 2 miliar), misalnya, tarif PBB-nya hanya 0,1 persen.
Saya mengimbau Wali Kota Jakarta Pusat untuk segera menertibkan hal ini, karena masalah ini melibatkan banyak instansi di bawah wali kota.
EDDY SURYADI, GREEN PRAMUKA CITY, JAKARTA PUSAT
Kartu Tak Datang
Kartu Kredit Mega Carrefour nomor 4890-8700-5947-2xxx, saya miliki sejak 2012. Pada Maret 2017, masa berlaku habis dan harus diganti kartu baru.
Sejak akhir Maret saya beberapa kali menghubungi pusat panggilan Mega, meminta kartu baru. Terakhir saya hubungi Jumat (12/5). Setiap menelepon, saya berbicara dengan orang berbeda dan harus mengulang penjelasan dari awal. Lalu mereka mengatakan bahwa status pengirimannya retur dan akan dikirim ulang karena alamat kurang jelas.
Yang saya tidak mengerti, saya sudah memberikan alamat lengkap disertai nomor telepon. Aneh kalau tidak menemukan alamat rumah saya.
Kerabat saya dari Medan hanya perlu waktu dua hari ke rumah saya, hanya dengan berbekal nomor telepon saja. Ini dari Jakarta ke Bandung, dua bulan lebih belum sampai.
Mohon bantuan Bank Mega untuk mendapatkan kartu saya.
HAMIDAH SARI HARAHAP, JL PADASUKA GG H ABUN RT 002 RW 007, PADASUKA CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG
Nilai Asuransi
Saya adalah peserta asuransi pendidikan dari lembaga asuransi AXA Mandiri. Polis asuransi tersebut untuk anak saya dan sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.
Saya setiap tahun membayar premi Rp 6 juta sehingga kalau dihitung-hitung selama ini saya sudah membayar Rp 60 juta.
Namun, saya sungguh kecewa saat mengajukan klaim untuk mendapatkan uang saya. Selain prosesnya berbelit dan lama, total saya hanya mendapatkan Rp 51 juta. Dengan demikian, saya tidak mendapatkan untung bahkan menjadi buntung karena rugi Rp 9 juta.
Nilai ini tidak seperti yang dipromosikan sebelumnya, bahwa apabila saya telah menjadi nasabah selama 10 tahun, saya akan mendapatkan Rp 100 juta saat mengajukan klaim.
Sungguh ironis. Beginikah cara kerja asuransi untuk mendapatkan keuntungan?
JUWONO HERUWARDOJO, JL KH AGUS SALIM, BOJONEGORO
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar