Suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya berorientasi kepada kepentingan warga dengan menjawab segala permasalahan yang ada. Harapannya, pembangunan juga dapat berefek berantai dari saat pembangunan itu berlangsung hingga pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.
Begitu juga halnya dengan upaya reklamasi Teluk Jakarta. Banyak kontroversi mengenai hal ini, termasuk pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih yang selama kampanye banyak menyoroti sisi negatif reklamasi.
Berdasarkan kajian, pembangunan proyek reklamasi 17 pulau justru dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jakarta dari keterbatasan lahan, banjir akibat air laut pasang (rob), hingga pengangguran. Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya telah menghitung manfaat proyek reklamasi bagi penyerapan sumber daya manusia, sedikitnya hingga 1,2 juta orang.
Saat ini Jakarta jelas menghadapi ancaman banjir, problem kependudukan, daya dukung lingkungan, ketimpangan kualitas wilayah, dan kualitas Teluk Jakarta yang terus menurun. Semua membutuhkan jalan keluar dan reklamasi menjadi solusi permasalahan multidimensi itu.
Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan di Ibu Kota seharusnya tidak membuat realisasi reklamasi menjadi tertunda. Reklamasi merupakan pembangunan yang lazim dilakukan di sejumlah negara dalam mengatasi masalah keterbatasan tata ruang. Terbukti banyak negara di belahan dunia sukses melakukan reklamasi, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Hongkong, Jepang, Korea, dan Tiongkok. Semua bisa menjadi contoh nyata.
Karena itu, menyebutkan reklamasi merusak lingkungan justru anggapan yang sangat keliru. Saat ini teknologi sudah semakin canggih, ekologi dan reklamasi bukanlah hal yang terpisah. Dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi malah bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik.
Menurut seorang pengamat tata ruang kota dari Universitas Trisakti, menghentikan reklamasi akan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai gugatan dari pengembang karena investasi yang mereka keluarkan tidaklah sedikit setelah mengantongi izin proyek.
Pemimpin DKI Jakarta yang baru sebaiknya mempelajari hasil penelitian terkait kebutuhan reklamasi karena dalam mengeluarkan kebijakan perlu pikiran jernih.
ACHMAD SUHARDI, JALAN RAWA BEBEK, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
Bukti KTP-el
Saya pengguna kartu Halo Telkomsel dengan nomor 0811663xxx (Halo pascabayar) dan 085355450xxx (AS prabayar) menerima SMS promosi untuk migrasi.
Harga layanan internet Telkomsel yang makin mahal membuat saya menindaklanjuti promo Halo Kick itu. Proses migrasi dilakukan di Grapari Telkomsel Padang, Jalan Khatib Sulaiman, 4 Mei 2017 pukul 14.30.
Menurut layanan pelanggan, untuk migrasi kartu AS prabayar menjadi Halo Kick diperlukan bukti fisik KTP-el. Karena KTP-el saya tertinggal di rumah, saya berinisiatif mengajukan SIM dilengkapi dengan fotokopi KTP-el. Namun, layanan pelanggan berkukuh bahwa aturannya adalah bukti fisik KTP-el.
Saya menginformasikan bahwa rumah saya jauh dari Grapari, memakan waktu untuk bolak-balik mengambil KTP-el. Namun, layanan pelanggan tersebut tetap meminta bukti fisik KTP-el.
ARIEF RAHMAN HAKIM, JALAN DR SUTOMO, PADANG
Klaim Asuransi
Saya memegang polis asuransi Commonwealth Life dengan nomor polis 000000228070.
Pada 14 Januari lalu saya masuk ke Rumah Sakit Island untuk pemeriksaan karena sering sakit perut dan dokter menyarankan pemeriksaan endoskopi. Hasilnya di usus ada polip dan perlu dilaser.
Pada 23 Januari saya mengajukan klaim ke Commonwealth Life. Sampai saya menulis surat ini, awal April 2017, Commonwealth Life masih belum juga mengganti biaya rumah sakit saya. Setiap ditanya, jawabannya selalu masih dikonfirmasi.
Apakah Commonwealth Life yang begitu besar perlu waktu berbulan-bulan untuk sekadar mengonfirmasi?
NG THIT KIAT, JALAN KALI ANYAR, TAMBORA, JAKARTA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar