Kita menghargai upaya pemerintah mengelola persediaan beras serta harga di tingkat produsen dan konsumen. Beras selalu menjadi perhatian pemerintah. Salah satu dari tiga tuntutan mahasiswa kepada pemerintahan Orde Lama adalah menurunkan harga beras. Pada tahun 1997-1998 krisis ekonomi disertai harga beras mahal akibat anjloknya produksi setelah musim kering panjang disebabkan El Nino pada Desember 1996-Juni 1997.
Tidak mengherankan apabila pemerintah berupaya keras meningkatkan produksi dan mendistribusikan beras.
Memproduksi beras pada era 1970-1990-an relatif mudah. Penduduk masih sedikit dan lahan produktif untuk ditanami padi masih luas. Pada akhir dekade 1960-an juga terjadi Revolusi Hijau. Institut Penelitian Padi Internasional di Los Banos, Filipina, melalui kerja sama internasional, menghasilkan benih unggul padi IR 8.
IR8 hasilnya jauh lebih tinggi dan umurnya lebih pendek dari varietas lokal. Pemerintah memfasilitasi petani dengan penyuluhan, kredit usaha tani, subsidi sarana produksi, dan irigasi. Tahun 1984, dari negara pengimpor terbesar, Indonesia berswasembada beras dan tahun 1985 mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.
Situasi kini sangat berbeda. Penduduk semakin banyak, lahan pertanian terus tergerus, terjadi perubahan iklim, dan sejak Revolusi Hijau tidak lahir teknologi yang melompatkan hasil padi. Semua itu menuntut inovasi pengelolaan produksi dan ketahanan pangan.
Setelah pergantian rezim pada 1998, campur tangan Dana Moneter Internasional memotong habis monopoli Bulog sebagai penyangga pangan strategis. Investasi swasta berskala besar dalam industri beras, salah satunya penggilingan, dibolehkan, bahkan diizinkan dimiliki perusahaan terbuka yang terpapar pada investor global.
Kita mendukung upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas, tetapi tetap dalam kerangka ketahanan pangan dan lingkungan, termasuk mengelola risiko serangan hama dan penyakit akibat pola tanam intensif tanpa jeda dengan varietas hampir mirip.
Tidak ada hasil baik datang dalam sekejap. Isu PT IBU merupakan kesempatan menata ulang agroindustri beras. Pemerintah seyogianya melibatkan semua pihak, terutama petani, dan belajar dari negara tetangga cara berproduksi yang efisien dan hasil lebih baik. Inovasi teknologi, termasuk manajemen produksi dan distribusi, terus diperbarui. Subsidi dapat diteruskan asalkan tepat sasaran.
Kebijakan dan aturan perlu jelas sejak awal. Aturan abu-abu dan berubah-ubah membingungkan aparat dan berpeluang dimanfaatkan pelaku usaha. Intinya, harus ada strategi, arah, tujuan, dan implementasi yang jelas untuk membangun pertanian dan pangan dalam situasi semakin kompleks.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juli 2017, di halaman 6 dengan judul "Menata Agroindustri Beras".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar