Jika akhirnya pemerintah meresmikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di awal tahun 2018, Rabu (3/1), bisa disebut tepat waktu walaupun ada kesan agak ketinggalan.

Maklum, sejak masa jabatan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat sudah menegaskan, fokus pertahanan dan keamanan nasionalnya bergeser ke arah siber. Segenap lembaga pemerintahan, lebih khusus lagi yang terkait langsung dengan keamanan nasional, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan di bidang siber.

Dari sisi wacana pun terdapat pergeseran. Jika semula lebih berat pada artikulasi pertahanan, kini banyak juga dikerahkan untuk penguasaan penyerangan, mengikuti doktrin militer yang berbunyi the best defence is offence.

Kita masih belum terlalu mengaitkan isu itu saat Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN. Yang kita dengar dari Kepala BSSN adalah harapannya untuk bersinergi dengan sejumlah pihak, di antaranya kepolisian.

Sempat terjadi blunder narasi saat Djoko menyebut hoaks positif atau membangun. Memang ada upaya untuk mengklarifikasi pernyataan itu, tetapi kekeliruan di atas dianggap serius. Di media sosial, yang masuk dalam ranah yang harus dicermati BSSN, kritik tajam segera merebak.

Kita tentu menarik pelajaran dari kejadian itu. Yang kita inginkan adalah BSSN yang profesional, mumpuni dalam permasalahannya, dan efektif. Disegani. Sebagai lembaga sandi memang tak semua metode dan strategi bisa dipaparkan kepada publik. Namun, jelas masyarakat berharap banyak terhadap BSSN. Untuk itu, sosok pimpinan BSSN harus bisa mencerminkan kredibilitas lembaga yang dipimpinnya.

Di luar soal hoaks, kita garis bawahi pernyataan Djoko bahwa BSSN bersama lembaga lain yang menangani masalah siber dibutuhkan untuk mendeteksi berbagai ancaman gangguan kejahatan siber yang dapat berdampak pada aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan ideologi politik. BSSN tak perlu menunggu lama untuk memperlihatkan kinerjanya. Selain ancaman siber di tengah kehidupan kita sekarang—tak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga global, seperti dalam serangan ransomware WannaCry, Mei 2017—pilkada serentak tahun ini akan menjadi ajang pembuktian nyata.

Ada catatan kritis, BSSN dibentuk jangan semata untuk tujuan pengamanan politik 2018 dan 2019. BSSN yang kita idealkan adalah yang berfungsi kuat untuk membangun infrastruktur teknologi informasi-komunikasi yang mendukung ketahanan siber dan sandi negara. Jelas eksistensinya, nonpartisan, dan semata untuk kepentingan negara.