Petugas kepolisian menjaga Gereja Santa Lidwina di daerah Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (11/2) siang. Pada Minggu pagi, seorang lelaki bersenjatakan pedang melakukan penyerang ke gereja itu dan melukai 5 orang, yakni seorang pastor, satu anggota kepolisian, dan tiga jamaah gereja.
Serentetan kejadian yang menimpa pemuka agama akhir-akhir ini memunculkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan bangsa ini.
credit="Istimewa
- English Version: The State Must Be Present
Sehari setelah Musyawarah Besar Pemuka Agama dan Kerukunan Bangsa, dan para pemuka agama bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, terjadi penyerangan terhadap umat yang sedang mengikuti misa di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, Minggu pagi. Seseorang tidak dikenal dengan membawa sebilah pedang masuk ke gereja dan melukai sejumlah umat, termasuk pemimpin misa Karl Edmund Prier SJ. Pelaku bisa dilumpuhkan aparat kepolisian.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah yang juga anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Maarif datang ke gereja, Minggu pagi, dan menyatakan kekecewaannya. Syafii meminta Polri mengungkap kasus tersebut, termasuk mengungkap motivasi pelaku.
Sebelumnya di Tangerang, Banten, seorang biksu mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari warga setempat. Jika ditarik ke belakang lagi, terjadi penganiayaan terhadap pemuka umat HR Prawoto dan KH Emon Umar Basri di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta agar kasus penganiayaan itu diungkap tuntas.
Rentetan kejadian tersebut memprihatinkan. Peristiwa itu kian mengoyak tenun persaudaraan anak bangsa. Kerukunan yang dibangun antarpemeluk agama di Jakarta masih membutuhkan waktu untuk dibumikan. Yang pasti negara tidak boleh kalah menghadapi aksi tidak bertanggung jawab, yang berpotensi merusak tenun kebangsaan dengan aksi intoleransi.
Jaminan rasa aman harus diberikan oleh negara, pada semua tingkatan, termasuk kepala daerah. Hak hidup dan hak beribadah dijamin konstitusi. Hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun yang melakukan aksi kriminal. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan. Transparansi adalah jawaban untuk merespons keraguan terhadap penegak hukum.
Kita mendorong kesepakatan pemuka agama di Jakarta bisa segera efektif diturunkan ke tingkat paling bawah sehingga kerukunan antar-umat beragama juga bisa terjadi secara riil di tingkat akar rumput. Para pemimpin pada semua level, para pemuka agama, punya tanggung jawab untuk tetap menjaga umatnya tetap tenang dan tidak terpancing melakukan reaksi berlebihan dan tidak terjebak pada politik adu domba, apalagi di tahun politik. Percayakan kepada aparat hukum untuk mengungkap kasus itu secara jujur, adil, dan transparan.
Ketika menyangkut isu yang cepat menyulut emosi, komunikasi yang jujur, terukur, dan transparan harus dilakukan aparat penegak hukum. Langkah itu diperlukan untuk mengimbangi narasi yang telanjur dibangun di media sosial ataupun video yang viral di media sosial, tanpa dilengkapi konteks duduknya persoalan. Pada sisi ini, pemerintah terasa kedodoran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar