Bidvertiser

Sabtu, 28 April 2018

Asian Games dan Menpora//Pensiunan Jenderal dan Wali Kota//Siapa Rendahkan Kehormatan? (Kompas)


Asian Games dan Menpora

Berbagai kekerasan fisik—termasuk tawuran—di kalangan pemuda agaknya membudaya di negeri ini. Kekerasan fisik itu dipicu "energi" gejolak labil jiwa dalam masa perubahan dan perkembangan rohani-jasmani belia dan remaja.

Sejumlah bangsa—Babilonia, Mesir, Sparta, China, dan Yunani—zaman purbakala memahami benar gejolak "energi" labil jiwa belia mereka. Tidak mengherankan jika bangsa-bangsa itu kemudian mengembangkan suatu metode yang sesuai dengan adat budaya dan kepribadian/ karakter individu, baik untuk kepentingan pribadi maupun bangsa dan negaranya.

Salah satu metode pengembangan dan pemanfaatan "energi" gejolak perkembangan rohani jasmani belia dan remaja itu adalah penggemblengan yang spartan. Kata spartan berasal dari nama bangsa Sparta yang menggembleng mental-fisik secara keras, tetapi edukatif terhadap belia dan pemuda mereka.

Gemblengan mental-fisik keras, tetapi edukatif itu didasarkan pada adat budaya dan karakter mereka. Salah satu hasil gemblengan itu membuat bangsa Sparta sangat menonjol dalam prestasi kegiatan fisik dan olahraga yang tak terlepas dari dukungan berbagai sumber daya alam yang tak pernah terabaikan dalam program pembinaan belia dan pemuda mereka. Dengan cara seperti itulah bangsa Sparta dan bangsa lain pada zaman kuno berhasil mengembangkan sumber-sumber daya rohani jasmani generasi muda mereka.

Oleh karena itu, maraknya tindakan kekerasan fisik di kalangan belia dan pemuda kita memicu pertanyaan: apa dan bagaimana program kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini? Saya tak yakin pada Asian Games nanti kita mampu masuk 10 besar Asia.

Willibrond Dumat Ubun Fadir
Jl Raya Ciburuy, Sukamaju, Padalarang,
Jawa Barat

 

Pensiunan Jenderal dan Wali Kota

Meski wali kota dalam bahasa Inggris adalah mayor, tentu bukan berarti syarat untuk jadi wali kota berpangkat mayor dalam militer. Masa militer atau polisi aktif menduduki jabatan publik sudah tinggal kenangan.

Pilkada saat ini memunculkan jenderal pensiunan jadi calon gubernur/wakil gubernur karena hal itu dimungkinkan. Baik oleh partai pendukung maupun pensiunan militer yang bersangkutan, jenderal setara dengan gubernur.

Kenapa tidak ada partai yang mendukung pensiunan jenderal jadi wali kota? Bukankah dalam strategi militer, penguasaan wilayah relatif sempit akan lebih berhasil daripada penguasaan wilayah yang relatif luas?

Nasrul Idris
Gondangdia Baru, Jati Cempaka, Pondokgede,
Bekasi, Jawa Barat

 

Siapa Rendahkan Kehormatan?

Indonesia mengklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Namun, para wakil rakyat yang duduk di lembaga demokrasi justru membangun pagar pembatas dengan rakyat yang memilihnya.

Hal ini bisa dilihat dari UU MD3 yang kontroversial itu. Pada Pasal 122 Huruf K tercantum DPR dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan para anggota DPR.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, berhak menilai perilaku para wakilnya. Dari ruang yang kosong saat sidang paripurna, membuka aplikasi porno, dan tidur saat sidang, korupsi, minta fee proyek, uang ketok palu, dan pelbagai fasilitas mewah. Padahal, masih banyak rakyat terbelenggu kemiskinan.

Sebagai warga negara, saya tidak rela. Oleh karena itu, saya meminta penerapan Pasal 122 Huruf K revisi UU MD3 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak demokratis dan membungkam hati nurani rakyat.

Joseph Willyno
Taman Malaka Barat
Malaka Sari, Duren Sawit,

Jakarta Timur

Kompas, 28 April 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar