Bidvertiser

Jumat, 27 April 2018

Kapan Kita Bebas Macet?//Ihwal Pramoedya Ananta Toer//Semakin Macet (Surat Pembaca Kompas)


Kapan Kita Bebas Macet?

Saat ini sekitar 50 persen dari 10 juta penduduk Jakarta adalah warga pendatang dari banyak daerah. Dengan demikian, kota terbesar di Asia Tenggara ini layak dijuluki "Kota Bhinneka Tunggal Ika".

Tentu banyak warga Jakarta tak tahu, pada masa lalu trem listrik warisan Belanda masih berfungsi, jalur Tanah Abang ke Kramat Raya dan Meester Jatinegara ke Jakarta Kota. Bus, opelet, dan becak sangat penting bagi warga. Lima dekade kemudian kota ini berubah dari big village menjadi big city, bahkan kota megapolitan.

Kini tak terhitung jumlah perjalanan dari pagi hingga malam. Saban hari pengendara roda dua lalu lalang di ratusan jalan raya dan jalan-jalan kecil, bahkan jalur transjakartaRatusan ribu pengendara roda dua melanggar marka.

Jika dalam 30 tahun kemacetan berlangsung dan kerugian per tahun rata-rata Rp 40 triliun, dana yang hilang sudah Rp 1.200 triliun. Kerugian kemacetan dialami jutaan warga DKI.

Ini tugas berat bagi siapa pun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Syukurlah saat ini Jakarta sudah memiliki berbagai moda transportasi. Selain 13 koridor kereta biasa, kereta dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta juga sudah beroperasi.

Dalam beberapa bulan lagi, MRT Lebak Bulus ke Bundaran HI akan beroperasi. Terowongan Matraman dan tol dalam kota Becakayu sudah dipakai. Konon siap digunakan Agustus 2018, LRT Rawamangun ke Kelapa Gading untuk Asian Games 2018. Berbagai sarana, termasuk sarana LRT di sejumlah wilayah DKI, dibangun untuk mengatasi kemacetan yang berlangsung 30 tahun lebih.

Kompas edisi 7 September 2015 menulis bahwa kemacetan menimbulkan banyak rentetan soal sosial, ekonomi, dan keuangan. Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat kemacetan Rp 68,2 triliun per tahun: Rp 38,5 triliun nilai kerugian karena penyakit dan polusi udara dari penggunaan bahan minyak Rp 29,7 triliun.

Sebenarnya jika pemerintah pusat dan Pemprov DKI sungguh-sungguh bekerja sama dan berkomitmen mengatasi kemacetan, pertanyaan saya akan terjawab.

Arifin Pasaribu
Kompleks PT HII, Kelapa Gading Timur,
Jakarta Utara

Ihwal Pramoedya Ananta Toer

Artikel Nawa Tunggal, "Pameran Arsip, Keseharian Pramoedya" di Kompas edisi 22 April lalu sangat menarik, memberi tambahan pengetahuan, seolah pembaca ikut menyaksikan sendiri. Ia menyatakan, Pram "…pernah bermasalah dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga dia sempat mendekam di penjara saat itu."

Sepengetahuan saya, Pram tak pernah mendekam di penjara Hindia Belanda, tetapi di masa perang kemerdekaan ia ditangkap tentara pendudukan Belanda dan dijebloskan ke Penjara Bukitduri bersama pejuang lain. Disitulah dia antara lain menulis buku kumpulan cerpen Mereka yang Dilumpuhkan (I dan II).

Harsutejo
Kemang Pratama 3,
Bekasi, Jawa Barat

Catatan Redaksi:Terima kasih atas masukan dan koreksi Saudara.

Semakin Macet

Kebijakan Jasamarga tentang pembayaran tol nontunai tak efektif karena kemacetan di jalan tol kian bertambah. Kemacetan jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta bisa mencapai Gerbang Tol Kamal. Kemacetan juga disebabkan kondisi jalan tol tak mulus, kontainer, truk, dan bus tak melintas di kiri.

Saya sebagai pengguna jalan tol menyarankan pengelola jalan tol mengevaluasi pembayaran nontunai, memperbaiki jalan tol yang rusak, dan membuat jam masuk tol untuk mobil besar. Saya harap polisi memperbanyak patroli di jalan tol.

Dylan Hadyputra Tan
Jl Michelia, Joglo,

Jakarta Barat

Kompas, 27 April 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar