Prasetyantoko
Rektor Universitas Atmajaya Jakarta
Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)
29-02-2016

Apa perbedaan reforma- si dan transformasi? Pada 1998, menyusul krisis hebat setahun sebelumnya, serangkaian perombakan dilakukan dalam rangka reformasi ekonomi.

Perombakan dilakukan mulai dari kerangka undang-undang, kebijakan, hingga strategi dan kebijakan teknis dalam rangka merespons situasi karut-marut akibat krisis. Kini, setelah 20 tahun reformasi, berbagai tantangan menuntut kita melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi berangkat dari inisiatif

Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya mengubah lanskap perekonomian, dari basis konsumsi menuju produksi, dari pembangunan bertumpu pada Jawa menjadi pembangunan dari pinggiran. Pendeknya, ada serangkaian perubahan mendasar yang ingin dicapai dalam rangka menggapai situasi baru yang lebih baik.

Dari pengalaman tersebut, kita bisa memetik kesimpulan sederhana, reformasi merupakan proses perubahan mencakup banyak aspek sebagai langkah korektif atas berbagai kerusakan yang telah terjadi dan terpaksa dilakukan demi perbaikan. Sementara, transformasi merujuk pada proses perombakan tatanan secara mendasar menuju sistem yang sama sekali baru yang bisa jadi bersifat suka rela (voluntary).

Meski keduanya sama-sama berorientasi pada perubahan menuju pada tatanan yang lebih baik, tetapi dari pengalaman kita, reformasi berangkat dari kerusakan yang memerlukan perbaikan. Sementara transformasi merujuk pada semangat menuju tatanan baru, terlepas ada tidaknya masalah.

Inisiatif melakukan transformasi belakangan ini boleh dibilang anomali karena biasanya perombakan besar dilakukan ketika krisis terjadi. Kali ini dalam suasana yang relatif baik, tak terjadi gejolak berarti, kita bergiat melakukan berbagai perombakan penting. Paling tidak, upaya ini selaras dengan pepatah sederhana dalam hidup keseharian: perbaikilah genteng semasa terang dan matahari masih bersinar karena jika sudah gelap dan hujan lebat telanjur tiba, dia sudah menjadi bencana.

Warga Distrik Dal melewati ruas jalan penghubung Wamena-Mbua-Kenyam, Rabu (16/8) lalu. Jalan yang dibangun oleh Yon Zipur XII Nabire dan Yon Zipur XIII Sorong merupakan bagian dari proyek jalan trans Papua sepanjang 298 kilometer yang menghubungkan Wamena di Kabupaten Jayawijaya dengan Mumugu di Kabupaten Asmat.
Kompas/B Josie Susilo Hardianto (JOS)
17-08-2016

Banyak negara melakukan berbagai upaya perombakan, tetapi tak selalu menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, seperti dialami beberapa negara di kawasan Amerika Latin (Meksiko, Brasil, Argentina). Pengalaman berbeda ditunjukkan China yang dengan sadar dan sengaja mengubah lanskap perekonomiannya saat situasinya tergolong stabil. Dan hasilnya bisa dilihat, perekonomian China mengalami transformasi secara nyata. Apakah kita akan mengikuti pola Amerika Latin atau China?

Transformasi ekonomi

Semangat melakukan perubahan mendasar dalam perekonomian terangkum dalam catatan awal sembilan janji Presiden Jokowi atau Nawacita. Secara umum, Nawacita menjanjikan kehadiran negara lebih baik dalam berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga budaya.

Aspek yang secara langsung merujuk pada tatanan ekonomi adalah janji meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Dua arah besar dalam bidang ekonomi ini diterjemahkan dalam berbagai kebijakan di berbagai sektor. Secara umum, ada tiga pilar utama kebijakan di era Jokowi.

Pertama, meningkatkan anggaran belanja infrastruktur dalam skala besar dengan menempatkan BUMN sebagai pelaku penting. Dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno saat meninjau proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kawasan pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (7/11). Proyek pembangunan Jalan Tol Becakayu Sesi 1 sepanjang 11 kilometer tersebut direncanakan selesai akhir 2017.
07-11-2016

Dari total kebutuhan dana, sekitar 42 persen akan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 22 persen oleh BUMN, dan sisanya dibuka dengan skema kerja sama dengan pihak swasta. Pada 2014, anggaran infrastruktur pada APBN kita sebesar Rp 206,6 triliun dan pada 2018 menjadi Rp 409 triliun. Terjadi kelipatan dalam jumlah berarti dalam hal alokasi belanja infrastruktur.

Apa relevansi komitmen pembangunan infrastruktur dengan transformasi perekonomian? China dianggap berhasil melakukan transformasi perekonomian domestik, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur secara masif. Pada 2014, China mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka, sementara kita hanya sekitar 2,4 persen.

Pada periode tersebut, China sudah memiliki 66.000 kilometer rel kereta, sementara kita baru sekitar 5.000 kilometer saja. Ini hanyalah ilustrasi, bagaimana pasokan infrastruktur fisik kita begitu tertinggal selama ini, dan karena itu pemerintah kita ingin secepat mungkin mengatasi ketertinggalan ini.

Kedua, reformasi birokrasi dengan meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Hingga kini, Presiden Jokowi sudah menandatangani paket kebijakan ekonomi ke-16. Paket yang terakhir mengenai percepatan izin berusaha dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Pada 2018 ini, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan terkait dengan industri manufaktur.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pencari kerja berburu informasi lowongan pekerjaan dalam bursa kerja yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Bursa kerja menjadi penghubung para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia.
Kompas/Raditya Helabumi (RAD)
21-03-2018

Ketiga, seperti dinyatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden ingin fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai langkah awal sudah mulai dilakukan, seperti mengundang kehadiran perguruan tinggi asing untuk membuka program studi vokasi di bidang teknik.

Tujuannya, menyediakan tenaga kerja dengan kompetensi teknis memadai tanpa harus mendatangkan ahli dari luar. Selain itu, efek samping positif yang diharapkan adalah menstimulasi kualitas perguruan tinggi domestik. Kebijakan mendatangkan profesor asing sedikit banyak dipengaruhi arah kebijakan tersebut, memaksa perubahan di bidang pendidikan tinggi dan mengakselerasinya.

Salah satu bentuk nyata pengembangan sektor industri manufaktur dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM yang terbatas serta rendahnya produktivitas, pemerintah beberapa waktu lalu meluncurkan peta jalan "Making Indonesia 4.0" yang diprakarsai Kementerian Perindustrian. Dokumen ini berisi strategi Indonesia bersaing secara global dengan mengonsolidasikan ekosistem teknologi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi guna menopang industri manufaktur. Upaya merangkai peta jalan industri berbasis teknologi ini kemajuan penting.

"Making Indonesia 4.0" menyoroti besarnya kesempatan dan peluang perekonomian kita, termasuk akibat bonus demografi. Namun, di sisi lain, perekonomian kita memiliki masalah sangat besar dalam hal produktivitas. Karena itu, mobilisasi teknologi dalam ekosistem perekonomian nasional merupakan peluang sekaligus agenda besar yang perlu dipersiapkan.

Pada 2017, dalam paket kebijakan ke-14 pemerintah juga telah merilis peta jalan pengembangan ekonomi digital dengan basis pengembangan e-commerce dan industri kreatif. Kini di sektor perindustrian meluncurkan peta jalan pengembangan Industri 4.0. Apakah ada titik temu dan kesinambungan dari dua peta jalan tersebut?

Itulah salah satu agenda besar pemerintah, yaitu mengonsolidasikan berbagai inisiatif pokok di berbagai bidang dalam kerangka besar yang komprehensif, serta bisa diturunkan dalam berbagai sektor dan level kebijakan sesuai sistematika yang meyakinkan terjadinya sinergi.

Transformasi perekonomian tak mungkin dilakukan secara parsial, apalagi cenderung tanpa koordinasi. Perubahan ekosistem global begitu cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena itu, kerangka kebijakan juga harus disusun sedemikian rupa dengan cara dan pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tantangan mendatang

Sejatinya, upaya melakukan transformasi perekonomian domestik menemukan relevansinya di tengah perubahan global. Dunia tengah berubah secara drastis akibat revolusi industri gelombang keempat. Ciri khas Revolusi Industri 4.0 adalah bersatunya aspek fisik, digital, dan biologi (kecerdasan) yang akan mengubah lanskap tidak hanya ekonomi, tetapi juga peradaban.

Ada tiga ekosistem penyangga kemajuan ini. Pertama, Internet of Things (IoT) yang memungkinkan proses dan dinamika industri (fisik) berperilaku secara natural seperti halnya makhluk hidup di alam bebas.

Kedua, big data yang akan melengkapi dinamika dengan referensi rekam jejak dalam spektrum waktu sangat panjang dengan cakupan sangat luas sehingga pembelajaran yang rumit bisa dilakukan dalam waktu sangat singkat. Itulah mengapa inovasi dan pembaruan bisa terjadi secara konsisten berkelanjutan, bagaikan aliran sungai yang tak pernah putus.

Ketiga, Cloud Computing sebagai infrastruktur yang memungkinkan teknologi menggerakkan semua aspek secara digital nyaris secara real time, nyaris memecahkan persoalan jarak dan waktu.

Ketiga ekosistem ini memungkinkan aspek fisik yang berinteraksi secara digital bisa berperilaku bagaikan makhluk hidup (biologi). Menghadapi dinamika seperti ini, tak ada lagi ruang bertahan hidup tanpa melakukan perombakan mendasar serta upaya serius membangun tatanan baru.

Untuk itu, semangat transformasi tak lagi bisa ditawar. Jika inisiasi berbagai perubahan di awal pemerintahan Jokowi lebih bersifat ke dalam atau untuk melakukan perubahan mendasar beberapa aspek domestik, sekarang ini tantangan eksternal tak lagi memungkinkan kita berpaling dari perombakan tersebut.

Pada 2018 ini tantangan paling berat adalah merumuskan kembali arah, strategi dan kebijakan dalam hal transformasi perekonomian. Dari sisi internal, berbagai inisiatif yang telah dimulai Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya harus dikonsolidasikan dengan berbagai kekuatan baru sebagai faktor eksternal.

Berbagai kemajuan yang terjadi dengan cepat selama ini harus menjadi penyokong penting dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi.

Kemajuan teknologi yang oleh banyak pihak ditengarai akan menyurutkan lapangan pekerjaan harus mampu mengompensasi penciptaan lapangan kerja di tempat lain. Teknologi digital bisa mendorong penguatan industri menengah kecil serta mengatasi berbagai masalah struktural yang tak bisa dipecahkan di era-manual, seperti akses pendanaan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pasar.

Studi Lembaga Demografi Universitas Indonesia mencoba menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berbasis digital. Dari studi mereka, Go-Jek mampu memberi kontribusi sebesar Rp 8,2 triliun per tahun dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra Pengemudi.

Sementara kontribusinya melalui penciptaan penghasilan pada sektor UMKM mencapai Rp 1,7 triliun per tahun. Go-Jek telah menciptakan sistem jasa pengantaran barang (delivery service) secara alamiah bagi berbagai usaha kecil yang tersebar di berbagai pelosok sehingga mampu mendongkrak omzet penjualan mereka.

Prinsip yang sama bisa diterapkan dalam berbagai sektor industri yang di satu sisi, konsumen akan lebih mudah mengakses kebutuhan dengan harga yang lebih murah, dan di sisi lain produsen (khususnya UMKM) bisa meningkatnya produksinya tanpa menambah biaya produksi. Revolusi digital telah menciptakan ekosistem ekonomi-bisnis yang lebih fleksibel dan cepat.

Masalahnya, tidak semua dampak bisa segera diukur mengingat sistem penghitungan data makro ekonomi kita masih begitu bias pada pelaku besar.
Bagi perekonomian yang tengah berkembang seperti kita ini, mendorong pelaku besar melalui berbagai proyek infrastruktur, paket kebijakan dan peningkatan kualitas SDM memang wajib dilakukan.

Namun, memberdayakan perekonomian informal supaya bergerak lebih cepat merupakan tantangan tersendiri. Salah satu jalan keluar paling baik saat ini adalah mengonsolidasikan seluruh upaya perbaikan di berbagai bidang tersebut dalam satu ekosistem besar yang bisa dikerangkai sebagai upaya transformasi perekonomian.

Jika dalam reformasi ekonomi 20 tahun lalu, peran negara semakin surut dan terpinggirkan, transformasi ekonomi sekarang ini memberi peluang menguatnya peran negara dalam bentuk lain, yaitu membentuk ekosistem ekonomi melalui kerangka kebijakan yang memadai. Pengalaman China yang terbukti berhasil menjalankan program transformasi ekonomi menunjukkan dilakukannya kompromi antara peran negara dan pasar. Tentu bentuk nyata kompromi tersebut haruslah berbasis dari pengalaman sejarah bangsa masing-masing.