Yudi Latif.
Hingga kapan kita terperdaya dalam kontestasi dan tengkar politik yang menguras energi nasional dan baru merasa sedikit bangga sebagai bangsa tatkala muncul orang seperti Lalu Muhammad Zohri—yang dengan perjuangannya sendiri berlari meraih prestasi di gelanggang dunia? Sungguh kita terlalu berbusa omong tentang fantasi kemajuan bangsa dengan bonus demografinya yang terus didaraskan, tanpa sungguh-sungguh menyiapkan fundamen kuat. Secara politik, fundamen kemajuan itu setidaknya meliputi keampuhan rezim pembuatan kebijakan (policymaking regimes), rezim produksi (production regimes), dan rezim pengetahuan (knowledge regimes).
Politik kemajuan tidak bisa dibangun dengan horizon visi pendek, dengan kampanye berkepanjangan dalam urusan pencitraan. Esensi politik bagi kehidupan publik adalah melahirkan rezim pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan umum. Rezim kebijakan melibatkan organisasi dan tata kelola negara, partai politik, dan segenap institusi politik.
Dengan kredo bringing the state back in, rezim kebijakan ini sangat menentukan apakah demokrasi sungguh-sungguh memperkuat daulat rakyat atau menyingkirkan sang demos. Kemenangan pasar global kapitalisme pasca-Perang Dingin telah menjadikan pasar dan modal dengan penetrasi lintas negara sebagai kekuatan dominan dalam mendikte kebijakan politik.
Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan "aku di atas kita" yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic. Pada titik itu, sebagian besar rakyat (demos) tak lagi berdaulat atas politik.
Gelombang ketidakpuasan rakyat pada rezim kebijakan dari demokrasi dekaden itu mendorong kerinduan pada pemerintahan kuat sebagai pengendali penetrasi pasar. Dorongan ini ditandai merebaknya popularitas populisme dan sayap kanan serta tendensi ke arah stabilitas pemerintahan, seperti terus berkuasanya Angela Merkel di Jerman, Vladimir Putin di Rusia, Recep Tayyip Erdogan di Turki, kembalinya Mahathir Mohamad di Malaysia, bahkan peluang yang diberikan konstitusi kepada Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup di China.
Kecenderungan global mengisyaratkan perlunya politik mempersiapkan rezim pembuatan kebijakan dengan dukungan pemerintahan yang kuat. Rezim kebijakan ini harus menyusun pola pembangunan semesta berencana dalam jangka panjang, yang memuat haluan pokok dan prinsip direktif yang menyeluruh dan terpadu, yang dapat melindungi kepentingan umum dari penetrasi pasar kapitalisme yang melemahkan demokrasi.
Pemulihan rezim kebijakan ini harus juga memperhatikan rezim produksi di dunia usaha. Orientasinya bagaimana demokrasi politik diiringi demokrasi ekonomi. Harus dipastikan agar rantai perekonomian dari hulu ke hilir tidak terkonsentrasi di satu tangan. Butuh usaha mengembangkan hubungan produksi yang inklusif dengan semangat kooperatif. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh jatuh ke perorangan.
Penataan rezim kebijakan dan rezim produksi itu memerlukan dukungan rezim pengetahuan. Rezim pengetahuan ini melibatkan dunia pendidikan, lembaga riset, dan tangki pemikir. Tantangannya adalah bagaimana muatan kurikulum pendidikan lebih selaras dengan model rezim pengambilan kebijakan dan rezim produksi yang dikehendaki.
Bagaimana pula membawa hasil penelitian dari lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi ke jantung rezim kebijakan dan produksi. Dalam kerangka rezim kebijakan, harus didorong kolaborasi produktif antara lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga kepakaran di parlemen. Juga perlu ada sinergi antara tangki-tangki pemikir swasta dan tangki pemikir di lingkungan kepartaian dan pemerintah. Beberapa negara Skandinavia, seperti Denmark dan Norwegia, relatif mampu menjaga rezim kebijakannya dari penetrasi neoliberalisme, antara lain karena tersedianya kerangka-kerangka kooperatif-kolaboratif dalam rezim pengetahuan.
Dalam kerangka rezim produksi, perlu dibudayakan kolaborasi riset antara lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan. Riset akhirnya harus menjadi kepentingan intrinsik dari proses inovasi di sektor perusahaan. Untuk itu, perekonomian berbasis ekstraktif harus segera ditransformasikan menjadi perekonomian berbasis pengetahuan. Insentif pemerintah harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan knowledge economy, seperti langkah Pemerintahan Korea Selatan dalam mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan berbasis pengetahuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar