Salah satu wacana penting yang tidak boleh luput dalam ingar bingar Pemilu 2019 adalah soal politik demografi. Pasalnya, demografi selama ini hanya dipandang sebagai deretan angka statistik numerik yang masuk dalam domain studi kependudukan. Padahal, dalam kompetisi elektoral, demografi merupakan aspek sangat strategis. Mengapa?

Pertama, bagi kandidat yang hendak berlaga, data demografi dapat menjelaskan realitas sosial masyarakat. Bogue (1969) mendefinisikan, demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik mengenai jumlah, distribusi spasial, komposisi penduduk, serta perubahannya karena kelahiran, kematian, dan mobilitas, termasuk migrasi.  Dalam perspektif pemilu, data tersebut jelas memiliki nilai penting untuk menyusun strategi pemenangan.

Kedua, bagi kandidat terpilih, penguasaan data demografi sangat berguna untuk penyusun kebijakan prioritas. Informasi demografis akan memberikan basis pemetaan dalam merancang kebijakan strategis, baik itu kebijakan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pun bagi seorang presiden terpilih, misalnya, data demografi berguna untuk menyusun kebijakan dan anggaran prioritas di setiap provinsi.

Ini artinya, menguasai data demografi merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang kandidat. Tidak hanya untuk keperluan strategi pemenangan pemilu, data demografi juga sangatlah vital guna menunjang suksesnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi kandidat terpilih. Itulah mengapa diskursus politik demografi perlu mendapat perhatian khusus menjelang Pemilu 2019.

Kampanye efektif-efisien

Secara umum, politik demografi dalam pemilu memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menyusun pemetaan politik yang berkaitan dengan format dan konten kampanye.

Mengutip Ambardi (2016), percuma belaka jika tim kampanye merancang dan membuat sebuah pesan kampanye tanpa mengetahui target pemilihnya. Artinya, pemetaan dan pengelompokan demografis mutlak dilakukan dalam setiap perumusan strategi pemenangan elektoral. Pemetaan ini salah satu cara efektif sebagai referensi menyusun isu-isu tertentu dalam kampanye supaya tepat sasaran.

Kedua, untuk menyusun pemetaan politik berkaitan dengan target suara. Di sini, selain untuk penentuan target pemilih yang diprioritaskan, pemetaan demografis merupakan langkah untuk menekan efisiensi sumber daya—baik ongkos politik, personel pemenangan, maupun waktu—yang dimiliki kandidat.

Sebagai contoh, dalam konteks pemilu presiden (pilpres). Guna melakukan penetrasi kepada pemilih, tidak mungkin sang kandidat mampu menemui satu per satu pemilih ataupun mendatangi setiap kota/kabupaten di Indonesia. Cara paling efektif adalah melakukan pemetaan berbasis demografi untuk melihat basis kantong pemilih mana saja yang jadi prioritas didatangi dan perlu penanganan khusus.

Oleh karena itu, politik demografi tidak ubahnya sebagai laboratorium politik untuk "mendiagnosis" perilaku pemilih di Indonesia. Sebagai laboratorium politik, analisis demografis tak pelak lagi menjadi basis utama dalam merancang strategi pemenangan pemilu (Burton dan Shea, 2010).

Contoh mutakhir penggunaan politik demografi terlihat pada pemilu presiden Amerika Serikat 2016 lalu. Baik Donald Trump maupun Hillary Clinton, keduanya sama-sama beradu kemampuan menganalisis data demografi sebagai basis pemetaan dan penyusunan strategi politik.

Secara khusus, Donald Trump bahkan menggandeng Cambridge Analytica—sebuah lembaga konsultan ternama—untuk menganalisis data demografi warga AS. Data demografi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam "data besar" untuk menyusun strategi mengalahkan Hillary Clinton yang saat itu lebih unggul elektabilitasnya dalam berbagai hasil polling atau survei.

Modernisasi politik

Tentu selain untuk kepentingan pemilu, salah satu dampak positif penggunaan politik demografi adalah untuk mendorong terciptanya—mengutip istilah Samuel P Huntington (1968)—modernisasi politik. Ada sejumlah argumentasi yang menjelaskan itu.

Pertama, politik demografi menyuburkan pendekatan-pendekatan yang rasional dalam strategi politik. Dengan begitu, politik berbau klenik yang selama ini masih kerap dipraktikkan dalam kontestasi elektoral pelan-pelan ditinggalkan.

Kedua, politik demografi mendorong terciptanya demokrasi yang sehat. Dalam pemilu, demokrasi yang sehat ditandai dengan hadirnya kompetisi yang sportif. Dengan kata lain, melalui pendekatan politik berbasis demografi, praktik kecurangan dalam pemilu—seperti politik uang—akan dapat dikurangi.

Ketiga, politik demografi dapat meningkatkan party identification (party ID) yang selama ini sangat rendah ketimbang figure identification (figure ID) di Indonesia. Artinya, kemenangan elektoral tidak melulu karena faktor figur. Namun, mesin politik parpol yang digerakkan melalui pendekatan politik demografi juga menjadi faktor besar penyumbang kemenangan kandidat. Di sinilah kepercayaan publik terhadap parpol akan meningkat.

Sebagai sebuah pendekatan rasional-ilmiah, kesadaran akan pentingnya politik demografi di Indonesia pelan-pelan memang mulai tumbuh. Meski, tentu saja, harus diakui masih belum optimal praktiknya lantaran belum semua elite politik memahami fungsi strategisnya.

Kendati begitu, di tengah gelombang modernisasi politik yang terus tumbuh, saya optimistis politik demografi akan digunakan sebagai pendekatan paling "diminati" untuk menyusun strategi pemenangan pada pemilu-pemilu mendatang, khususnya pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019 yang sudah di depan mata.

ALI RIF'AN DIREKTUR RISET MONITOR INDONESIA

Kompas, 28 Juli 2018