TAJUK RENCANA: Tantangan Baru, Harapan Baru (Kompas)

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Kondisi Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang rusak oleh gempa, Kamis (4/10/2018). Gempa memicu terjadinya likuefaksi yang membuat lahan kebun kelapa warga bergeser menerjang sawah.

 

Memasuki tahun 2019, sebagai bangsa kita harus melangkah dengan percaya diri setelah melalui berbagai tekanan ekonomi dan bencana alam.

Berbagai tekanan ekonomi yang berasal dari dalam negeri maupun situasi ekonomi global serta tiga bencana alam besar yang terjadi dalam waktu berdekatan hanya akan menjadi modal berharga bagi bangsa ini apabila kita dapat belajar dari berbagai kejadian tersebut.

Hal terpenting dari perjalanan selama setahun terakhir adalah selain mengklaim capaian selama ini, kita juga berani mengakui ada pekerjaan yang belum dapat kita selesaikan tuntas. Kemudian, membuat langkah-langkah perbaikan seraya mengantisipasi yang akan terjadi pada tahun mendatang.

Perekonomian Indonesia tahun depan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan akibat defisit transaksi berjalan. Defisit terjadi akibat nilai impor lebih besar daripada pendapatan ekspor. Salah satu komponen impor terbesar adalah bahan bakar minyak.

Tekanan juga akan terjadi dari faktor global, yaitu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta perkembangan geopolitik di Eropa dan kawasan Timur Tengah.

Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari keadaan yang akan melemahkan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan biodiesel diperluas lagi dan mendorong industri substitusi impor karena mendorong ekspor saat ini tidak terlalu mudah sebab ada kecenderungan sikap proteksionis pada sejumlah negara.

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan konsumsi masyarakat sebab investasi belum memberi hasil sesuai harapan meskipun ada sejumlah insentif.

Bank Indonesia juga terus menjalankan peran menjaga inflasi serta menstabilkan nilai tukar rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan sebagai insentif bagi para investor di pasar uang.

Sepanjang tahun 2018, pelajaran penting lain adalah kita masih harus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam.

Gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, serta tsunami di Selat Sunda mengambil korban jiwa dan harta benda tidak sedikit. Tsunami Palu dan Selat Sunda memperlihatkan lemahnya sistem peringatan dini sehingga menyebabkan jatuh korban jiwa dalam jumlah besar.

Di tengah berbagai kemajuan, kita masih bergulat mengatasi tantangan lain, seperti korupsi, ketimpangan kemakmuran, kemiskinan, penyediaan lapangan kerja berkualitas, kecukupan dan akses terhadap pangan, serta kualitas sumber daya manusia.

Kita sudah memiliki modal dasar berupa kohesi sosial yang masih terjaga baik, di tengah perjalanan menuju pemilu serentak 17 April 2019.

Semoga tantangan pada tahun 2018 yang telah kita lalui bersama dapat membawa harapan dan peluang baru pada tahun 2019 untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat datang tahun 2019. Selamat tahun baru.

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Propaganda Politik di Medsos (AGUS SUDIBYO)

 

 

Tak ada lawan yang abadi dalam politik. Bahkan seorang tokoh politik Amerika Serikat pun berhasil memenangi pemilihan presiden berkat bantuan rezim yang sedang berkuasa di Rusia. Padahal, dunia tahu betapa tidak akurnya Amerika Serikat dan Rusia.

Kedua negara ini bersaing memperebutkan pengaruh di berbagai kawasan. Kedua negara terlibat perang proksi di sejumlah negara. Namun, itulah fakta yang belakangan ini semakin gamblang terungkap terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Sebuah lembaga riset di St Peterburg, Rusia, yang berafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bernama Internet Research Agency, terbukti telah merancang dan melaksanakan propaganda politik berskala besar untuk memenangkan Trump dan Partai Republik.

Meskipun berskala besar, propaganda politik terjadi secara senyap dan laten. Sarananya adalah media baru yang sangat familier bagi banyak orang: media sosial (medsos).

Memecah belah masyarakat

Tak ada yang menduga media sosial yang begitu menjanjikan dalam urusan demokratisasi dan deliberasi ternyata telah menjadi sarana operasi politik yang kotor dan merusak. Sebagaimana tidak ada yang menduga Amerika Serikat—negara yang selama ini menguasai jagat media sosial—justru menjadi korban paling absurd dari penyalahgunaan media sosial untuk memecah belah masyarakat.

Untuk mengungkapkan skandal tersebut, Komite Intelijen Senat Amerika Serikat bekerja sama dengan Computational Propaganda Project Universitas Oxford, perusahaan analisis media sosial Graphika, dan perusahaan keamanan siber New Knowledge. Senat Amerika Serikat mengumumkan penelitian tiga lembaga tersebut beberapa saat yang lalu.

Dalam dua laporan yang terpisah, diungkapkan bagaimana proyek manipulasi, disinformasi, dan mobilisasi berskala besar dilakukan agen intelijen Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Mereka menciptakan ratusan akun media sosial palsu untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang provokatif dan insinuatif. Akun-akun tersebut digunakan untuk mengaduk-aduk sentimen primordial masyarakat Amerika melalui  diskusi-diskusi yang penuh prasangka ras atau agama.

Dengan sengaja, diciptakan kerumunan politis di media sosial di mana antinomi imigran vs penduduk asli, kulit putih vs kulit hitam, Muslim vs non-Muslim terus-menerus dibicarakan dengan serampangan.

Sasaran propaganda itu adalah kelompok masyarakat yang cenderung konservatif dalam memandang keberagaman dan masih memendam stereotip tentang kulit hitam, imigran, atau Muslim. Sasaran berikutnya adalah kaum awam yang pada dasarnya kurang berminat terhadap politik.

Mereka terus dibombardir dengan desas-desus mengenai ketidakberesan tahap-tahap pemilihan umum dan tata cara pemungutan suara. Kepada mereka ditanamkan opini bahwa penyelenggaraan pemilu penuh kecurangan.

Tujuannya adalah membuat mereka bingung, marah, hingga kemudian memiliki persepsi negatif tentang penyelenggaraan pemilu dan pemerintah yang sedang berkuasa.

Dari mana agen intelijen Rusia mendapatkan data tentang masyarakat yang cenderung konservatif atau awam dalam urusan politik itu? Jawabnya adalah dari data perilaku pengguna media sosial (user behavioral data) yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google.

Bagaimana data itu diperoleh? Facebook berulang-ulang menyatakan tidak tahu-menahu atas penggunaan data perilaku pengguna media sosial itu. Facebook merasa tidak pernah mengizinkan Internet Research Agency atau Cambridge Analityca untuk menggunakan data perilaku pengguna platform media sosial yang mereka operasikan.

Namun, berbagai pihak meragukan Facebook dan lain-lain tidak mengetahui  penyalahgunaan data tersebut. Komite Intelijen Senat Amerika Serikat mengkritik respons yang terlambat dan tidak terkoordinasi dari perusahaan-perusahaan media sosial dalam mengatasi penyalahgunaan data tersebut.

Sebuah kritik yang secara implisit menyatakan Facebook, Twitter, dan lain-lain sesungguhnya mengetahui penyalahgunaan data yang terjadi, tetapi tidak segera bereaksi untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi publik.

Dengan demikian, ada dua kesalahan yang dituduhkan kepada perusahaan penyedia layanan media sosial itu. Pertama, mereka membiarkan platform media sosial mereka digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan prasangka rasial yang memecah belah masyarakat.

Kedua, mereka tidak melindungi keamanan data pengguna media sosial yang mereka kelola sehingga data itu dimanipulasi pihak lain. Dengan membobol data tersebut, agen-agen propaganda dapat mengidentifikasi orientasi politik puluhan juta warga Amerika Serikat dan mengarahkan mereka pada pilihan elektoral tertentu.

Akun media sosial puluhan juta orang itu tidak lagi merupakan privasi yang terlindungi, alih-alih terus-menerus terekspos oleh pesan-pesan politik yang agitatif dan propagandis.

Relevan untuk Indonesia

Pengalaman Amerika Serikat tersebut jelas relevan untuk Indonesia. Kita tengah berada dalam suasana politik yang memanas dan bergejolak belakangan. Salah satu lokusnya adalah arus informasi dan diskusi di media sosial. Seperti tidak puas dengan ruang media massa yang sarat dengan batasan etika, para juru kampanye bertindak sebebas-bebasnya di media sosial.

Kebohongan mereka kumandangkan sebagai kebenaran, sikap acuh tak acuh  dan ketiadaan nalar-logis mereka adopsi sebagai strategi, ayat-ayat suci mereka perlakukan sebagai properti pentas propaganda. Persis seperti yang terjadi di Amerika Serikat, media sosial memperlihatkan trend negativitas dalam panggung politik Indonesia dewasa ini.

Setidak-tidaknya ada tiga pelajaran penting dari skandal propaganda politik di media sosial dalam pemilu presiden Amerika Serikat di atas. Pertama, seperti diungkapkan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat, agen intelijen Rusia menggunakan semua platform media sosial untuk membantu Trump dan Partai Republik.

Bukan hanya Facebook dan Twitter yang telah digunakan untuk menyebarkan kebencian ras dan kebohongan politis, melainkan juga Youtube, Tumblr, Instagram, Paypal, Google, dan platform media sosial lainnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa lagi hanya terkonsentrasi pada satu-dua platform media sosial yang dianggap paling populer.

Kedua, isu agama dan ras menjadi obyek utama untuk mempermainkan emosi para pengguna media sosial. Bukan rasionalitas yang disasar, melainkan sentimen primordial. Perlu digarisbawahi, media sosial sanggup meruntuhkan batas-batas intelektualitas. Begitu tersentuh-sentuh keyakinan primordialnya, para pengguna media sosial berubah menjadi sentimentil, sensitif, dan emosional menghadapi fakta keberagaman.

Hal ini bukan hanya terjadi pada orang awam, melainkan juga pada mereka yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas. Mereka menjadi begitu mudah terindoktrinasi dan dimobilisasi.

Mereka begitu mudah berubah menjadi intoleran terhadap sesamanya. Jika bangsa AS yang sangat rasional dan literate begitu mudah dipengaruhi untuk bersikap reaksioner menghadapi fakta keberagaman, tentu saja hal yang sama dapat terjadi di Indonesia.

Ketiga, hal baru yang diungkapkan Komite Intelijen Amerika Serikat adalah propaganda politik di media sosial juga menyasar isu penyelenggaraan pemilu.

Melalui media sosial, disebarkan desas-desus ketidakadilan dan kecurangan penyelenggaraan pemilu. Masyarakat dibuat bingung tentang proses persiapan pemilu, kampanye, dan mekanisme pencoblosan.

Disebarkan opini negatif terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Propaganda ini bergulir sedemikian rupa sehingga dampak yang timbul bersifat delegitimatif terhadap Hillary dan Partai Demokrat sebagai partai petahana dan sebaliknya, bersifat legitimatif terhadap Trump atau Partai Republik sebagai partai penantang.

Propaganda negatif tentang penyelenggaraan pemilu ini relevan untuk konteks Indonesia hari ini. Pemilu 2019 sangat kompleks dan rawan. Di bilik suara, kita tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Ada sekitar 20.500 kursi yang diperebutkan oleh lebih dari 300.000 kandidat.

Akan ada 850.000 tempat pemungutan suara (TPS) dengan total 5 juta anggota panitia pemungutan suara. Banyak sekali informasi yang mesti diketahui masyarakat tentang proses persiapan pemilu, pemungutan suara, kandidasi, dan lain-lain.

Fakta menunjukkan, hingga hari ini sosialisasi tentang berbagai hal ini masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menimbulkan kerawanan mengingat semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu.

Dalam kasus AS, kerawanan itu dimanfaatkan para "provokator" untuk menyebarkan spekulasi, desas-desus, dan kabar bohong yang memperkeruh keadaan. Mereka menciptakan suasana kebingungan dan  ketidakpercayaan dalam masyarakat terkait  penyelenggaraan pemilu.

Dalam kebingungan dan ketidakpercayaan itu, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mewujudkan kepentingan politik tertentu.

Agus Sudibyo Head of New Media Research Center ATVI Jakarta

Kompas, 31 Desember 2018 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jurnalisme Rasa//Sampah, Sumpah Membusuk (Surat Pembaca Kompas)

Jurnalisme Rasa

Banyak pandangan filosofis mengenai hakikat manusia. Salah satu pandangan umum menjelaskan manusia terdiri atas badan, jiwa, dan roh. Berbagai ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mendalami dan mempelajari setiap komponen manusia itu.

Ilmu kedokteran dengan bantuan teknologi digital yang sudah begitu maju dapat mengungkapkan lebih rinci begitu banyak subkomponen organ fisik dan nonfisik manusia. Psikologi menguraikan bahwa jiwa terdiri atas akal (rasio), perasaan (emosi), dan kemauan (konasi).

Fisafat humanisme mengutamakan nilai dan kedudukan manusia di atas segalanya. Manusia dipandang dalam satu kesatuan menyeluruh. Filsafat ini jadi landasan berpikir dan bertindak Kompas selama 53 tahun lebih, sebagaimana diteliti Wijayanto untuk disertasinya.

Di balik "Amanat Hati Nurani Rakyat" terkandung filsafat humanisme yang senantiasa diterapkan dalam segala kegiatannya. Namun, humanisme ditambahkan dengan kata sifat transendental yang mengasumsikan pengakuan akan hal-hal yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan ilmiah.

Jelaslah cakupan prinsip jurnalisme humanisme transendental sangat luas, tak terbatas. Dari segi penalaran, agak mengherankan ketika Wija menjawab Rahmat Yananda dengan mengatakan Kompas tidak hanya menerapkan prinsip jurnalisme humanisme transendental, tetapi lebih luas: jurnalisme rasa (Kompas, 17/12/2018).

Bukankah rasa hanya salah satu komponen dari kemanusiaan? Dalam arti apa rasa dianggap lebih luas daripada humanisme transendental?

Wim K Liyono Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sampah, Sumpah Membusuk

Kematian penyu di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, DIY, harus membuat kita sadar memperlakukan sampah secara bijaksana dan berkesinambungan. Di darat, samudra, dan angkasa raya prevalensi sampah sudah sangat mengkhawatirkan.

Darat sudah tercemari sampah plastik, timbel, dan sejenisnya yang sangat sulit mengalami degradasi atau pembusukan. Udara dicemari asap, karbondioksida, dan kebisingan suara. Sungai dan laut tercemari limbah dan sampah dari industri; juga dari rumah tangga. Ke mana manusia akan tinggal? Bumi hanya satu.

Sudah waktunya negeri ini menyadari bahaya yang ditimbulkan sampah dan limbah. Kita harus segera menginventarisasi masalah sampah, penyebab utama, cara mengatasi, dan pendanaannya. Tak boleh hanya jadi slogan dan sampah semata.

Diperlukan perencanaan menyeluruh dan perundang-undangan sebagai payung hukum dan gerakan/tindakan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Evaluasi terus-menerus harus dilakukan.

Rakyat lelah dan bosan mendengar sumpah yang diulang ulang, bahkan didaur ulang. Mendingan mendaur ulang sampah. Prinsip sanksi dan imbalan perlu dilaksanakan secara bijaksana dan konsisten. Dulu kita bisa tertib, mengapa sekarang tak?

Dengar yang satu ini: sampah berasal dari sumpah yang membusuk. Sumpah yang diperam dan tak dilaksanakan pasti akan mengalami pembusukan dan akibatnya menjadi sampah. Maka, sumpah harus segera dilak- sanakan. Ketika mengucap sumpah, mungkin seorang pejabat masih baik dan bersih.

Namun, kalau tak konsisten dipelihara, ia tentu akan jadi kotor dan membusuk karena kejenuhan dan pengaruh lingkungan kotor dan tak baik.

Saya terkesan dengan binatang pintar di Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta, beberapa tahun lalu. Semoga sampai saat ini masih ditampilkan sebagai tontonan dan tuntunan. Berang-berang dilatih membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu pawang memberi hadiah berupa makanan. Masa kita kalah oleh berang-berang!

Kebun binatang lain juga perlu belajar di Kebun Binatang Gembiraloka untuk edukasi ini. Ayo melaksanakan sumpah kita agar tak menjadi sampah!

A Astanta Taman Mula Sakti, Bekasi Utara, Jawa Barat

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Catatan Akhir Tahun Dunia Penerbangan Nasional (CHAPPY HAKIM)

Petugas KNKT meneliti turbin pesawat Lion Air PK-LQP yang berhasil ditemukan di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (4/11/2018). Operasi pencarian jatuhnya pesawat Lion Air diperpanjang hingga Rabu (7/11/2018).

Mengamati kembali tentang kecelakaan tragis Lion Air JT-610, minimal ada dua hal yang patut menjadi fokus perhatian.

Yang pertama adalah mengenai kerusakan yang sama yang telah terjadi pada penerbangan sebelumnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan masalah itu sudah terjadi dalam empat penerbangan terakhir.

"Pada empat penerbangan terakhir ditemukan kerusakan pada penunjuk kecepatan di pesawat, airspeed indicator," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam konferensi pers seperti dikutip Reuters.

Sebagai catatan, pesawat JT-610 dengan registrasi PK-LQP merupakan salah satu unit Boeing 737 MAX 8 gelombang pertama yang diterima Lion Air.

Yang kedua, terbetik dari adanya berita tentang asosiasi pilot pesawat komersial di Amerika Serikat yang mempertanyakan keandalan sistem otomatisasi yang melengkapi Boeing 737 MAX. Pertanyaan mereka itu muncul seiring dengan peristiwa kecelakaan Boeing 737 MAX 8 PK-LQP Lion Air pada 29 Oktober 2018.

Para anggota asosiasi juga memprotes keras Boeing karena menilai tidak memberikan informasi yang cukup tentang sistem kendali otomatis 737 MAX selama pelatihan. Para pilot menduga, sistem kendali otomatis ini memiliki andil dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

Sistem informasi dan mekanisme pengawasan

Dari kedua hal yang telah diuraikan, dapat dengan mudah disimpulkan, walau hanya untuk sementara waktu, bahwa telah terjadi lack of information dan lack of supervision.

Kurang lancarnya arus informasi tentang kemajuan teknologi mutakhir yang berjalan demikian cepat dan sekaligus diikuti oleh kurang efektifnya sistem pengawasan dalam pengoperasian penerbangan menggunakan produk mutakhir pesawat terbang supermodern.

Dunia penerbangan relatif masih sangat muda usianya. Pesawat terbang bermesin pertama baru terbang pada akhir 1903, tetapi kemajuan dari lajunya teknologi penerbangan sungguh sangat menakjubkan.

Dari penerbangan yang hanya menempuh jarak dan mencapai ketinggian beberapa meter saja di tahun 1903, pada tahun 1969 orang sudah mampu menciptakan pesawat terbang yang dapat terbang dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara, bahkan sudah pula mampu mendaratkan Neil Armstrong di permukaan Bulan.

Demikian juga dengan perkembangan pesawat terbang dari keluarga Boeing 737, sebuah tipe produk unggulan pabrik pesawat The Boeing Company. Dalam 50 tahun terakhir, pesawat B-737 telah dikembangkan mulai dari B-737 seri 100, 200, 300, dan seterusnya hingga seri 900 dan 900 ER sampai dengan B-737 MAX 7, MAX 8, dan MAX 9.

Dapat dibayangkan bagaimana pesat dan dinamisnya penerapan dari kemajuan teknologi penerbangan ke dalam proses produksi pesawat terbang khususnya dalam hal ini jenis B-737.

Tentu saja yang sangat dominan dalam hal ini adalah pada proses penyempurnaan produk dari target hemat dalam penggunaan bahan bakar serta efisiensi pengoperasian pesawat terbang yang menyangkut sistem kendali dan informasi serta otomatisasi yang telah merambah ke sistem digital.

Pada setiap perubahan dalam produk baru dipastikan penjelasan tentang bagaimana cara serta prosedur mengoperasikan pesawat dan faktor pemeliharaannya akan menjadi satu paket dalam proses pengadaan atau pembelian pesawat terbang. Demikian pula mengenai publikasi tambahan dan atau susulan apabila terjadi proses penyempurnaan yang terjadi pada setiap produk pesawat terbang.

Sementara hal-hal yang mendasar dan prinsip sifatnya akan di tuangkan dengan jelas pada manual operasi (baik normal maupun keadaan darurat) dan manual pemeliharaan pesawat terbang.

Persoalannya adalah dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi yang mengubah dengan cepat tipe dan jenis serta sistem pengoperasiannya, apakah dapat diikuti dengan baik oleh para pengguna pesawat terbang di lapangan, dalam hal ini maskapai penerbangan dan jajarannya? Demikian pula seberapa efisien aktivitas pengawasan terhadap kepatuhan dalam menjalankan perubahan baru dari prosedur operasi dan pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan baik?

Penegakan kedisiplinan

Dunia penerbangan dalam konteks keselamatan dan keamanan terbang sangat memerlukan disiplin yang tinggi dalam pengoperasiannya.  Demikian tinggi sehingga dibutuhkan pengawasan melekat yang terus-menerus serta tindakan sanksi dengan efek jera apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan, regulasi, dan prosedur yang berlaku.

Masalahnya adalah setiap kelalaian atau kecerobohan, apalagi pelanggaran, terhadap aturan dan prosedur dalam dunia penerbangan, maka itu sudah berarti membuka peluang terhadap kemungkinan akan terjadinya kecelakaan.

Kembali pada kecelakaan Lion Air JT-610 dari Jenis B-737 MAX 8 yang baru pertama dioperasikan di Indonesia, dengan catatan telah mengalami kerusakan yang sama dalam empat penerbangan sebelumnya, maka patut dipertanyakan apakah operator penerbangan dalam hal ini Lion Air telah menerima informasi yang cukup dan lengkap tentang adanya perubahan dari tata cara dan prosedur baku dalam menggunakan pesawat "superbaru" tersebut. Perubahan tata cara dan prosedur yang mencakup tentang pengoperasian dan tindakan pemeliharaan.

Apabila sudah diterima, pertanyaan berikutnya adalah apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan benar proses perubahan tersebut, serta siapa yang harus berperan dalam proses pengawasannya.

Pada titik inilah, kemungkinan besar sistem informasi dan mekanisme pengawasan (dalam dunia penerbangan) akan sangat membutuhkan proses penyesuaian dan penyempurnaan dalam menghadapi cepatnya perubahan produk pesawat terbang yang melekat erat dengan cepat lajunya kemajuan teknologi.

Informasi dan metode pengawasan yang tertinggal dari laju kemajuan teknologi yang sangat cepat itu akan memunculkan banyak masalah yang berujung kepada kecelakaan  fatal.

Mudah-mudahan kecelakaan pesawat terbang Lion Air JT-610 dapat menjadi titik awal dari sebuah proses penyempurnaan dalam menyesuaikan sistem informasi dan mekanisme pengawasan terhadap pengoperasian pesawat terbang produk mutakhir berteknologi tinggi yang sarat dengan perubahan.

Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap sistem informasi dan proses pengawasan dalam era "digital kokpit" harus dimulai dari internal maskapai dan bermuara di otoritas penerbangan nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Semoga ke depan tidak akan terjadi lagi kecelakaan fatal dalam dunia penerbangan, terutama dalam menghadapi produk teknologi mutakhir yang membutuhkan antisipasi jauh sebelumnya untuk menghadapi perubahan yang terjadi.

Chappy Hakim Ketua Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2007

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Kebijakan Ekonomi Rasional di Tahun Politik (UMAR JUORO)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tiga dari kanan) didampingi para Deputi Gubernur Bank Indonesia bersiap menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk akhir tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/12/2018). Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI 7-day reverse repo rate) sebesar 6 persen. Hal tersebut antara lain untuk mempertahankan daya saing investasi.

Keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga kebijakan menjadi 6 persen cukup mengejutkan banyak pihak.

Pada saat rupiah mengalami apresiasi karena harapan meredanya ketegangan perang dagang AS dan China, inflasi rendah, di tambah dengan pada masa kampanye politik, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga kebijakan mendahului bank sentral AS, The Fed, yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga di Desember ini. Relatif tingginya defisit neraca berjalan, 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB), juga mendesak BI untuk menaikkan   suku bunga kebijakan. Yang diharapkan adalah impor menurun dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

Menaikkan suku bunga kebijakan apalagi secara berturut-turut tidaklah mudah secara politik. Di Turki dan India, presiden dan PM-nya menentang kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Bagi politisi, apalagi dalam suasana kampanye politik, kenaikan suku bunga pada umumnya dipandang tindakan tidak populer.

Namun, BI adalah kekecualian, sebagai lembaga yang independen melakukannya dengan pilihan stabilitas daripada memfasilitasi pertumbuhan.

Sekalipun demikian, penurunan impor bukanlah cara terbaik untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Apalagi sebagian besar impor adalah bahan antara untuk kepentingan produksi.

Namun, hal itu bukan tanggung jawab langsung otoritas moneter untuk mendorong investasi dan ekspor dalam rangka mengatasi defisit dalam neraca berjalan dan neraca pembayaran.

Semestinya BI juga mendapatkan mandat untuk secara langsung mendorong perkembangan sektor riil, terutama yang berkaitan dengan menjaga stabilitas neraca berjalan dan tentu saja inflasi. Untuk hal ini tentunya butuh perubahan UU BI, yang kemungkinan baru bisa dibahas setelah Pemilu 2019 (pilpres dan pileg).

Membuka investasi asing

Menghadapi defisit neraca berjalan dan neraca pembayaran, pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ke-16 yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi penanaman modal asing (PMA) dengan membolehkan asing memiliki 100 persen di 54 bidang usaha (kemudian dikoreksi menjadi 25). Insentif pajak berupa tax holiday juga diberikan untuk semakin menarik PMA.

Manajemen penerimaan ekspor juga diperbaiki dengan insentif supaya eksportir menukarkan dollarnya ke rupiah. Membuka peluang PMA yang lebih besar adalah kebijakan realistis dan perlu untuk menarik investasi, yang perannya besar dalam mengatasi defisit neraca pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya paket kebijakan sebelumnya juga berupaya untuk menarik investasi, tetapi hasilnya belum menggembirakan. Upaya untuk mengembangkan kemitraan usaha kurang berhasil, karena itu asing diberikan keleluasaan untuk memiliki 100 persen.

Perlu pula diingat, dalam pelaksanaannya masih akan bergantung pada birokrasi: apakah memfasilitasinya ataukah masih akan menghambat seperti selama ini.

Dalam masa kampanye politik, membuka lebih besar pada PMA umumnya dianggap tidak populer. Sebenarnya kebijakan pemerintah membuka PMA lebih besar merupakan langkah realistis dan perlu untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi.

Tuduhan ekonomi Indonesia dikuasai asing juga berlebihan. Ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif tertutup dibandingkan negara tetangga. Rasio ekspor dan impor terhadap PDB hanya 38 persen, negara tetangga melebihi 100 persen PDB.

Bahkan belakangan ini peran BUMN jadi lebih besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Peran modal asing dibutuhkan terutama untuk bidang usaha yang membutuhkan pendanaan yang besar dan teknologi canggih, seperti migas dan farmasi, serta bidang usaha lain yang belum dapat ditanggung investor dalam negeri.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah sumbangannya dalam menciptakan kesempatan kerja produktif dan mendorong   pertumbuhan. Kesempatan kerja adalah juga fokus utama pemilih dalam pileg dan pilpres. Modalnya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Kritik terhadap perluasan bidang usaha yang terbuka untuk asing  juga menunjuk pada sektor yang kurang sesuai, dan menyentuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tentunya dapat dimengerti apabila untuk UMKM selayaknya prioritas diberikan pada pengusaha domestik, sebagaimana juga penjelasan pemerintah.

Mengenai sektor yang kurang sesuai, memang semestinya sektor yang sepenuhnya terbuka bagi asing tidak saja menarik, tetapi juga sebisa mungkin berkaitan dengan ekspor, selain membutuhkan dana besar dan teknologi canggih. Dengan demikian dapat menjawab sekaligus peningkatan investasi, ekspor, dan transformasi industri.

Harapan kita adalah dengan kebijakan yang rasional dan realistis, serta kenaikan suku bunga dan membuka lebih luas peran PMA ini, hal itu dapat membantu tidak saja menstabilkan nilai rupiah, tetapi juga meningkatkan investasi, apalagi jika berorientasi ekspor.

Implikasi politisnya dapat dikatakan terkendali, selama keterbukaan investasi tersebut memberikan manfaat jelas dalam mengatasi defisit neraca berjalan dan pembayaran, dan menciptakan kesempatan kerja produktif.

Umar Juoro Senior Fellow The Habibie Center

Kompas, 31 Desember‎ 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pilpres dan Tanggap Bencana (KURNIA WIJI PRASETIYO)

Cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada musim hujan ini memaksa penduduknya hidup dalam ketidaknyamanan. Hujan deras disertai puting beliung, banjir, dan tanah longsor kerap terjadi.

Rusaknya lingkungan dijadikan alasan banyaknya bencana alam yang melanda. Okupasi hutan dan lahan hijau di Indonesia yang tidak terkendali menyisakan sedikit lahan hijau dengan tutupan vegetasi pohon sebagai pengendali air dan tanah saat musim hujan.

Padahal, lahan hijau dan hutan dibutuhkan agar Indonesia menjadi lebih beradab, selain memberi manfaat ekologis, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Kondisi seperti inilah yang seharusnya jadi isu kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, kerusakan lingkungan akibat penyusutan luasan hutan dan lahan hijau di Indonesia menimbulkan ketidakseimbangan ekologis dan mempercepat proses pemanasan global.

Imbasnya ialah hilangnya kemampuan tanah mengikat sekaligus menahan air pada saat musim hujan, krisis sumber air tanah layak konsumsi, tanah longsor, banjir bandang, terbatasnya persediaan udara bersih, lingkungan semakin panas, hingga percepatan tingkat stres masyarakat.

UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Ayat (2) menegaskan tentang upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Masyarakat perlu juga terus diingatkan terkait tanggap bencana. Memang tak mudah mewujudkannya, tetapi harus dilakukan kalau ingin Indonesia lebih beradab.

Mulailah berbenah

Ketika calon dinyatakan lolos persyaratan pilpres, isu utama yang sering disampaikan ialah memperbaiki ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga, memperluas lapangan kerja, tidak bergantung pada utang luar negeri, menaikkan upah pekerja, hingga memenuhi kebutuhan pokok.

Masalah tanggap bencana dan lingkungan belum mendapat tempat dalam kampanye. Padahal, hutan dan lahan hijau di Indonesia semakin berkurang karena adanya okupasi ataupun konversi lahan jadi perkebunan, bangunan, dan pertambangan.

Memang, isu ekonomi masih jadi variabel penting yang bisa menentukan kemenangan calon dalam pilpres. Meski begitu, isu lingkungan terkait tanggap bencana bisa jadi magnet penarik para pemilih ketika dikemas baik sehingga layak jual. Ini bisa menjadi sarana edukasi ke masyarakat untuk lebih paham akan pentingnya tanggap bencana.

Perlu langkah baru yang bisa ditawarkan para calon pemimpin itu untuk penataan kembali format tanggap bencana lingkungan hidup di Indonesia. Di sinilah peran inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Konsep yang bisa diadopsi terkait dengan isu lingkungan kaitannya dalam hal tanggap bencana ialah geotekstil. Konsep hasil riset peneliti ini diterapkan dengan membuat sebuah jalinan lembaran sintetis yang tipis, fleksibel, berpori yang digunakan untuk stabilisasi dan perbaikan tanah.

Pemanfaatan geotekstil merupakan cara modern dalam usaha untuk perkuatan tanah lunak yang memanfaatkan lahan kritis maupun lahan yang kurang tutupan vegetasi pohonnya untuk menahan dari terjadinya tanah longsor.

Konsep geotekstil digunakan pertama kali pada tahun 1950 berupa woven, anyaman. Salah satu peristiwa yang tercatat sejarah adalah penggunaannya dalam struktur pengairan di Florida, AS, tahun 1958.

Ini menjadi hal penting karena geotekstil yang banyak digunakan masih dominan dengan bahan tak ramah lingkungan, seperti serat gelas, polimer plastik, dan bahan sintetis lainnya. Penggunaan bahan-bahan itu cenderung tidak ramah lingkungan dan cukup mahal harganya.

Hal itu memacu berkembangnya inovasi teknologi dalam konsep geotekstil, baik untuk menekan biaya produksi, investasi, maupun menjadikan geotekstil lebih bersahabat terhadap lingkungan.

Inovasi dilakukan dengan penggantian material untuk geotekstil yang umumnya berbahan sintetis menjadi berbahan dasar alam dan ramah lingkungan. Material ramah lingkungan juga disebut biomaterial.

Inovasi dan integritas

Inovasi penggantian material geotekstil bisa dari serat alam non-kayu dan hasil ikutan pertanian seperti serat dari tandan kosong kelapa sawit, bambu, jerami padi, batang jagung, dan sabut kelapa. Serat tandan kosong kelapa sawit merupakan produk samping dari industri minyak sawit mentah, sedangkan sabut kelapa merupakan hasil ikutan dari industri kopra.

Sampai saat ini pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit dan sabut kelapa masih belum banyak menghasilkan produk dengan nilai ekonomi tinggi yang lebih tinggi. Padahal, tandan kosong kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi 13,6 juta ton (asumsi 17 persen dari 80 juta ton tandan buah segar) yang bisa diproses menghasilkan serat.

Data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, luas areal tanaman kelapa di Indonesia 2016 tercatat 3,6 juta hektar. Produksi kelapa tercatat 15,4 miliar butir/tahun, yang mampu menghasilkan 1,8 juta serat sabut dan 3,3 juta ton debu serat.

Adapun bambu merupakan tanaman yang mudah tumbuh cepat secara alami. Ada 60 jenis bambu di Indonesia dari sekitar 200 jenis bambu di Asia Tenggara.

Ini peluang besar dalam inovasi pemanfaatan serat alam berbasis industri sebagai material geotekstil yang ramah lingkungan dan murah. Proses teknologi pembuatan geotekstil berbasis serat alam ini cukup sederhana dan mudah dilakukan.

Sisi-sisi tebing yang rawan longsor, sempadan sungai, bendungan, lahan kritis, lahan bekas penebangan, dan daerah aliran sungai di beberapa wilayah Indonesia dapat diisi dengan geotekstil dari serat alam ini.

Nilai lain yang didapat ialah harga jual geotekstil tersebut relatif lebih murah ketimbang produk geotekstil dari bahan sintetis. Kelestarian lingkungan juga bisa diwujudkan karena bahan itu dengan mudah didaur ulang oleh alam.

Kerugian, kerusakan, dan korban akibat bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, dan hilangnya kesuburan tanah bisa diminimalkan.

Gagasan menjadikan pilpres sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk paham akan tanggap bencana dan peduli lingkungan bisa digunakan para calon dalam meraih kemenangan.

Sinergi pilpres dengan inovasi teknologi dan lingkungan untuk membangun politik berkelanjutan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Integritas para calon untuk mewujudkan pilpres peduli lingkungan dalam kaitannya dengan tanggap bencana jadi hal yang dinanti masyarakat. Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tak akan laku karena para pemilih lebih rasional dalam pilpres.

Pada akhirnya, calon dengan kapasitas dan integritas yang cakap bisa jadi pemenang ketika mampu mengajak seluruh elemen bergerak bersama dalam langkah baru mewujudkan pilpres peduli tanggap bencana.

Kurnia Wiji Prasetiyo Peneliti di Pusat Penelitian Biomaterial LIPI

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Langkah Taktis Raja Salman (Kompas)

DOKUMENTASI KBRI RIYADH

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersalaman dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud merombak kabinet untuk meredam gejolak internasional setelah terbunuhnya wartawan Jamal Khashoggi.

Perombakan kabinet ini mereduksi kekuatan pengaruh loyalis Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Sejak kasus pembunuhan Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018, MBS terus menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan, ia diduga terlibat dalam pembunuhan wartawan yang tinggal di Amerika Serikat itu.

Beberapa pejabat penting, seperti Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir dan Kepala Garda Nasional Pangeran Khaled bin Abdulaziz bin Ayyaf diganti. Jubeir digantikan mantan Menteri Keuangan Ibrahim al-Assaf, dan Pangeran Khaled digantikan Pangeran Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz.

Menlu Assaf sebelumnya pernah menjadi Menteri Negara Urusan Luar Negeri. Dia pun pernah memegang kursi di dewan perusahaan minyak milik negara Saudi, Aramco, dan dana kekayaan kerajaan, Dana Investasi Publik. Pangeran Mohammed mengawasi kedua entitas.

Assaf meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Colorado State University, gelar master di bidang ekonomi dari University of Denver, dan gelar sarjana dari King Saud University.

Arab Saudi yakin Assaf dapat mengawal pelaksanaan Visi 2030 yang dicanangkan Putra Mahkota. Meskipun dia pernah ditahan bersamaan dengan Pangeran Waleed bin Talal, segera setelah dilepas Assaf terlihat hadir pada sebuah sidang kabinet. Bahkan, dia bergabung dengan delegasi Saudi pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Adapun Penasihat Keamanan Nasional Pangeran Khaled adalah seorang putra kepala intelijen pertama Arab Saudi yang berpendidikan Harvard. Ia lama mengabdi di pengadilan kerajaan dan pernah menjadi Duta Besar Arab Saudi di Washington.

Sebagian besar menteri lainnya tetap dalam peran mereka dan beberapa sekutu putra dan ahli waris Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed (33), juga dipromosikan. MBS sendiri tetap menjadi Menteri Pertahanan dan deputi perdana menteri.

Meski perombakan itu diyakini terkait pembunuhan Khashoggi, pejabat Arab Saudi mengatakan, hal itu mencerminkan pertimbangan teknokratis rutin dan muncul pada akhir masa empat tahun kabinet.

Perombakan dirancang untuk memastikan kabinet merupakan kombinasi terbaik dari pengalaman dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan kerajaan selama empat tahun mendatang dan memperkuat hubungan Saudi dengan negara sahabat di seluruh dunia.

Perombakan ini tak hanya menegaskan kuatnya posisi MBS, tetapi juga bagaimana Raja Salman merespons terbunuhnya Khashoggi. Raja menilai Menlu Jubeir kurang cakap menangani kasus Khashoggi sehingga Senat AS menyatakan Pangeran MBS terlibat dalam kasus ini.

Apakah perombakan ini akan mengurangi tekanan internasional terhadap Saudi? Ataukah, ini hanya langkah sementara menyelamatkan Putra Mahkota, sambil melihat reaksi dunia?

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Korupsi Mengalir Sampai ke Desa (TRIMEDYA PANJAITAN)

APRILLIO AKBAR

Sejumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan aksi peringatan hari anti korupsi sedunia saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di kawasan Bundara HI, Jakarta, Minggu (9/12/2018). Aksi tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak memilih calon legislatif dan pemimpin yang pernah atau sedang tersangkut kasus korupsi. 

Korupsi masih menjadi penyakit akut. Di era Reformasi, perilaku warisan rezim Orde Baru ini tidak ikut tumbang sebagaimana Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Ia hanya berubah wujud. Kalau dulu korupsi dimonopoli pemerintah pusat dengan sistem sentralisasi, sekarang terjadi desentralisasi korupsi.

Menurut data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2004 hingga Oktober 2018, tercatat 434 kepala daerah terkena kasus hukum, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun instansi penegak hukum lain, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

Kalau diambil rata-rata, setiap tahun ada 31 kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Jumlah daerah di Indonesia ada 548, terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Berarti setiap tahun sekitar 5,6 persen kepala daerahnya bermasalah hukum.

Korupsi dana desa

Fenomena desentralisasi korupsi itu kini mencapai titik yang lebih memprihatinkan: menyebar hingga ke desa. Kesempatan korupsi di tingkat pemerintahan desa itu mengemuka setelah adanya dana desa.

Sejak bergulir tahun 2015, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah mencapai Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dana desa yang berlimpah tersebut rawan dikorupsi.

Menurut pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 hingga semester I-2018, tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (keterangan pers ICW, 21 November 2018).

Kasus korupsi dana desa juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat 17 kasus. Pada tahun kedua meningkat menjadi 41 kasus, dan tahun lalu melonjak menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018 terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai obyek korupsi.

KPK menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama dengan praktik korupsi yang selama ini terjadi, seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai, mark up anggaran, dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Peningkatan pengawasan

Terkait maraknya korupsi dana desa, kami kerap diminta pemerintah kabupaten/kota, khususnya di daerah pemilihan kami di Sumatera Utara II, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kepada para kepala dinas. Salah satu penekanan yang kami sampaikan adalah soal pengawasan terhadap dana desa.

Lemahnya pengawasan merupakan salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa. Terkait maraknya kasus korupsi dana desa ini, perlu untuk mengoptimalkan pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan pendampingan oleh tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pengawasan dana desa dilakukan oleh APIP.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Di tingkat kabupaten/kota, peran APIP ini dijalankan oleh inspektorat pemerintah kabupaten/kota.

Inspektorat daerah antara lain memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang meliputi pengawasan terhadap pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota, dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

Inspektorat daerah harus melakukan pengawalan dana desa dari awal sampai akhir. Pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dana desa melalui pemeriksaan reguler dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Pemeriksaan reguler itu meliputi pemeriksaan fisik atas pembangunan dana desa.

Libatkan masyarakat

Pengawasan pelaksanaan dana desa juga perlu melibatkan masyarakat lebih luas, tidak hanya dilakukan oleh APIP semata. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh masyarakat dengan memberdayakan badan permusyawaratan desa (BPD), para camat, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pembina desa, serta para pendamping desa.

Jika semua proses pengawasan APIP ini dilakukan secara menyeluruh dan tindak lanjutnya berjalan baik, dan didukung pengawasan berjenjang oleh masyarakat, terjadinya penyelewengan dana desa bisa diminimalkan. Dan, bukan hanya korupsi dana desa, potensi korupsi oleh kepala daerah juga bisa dicegah.

Lalu, jika sudah terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, APIP harus menindaklanjutinya secara hukum administrasi, atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Trimedya Panjaitan Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Kompas, 31 Desember 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.