Seorang kerabat pejuang Palestina, Naji al-Zaneen, yang tewas dalam serangan udara Israel, menjerit histeris saat pemakaman Al-Zaneen di Jalur Gaza bagian utara, Rabu (17/10/2018). Upaya damai untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina hingga kini masih menemui jalan buntu.
Palestina mendaftar lagi sebagai anggota penuh PBB meski hampir pasti dijegal AS. Ini bagian langkah Palestina di panggung diplomasi PBB setelah memimpin G-77.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki tidak mengungkapkan kerangka waktu pendaftaran itu. Malki, seperti dikutip harian ini, Kamis (17/1/2019), hanya menyebutkan, "Mungkin beberapa minggu lagi… kami ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim permohonan kami."
Mendaftar sebagai anggota penuh PBB, untuk kedua kali, merupakan langkah yang diumumkan Palestina setelah resmi memimpin Kelompok 77 (G-77) pada tahun ini. Didirikan oleh 77 negara berkembang pada 1964, G-77 kini menjadi koalisi berpengaruh di PBB, dengan anggota 134 negara atau hampir 70 persen dari keseluruhan negara anggota PBB plus China.
Posisi sebagai ketua G-77 diperoleh Palestina dalam pertemuan para menlu G-77, September 2018. Namun, karena belum menjadi anggota penuh PBB, Palestina membutuhkan persetujuan sidang Majelis Umum untuk bisa menjalankan fungsi ketua G-77 pada 2019. Persetujuan ini diperoleh Palestina, sebulan kemudian, lewat voting di Majelis Umum dengan hasil 146 negara mendukung, 15 abstain, 29 tak ikut voting, dan 3 menolak (AS, Israel, dan Australia).
Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu Palestina Riad Malki (kiri) menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyerahan dana bantuan untuk Palestina, Selasa (16/10/2018), di Jakarta. Baznas akan menyalurkan zakat muslim Indonesia kepada warga dan pengungsi Palestina. Jordania merupakan salah satu negara yang paling banyak menampung pengungsi Palestina.
Posisi sebagai ketua G-77 sangat strategis karena Palestina mendapat hak-hak istimewa dan bisa bertindak seperti negara yang sudah menjadi anggota penuh PBB. Sebagai ketua G-77, Palestina berhak hadir dalam berbagai sidang dan pertemuan PBB, mengeluarkan pernyataan, mengajukan atau menjadi sponsor proposal dan amandemen, berhak menyampaikan tanggapan, serta menyuarakan agar aturan-aturan dipatuhi.
Maka, tidak salah dan tidak berlebihan saat Presiden Majelis Umum PBB asal Ekuador, Maria Fernanda Espinosa Garces, menyebut era kepemimpinan Palestina di G-77 sebagai momen bersejarah. Momen ini tentu akan dimanfaatkan Palestina berjuang untuk lepas dari pendudukan Israel, antara lain dimulai dengan menjadi anggota penuh PBB.
Era kepemimpinan Palestina di G-77 sebagai momen bersejarah.
Secara teknis, proses itu harus diawali dengan mengajukan permohonan ke DK PBB. Dibutuhkan dukungan minimal sembilan negara anggota DK PBB agar Palestina bisa direkomendasikan DK PBB untuk diputuskan di Majelis Umum menjadi anggota penuh.
Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyampaikan pernyataan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang membahas konflik Gaza-Israel di Markas Besar PBB, New York, AS, 30 Mei 2018.
Tidak seperti saat gagal pada 2011, peluang dukungan minimal sembilan negara di DK PBB kali ini cukup terbuka. Tujuh negara anggota DK PBB saat ini (Indonesia, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Guinea-Ekuatorial, Peru, dan Republik Dominika) adalah negara pendiri atau anggota G-77. Ditambah China dan mungkin Rusia, genap sudah sembilan negara. AS hampir pasti akan menjegal dengan vetonya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar