Seorang warga tengah membaca koran Palestina, Al Quds, Minggu (24/6/2018), di Ramallah, Tepi Barat. Koran itu menerbitkan wawancara dengan Jared Kushner, penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tawaran bantuan sekitar 50 miliar dollar AS untuk membangun Palestina oleh Presiden AS Donald Trump ditolak oleh hampir semua warga di Timur Tengah.
Visi ekonomi Trump itu sebagai bagian dari rencana untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tawaran itu ramai-ramai ditolak. Awalnya, rencana penyelesaian Trump yang diusulkan Jared Kushner itu akan dibahas pada lokakarya yang digagas AS di Bahrain pada 25-26 Juni 2019.
Program 10 tahun Kushner itu berupa proyek senilai 27,5 miliar dollar AS di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta masing-masing 9,1 miliar dollar AS untuk warga Palestina di Mesir, 7,4 miliar dollar AS untuk warga Palestina di Jordania, dan 6,3 miliar dollar AS untuk warga Palestina di Lebanon. Proyek itu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kelistrikan, air, pariwisata, dan pertanian.
Program ini diyakini dapat mengurangi 50 persen penduduk miskin Palestina dan angka pengangguran di Palestina. Siapa yang berdaulat atas Tepi Barat dan Jalur Gaza ketika nanti sudah dibangun, belum jelas dalam proposal itu.
"Kami tidak butuh pertemuan Bahrain untuk negeri kami. Kami butuh perdamaian. Upaya penyelesaian dengan mengutamakan ekonomi tidak realistis dan ilusi," ujar Menteri Keuangan Palestina Shukri Bishara, Minggu (23/6/2019).
Bahkan, partai liberal dan kiri di Mesir menyebutkan, tawaran itu tak lebih sebagai upaya melegitimasi pendudukan Israel di tanah Arab. Apalagi, tawaran itu sama sekali menghilangkan solusi dua negara, Israel dan Palestina. Padahal, solusi dua negara ini yang mestinya menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.
AS menyatakan, solusi politik akan diumumkan di Manama (Bahrain), tetapi hal itu telah mengundang penolakan dari hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Para pengamat dan warga dari Sudan hingga Kuwait menyatakan, tawaran itu "buang-buang waktu" atau "mati saat kedatangan".
Anggota kabinet yang dekat dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, menyatakan, penolakan program perdamaian untuk kesejahteraan sebagai sesuatu yang tragis.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh meminta negara-negara Arab untuk tidak menghadiri pertemuan Bahrain. Bahkan, Haniyeh meminta Raja Bahrain berani mengambil keputusan untuk tidak menjadi tuan rumah pertemuan.
Para pengamat memperkirakan, tawaran Trump itu sebagai upaya untuk "menarik lebih jauh" Israel jika AS harus berperang melawan Iran. Trump telah memulai kampanye untuk menghilangkan solusi dua negara ketika dia menutup konsulat dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem 2018 dan "menghormati" pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar