KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Kompleks Istana Kepresiden untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengerti dan memahami mengenai visi misi Presiden dan Wapres bukan visi misi menteri. Menurut agenda, rapat hari itu adalah mendengar arahan dari Presiden Jokowi dan membahas soal realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang mulai bekerja kemarin didominasi wajah baru, sebagian besar berasal dari atau terafiliasi partai politik.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober lalu mengatakan, pemerintahannya harus meletakkan dasar kuat untuk menuju 100 tahun Indonesia pada tahun 2045.

Presiden menargetkan Indonesia masuk dalam kelompok negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun. Saat ini, menurut data Bank Dunia, pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia 3.927 dollar AS atau setara Rp 55,3 juta per tahun. Target tersebut harus dapat dicapai dalam 26 tahun ke depan.

Untuk mencapai target besar tersebut, seperti disebutkan Presiden, fondasi harus dibangun dari sekarang. Salah satu pilar penting capaian itu adalah pertumbuhan ekonomi stabil tinggi di atas 5 persen dan stabilitas politik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tiba di Kompleks Istana Kepresiden untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengerti dan memahami mengenai visi misi Presiden dan Wapres bukan visi misi menteri. Menurut agenda, rapat hari itu adalah mendengar arahan dari Presiden Jokowi dan membahas soal realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional berulang kali merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Perang dagang Amerika Serikat dan China masih membayangi dan dampaknya bisa berjangka menengah kalaupun kesepakatan berdamai segera tercapai. Kita juga menghadapi perubahan geopolitik di Asia Timur maupun di Timur Tengah. Kecenderungan besar yang terjadi di negara-negara maju adalah melambatnya pertumbuhan setelah krisis ekonomi 2008. Dengan pertumbuhan ekonomi China tahun ini hanya sekitar 6 persen, perdagangan global akan melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, risikonya sangat riil. Kendati Indonesia relatif tahan terhadap guncangan pasar uang dan nilai tukar rupiah, tekanan jangka menengah dan yang bersifat siklis sangat nyata.

Perlambatan perdagangan global akan memengaruhi neraca ekspor Indonesia. Kita menghadapi defisit transaksi berjalan, rendahnya rasio pajak, penciptaan lapangan kerja berkualitas, percepatan industrialisasi, penyediaan pangan di tengah perubahan iklim, pemerataan kesejahteraan, pemberantasan korupsi, dan indeks daya saing yang menurun.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap untuk foto bersama para menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan itu presiden berpesan kepada para menterinya agar mereka tidak melakukan korupsi serta menciptakan sistem yang menutup celah korupsi.

Oleh karena itu, kita berharap para menteri di bidang ekonomi dengan kompetensi, rekam jejak, dan integritas bisa mengambil peluang secara tepat, cermat, dan cepat.

Kita melihat sejumlah menteri bidang ekonomi dari kabinet sebelumnya memperkuat tim Kabinet Indonesia Maju. Ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada sisi lain, sebagian besar wajah baru berasal dari parpol atau terafiliasi parpol. Menteri dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi parpol ada empat orang.

Kita memahami kekhawatiran sebagian kalangan, kinerja tim ekonomi tidak dapat optimum karena terjadi konflik kepentingan dengan parpol. Namun, kita harus memberi kesempatan mereka bekerja memenuhi harapan rakyat.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO