Apresiasi Pemikiran Wapres
Kita perlu mengapresiasi pemikiran dan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Kompas, 19/10 halaman 1). Paling tidak, dari situ kita bisa melihat cukup jelas visi dan misinya, yang semoga bisa menjadi bagian agenda pemerintahan periode 2019-2024.
Apa yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin tentang kesepakatan bangsa, selain soal ekonomi dan keumatan, sebagai salah satu fokus penanganan lima tahun ke depan sangat kita setujui. Pemahaman kebangsaan tampak dari usulan mengatasi konflik di Papua. Kuncinya pada bagaimana seluruh rakyat menyadari bahwa kita harus kembali dan melaksanakan komitmen kebangsaan.
Komitmen bahwa Indonesia didirikan atas kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa yang merdeka dan saling menghormati satu sama lain, dengan Pancasila sebagai titik temu atas niat dan pemikiran para pendiri bangsa.
Juga cukup menggelitik jawaban atas penanganan korupsi dengan diundangkannya UU KPK hasil revisi yang memunculkan polemik. Menurut Ma'ruf Amin, penyelesaian harus sesuai mekanisme yang ada, yakni melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini berarti tidak akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK? Kita tunggu saja.
Mari kita sambut dan doakan bersama semoga pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi pemimpin yang amanah, mampu mempercepat terciptanya kesejahteraan bangsa.
Untuk itu, semua komponen bangsa wajib mendukung kinerja Kabinet Indonesia Maju. Pada hakikatnya, Indonesia adalah milik kita bersama.
A RISTANTO, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi.
Tunjangan Pensiun
Sungguh bahagia para wakil rakyat di DPR yang berakhir tugasnya baru-baru ini. Bertugas satu periode (5 tahun saja) dapat tunjangan pensiun Rp 3,2 juta per bulan dan yang dua periode Rp 3,8 juta per bulan.
Bandingkan dengan saya yang menjadi PNS lebih dari 20 tahun. Saya pensiun 19 tahun lalu sebagai PNS golongan IV, tinggal di Jakarta, "ngenger" di rumah anak. Tunjangan pensiun saya tidak lebih dari 60% UMP DKI Jakarta, bahkan sebentar lagi kurang dari 50% UMP DKI.
Tingkat kemiskinan Indonesia sekarang sudah satu digit. Namun, saya pikir sebentar lagi akan naik karena banyak pensiunan akan jatuh dalam golongan miskin.
Kami merasa sebagai bagian dari barisan "habis manis sepah dibuang", pemerintahan dan presiden silih berganti, demikian juga para "wakil rakyat" di DPR. Namun, nasib kami tetap saja tidak berubah, bahkan rentan masuk golongan masyarakat berpenghasilan sangat rendah.
Mohon para wakil rakyat dan pemerintah mempertimbangkan masalah ini. Perbaikilah UU dan PP agar menjadi peduli kami.
Warman, Kelapa Gading, Jakarta.
Dari BRICS Menjadi BRICSI
Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas agar ekonomi tidak bergantung kepada sumber daya alam yang terbatas (limited natural resources). Ke depan, Indonesia juga harus fokus pada industri manufaktur dan jasa modern yang jumlahnya tak terbatas (unlimited modern manufacturing and servicesing industries ).
Ambil contoh negara pulau Singapura yang tanpa SDA, tetapi bisa jadi negara kaya karena SDM berkualitas. Demikian pula jika puluhan juta SDM kita berkualitas tersebar di dalam dan luar negeri, mereka akan menjadi human capital besar sehingga Indonesia bisa masuk kelompok lima besar ekonomi dunia.
Akronim dari BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) semoga bisa berubah menjadi BRICSI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar