Musthafa Abd Rahman, Wartawan Senior Kompas
Aljazair, Kamis (12/12/2019), menggelar pemilu presiden demokratis pertama sejak aksi kudeta militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Houari Boumediene atas pemerintah sipil Presiden Ben Bella pada 1965.
Pemilu presiden demokratis pertama setelah 44 tahun ini berkat unjuk rasa rakyat yang berhasil menggulingkan Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 2 April lalu.
Sangat diharapkan penyelenggaraan pemilu di Aljazair itu segera mengantarkan negara Arab di Afrika utara tersebut bisa mengikuti jejak Tunisia. Tunisia saat ini menjadi satu-satunya negara Arab yang berhasil membangun sistem demokrasi pascagerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) tahun 2011.
Negara Arab lain yang dilanda gerakan Musim Semi Arab tidak hanya gagal membangun sistem demokrasi, tetapi malah terjerumus ke dalam perang saudara, seperti Suriah, Libya, dan Yaman. Adapun Mesir kembali dikontrol militer setelah gagal membangun sistem demokrasi.
Keluarga di Aljazair memasukkan surat suara dalam pemilihan presiden 12 Desember 2019 di sebuah tempat pemungutan suara. Lima kandidat bersaing dalam pemilihan presiden untuk menggantikan Abdelaziz Bouteflika yang didesak mundur oleh gelombang protes rakyat.
Sementara rakyat Lebanon dan Irak kini sedang berjuang membangun sistem demokrasi yang lebih modern. Ini setelah model demokrasi pembagian kekuasaan berdasarkan latar belakang sekte dan mazhab agama gagal membawa kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Belum lagi bicara tentang sistem monarki mutlak yang bercokol sangat kuat di dunia Arab, seperti negara-negara Arab kaya di Teluk, plus Jordania dan Maroko. Padahal, di negara-negara maju, sistem monarki mutlak sudah ditinggal lama dan diganti dengan sistem monarki konstitusional yang lebih demokratis, seperti di Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa Skandinavia.
Baca juga: Pembaruan Pemikiran Bangsa Arab
Akibat gagalnya semua negara Arab yang dilanda gerakan Musim Semi Arab, kecuali Tunisia, membangun sistem demokrasi dan juga masih bercokolnya sistem monarki mutlak di dunia Arab, diskursus tentang hubungan Arab dan demokrasi tidak henti-hentinya menjadi polemik di kalangan cendekiawan Arab dan internasional.
Di kalangan cendekiawan kini muncul stigma cukup kuat bahwa demokrasi bertentangan dengan kultur bangsa Arab atau antara demokrasi dan bangsa Arab ibarat minyak dan air yang tidak bisa bercampur.
Orang-orang melarikan diri ketika asap tebal membubung di Desa Baghouz, area terakhir yang dikuasai kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Senin (18/3/2019). Perang saudara terus berkecamuk di Suriah.
Bahkan, beberapa tahun lalu pernah sempat santer juga diskursus tentang pertentangan hubungan Islam dan demokrasi. Namun, dengan keberhasilan proses demokrasi di negara-negara besar berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, dan Senegal, terpatahkan stigma mempertentangkan hubungan Islam dan demokrasi.
Akan tetapi, diskursus yang mempertentangkan hubungan Arab dan demokrasi masih cukup kuat sampai saat ini. Bangsa Arab pun kini disebut bangsa paling terbelakang dalam konteks budaya kehidupan politik dan demokrasi.
Baca juga: Ambruknya Bangunan Strategi Bangsa Arab
Negara-negara Afrika yang selama ini sering disebut paling terbelakang justru memiliki budaya kehidupan politik dan demokrasi lebih maju daripada dunia Arab yang pernah menjadi bangsa paling maju pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Banyak negara Afrika saat ini yang proses kehidupan demokrasinya berjalan sangat mulus, seperti Tanzania, Uganda, Kenya, Senegal, Nigeria, Afrika Selatan, Niger, Mali, Angola, Zimbabwe, Zambia, Etiopia, dan Namibia.
Banyak pakar terus mencari faktor mengapa demokrasi sulit diterapkan di dunia Arab sehingga muncul stigma kuat bahwa Arab dan demokrasi bertentangan.
Pemandangan kota lama Kairo, Mesir, dilihat dari puncak bukit di Al-Azhar Park, 22 Agustus 2019. Kegagalan membangun demokrasi setelah gerakan Musim Semi Arab membawa Mesir kembali ke kekuasaan militer.
Pakar pada pusat Al-Ahram untuk kajian politik dan strategis yang bermarkas di Kairo, Mesir, Dr Atef Saadawi, mengatakan, gagalnya demokrasi di dunia Arab disebabkan banyak faktor, yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Menurut Saadawi, yang utama sebagai penyebab gagalnya demokrasi di dunia Arab dari sekian faktor tersebut adalah sosial, budaya, dan ekonomi.
Ia menyebut, ada negara Arab yang diterpa Musim Semi Arab dan kemudian berhasil membangun demokrasi, tetapi proses demokrasi itu segera ambruk akibat lemahnya budaya demokrasi para pemimpin dan rakyat negara Arab tersebut.
Baca juga: Meratapi Kemunduran Bangsa Arab
Saadawi menawarkan solusi agar dilakukan reformasi komprehensif yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama supaya secara bertahap lahir generasi yang menerima atau berkultur demokratis.
Pakar urusan gerakan Islam politik asal Mesir, Dr Ahmed Abou al-Ata, mengatakan, problem besar yang dihadapi arus demokrasi di dunia Arab adalah banyaknya gerakan Islam politik yang belum beradaptasi dengan dunia modern.
Menurut Ata, hanya Partai Ennahda di Tunisia dari gerakan Islam politik di dunia Arab yang sudah sangat modern sehingga berandil besar bagi suksesnya proses demokrasi di Tunisia.
Seorang warga Tunisia mengacungkan jari telunjuknya yang bertinta sebagai tanda telah memberikan suara dalam pemilihan presiden pada 23 November 2014. Tunisia dinilai berhasil membangun sistem demokrasi setelah gerakan Musim Semi Arab.
Adapun gerakan Islam politik lain, selain Partai Ennahda, masih kuat membawa pandangan politik yang jauh dari semangat modern dan kekinian. Sebaliknya, gerakan itu mengusung paham radikalisme dan pada gilirannya berandil menggagalkan proses demokrasi di negara-negara Arab yang dilanda Musim Semi Arab tahun 2011.
Ata menyebut, solusi utama untuk mengatasi problem gagalnya demokrasi di dunia Arab adalah mengatasi problem ekonomi sebagai pintu masuk atau menciptakan kesejahteraan dan keadilan dahulu. Setelah problem ekonomi terselesaikan, akan mudah masuk ke pintu penyelesaian isu politik dan agama.
Ata menekankan, penyebab meledaknya unjuk rasa rakyat di dunia Arab sejak tahun 2011 sampai 2019 saat ini sesungguhnya ekonomi karena semua rezim di dunia Arab, kecuali negara Arab kaya Teluk, gagal mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dari problem ekonomi segera menular dengan mudah dan cepat ke isu politik.
Baik Saadawi maupun Ata menyebut, problem dunia Arab tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi butuh paket program solusi jangka menengah dan panjang yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama untuk mengatasi problem dunia Arab saat ini.
Seorang pengunjuk rasa dilemparkan ke udara oleh sesama demonstran ketika demonstrasi antipemerintah berlanjut di Alun-alun Tahrir, Baghdad, Irak, Selasa (3/12/2019). Pengunjuk rasa mengubah aksi protes mereka menjadi aksi budaya. Pemrotes menuntut lapangan kerja, listrik, air bersih, dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, menurut dua pakar politik asal Mesir itu, reformasi komprehensif di dunia Arab harus berasal dari inisiatif dan kehendak elite dan rakyat sekaligus atau menjadi program nasional yang disepakati bersama.
Tanpa ada kehendak dari kedua belah pihak atau kehendak rakyat saja, hal itu hanya akan membawa perang saudara, seperti yang terjadi di Suriah, Libya, dan Yaman saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar