Migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik adalah hak asasi manusia. Jika sebelumnya orang ramai-ramai ke kota karena ekonomi berpusat di kota, kini pandemi memutarbalikkan keadaan. Bisa jadi ini bentuk keseimbangan baru, terutama untuk hubungan kota dan desa atau kota-kota besar dengan daerah-daerah yang lebih kecil.
Hingga awal tahun ini, isu perkotaan masih berputar pada hal sama yang telah berlangsung bertahun-tahun, yaitu urbanisasi. Urbanisasi mengacu pada kondisi kota-kota yang terus tumbuh membesar, juga kawasan-kawasan yang dulu bukan kota sekarang mengurban menjadi kota. Kondisi ini utamanya didorong oleh pertumbuhan penduduk di dalam kota itu sendiri ditambah adanya migrasi dari daerah lain. Faktor penarik urbanisasi tak lain adalah gula-gula aktivitas perekonomian yang berkorelasi dengan kelengkapan fasilitas publik di kota.
Urbanisasi selalu disebut bermuka dua. Di satu sisi, tanpa ada fenomena ini, kota tidak akan bisa maju dan berkembang. Di sisi lain, berbagai masalah perkotaan seperti kemiskinan, kawasan kumuh, perumahan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan selalu dikaitkan dengan fenomena urbanisasi.
Ketidakseimbangan pembangunan antara desa-kota atau kota besar dan daerah-daerah lain di sekitarnya memacu orang berpindah berusaha untuk ikut meraup "gula" yang ditawarkan di perkotaan. Sementara di kota-kota pun laju pembangunan tak selalu siap dengan ledakan jumlah penduduk yang menyertainya. Selain itu, ada persaingan tinggi dan tidak meratanya kualitas sumber daya manusia menyebabkan banyak orang terpelanting. Mereka kemudian tersisih dan hingga kini masih kerap dikambinghitamkan sebagai biang masalah.
Masih tergolong di awal tahun, tepatnya di awal Maret 2020, saat kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia diumumkan, aktivitas perekonomian di kota besar seperti Jakarta langsung terdampak. Tiba-tiba saja dalam hitungan hari laju roda industri rumah tangga hingga multinasional melambat dan sebagian di antaranya kini lumpuh total. Isu urbanisasi berubah 180 derajat menjadi deurbanisasi.
Menuju depresi besar
Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencana Kota (IAP) Bidang Ekonomi Wilayah dan Kota Diding Sakri dalam seminar daring pada Jumat (1/5/2020) mengatakan bahwa pandemi ini mengakibatkan pertambahan angka kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan saat resesi ekonomi pada 2008-2009, juga saat krisis moneter pada 1997-1999. Kondisi ini bahkan mengarah pada depresi besar global. Depresi besar (great depression) terakhir yang dirasakan warga dunia terjadi hampir 100 tahun lalu kini amat mungkin terjadi lagi.
Diding Sakri, Wakil Ketua IAP Bidang Ekonomi Wilayah dan Kota
"Pertanyaannya, apakah Indonesia punya daya lenting yang dibutuhkan untuk bertahan dalam kondisi ini. Saat krisis 1997-1999 juga pada 10 tahun lalu, sektor informal tampil sebagaibuffer zone. Tetapi, kini, semua sektor terdampak pandemik. Apakah perdesaan memiliki daya tahan menghadapi forced migration dari perkotaan yang sekarang terjadi? Bagaimana menghimpun gotong royong membantu mereka yang tidak tertangani oleh pemerintah?" kata Diding dalam IAPTalks Series "Corona dan Ekonomi Wilayah: Dampak Negatif dan Rencana Pemulihannya" yang diadakan oleh IAP.
Warga yang berbondong-bondong meninggalkan kota untuk kembali ke tempat asal dibuktikan antara lain dengan data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah, yang menyatakan, terhitung sejak akhir Maret hingga menjelang akhir April, tercatat sedikitnya 320.435 pemudik dari banyak daerah sudah tiba provinsi tersebut. (Kompas, 20/4/2020)
Diding merujuk pada hasil survei The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) yang dilakukan berturut-turut pada 29 Maret, 6 April, 13 April, dan 20 April menyebutkan bahwa migrasi dari kota ke desa atau daerah lain yang lebih kecil terjadi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di luar Jawa. Migrasi dilakukan oleh pekerja dari semua tingkatan pendidikan, dari setingkat sekolah dasar hingga lulusan perguruan tinggi. Hal ini karena kehilangan pekerjaan dialami oleh pekerja di Jawa ataupun di luar Jawa, juga di kota ataupun di desa.
"Kehilangan pekerjaan ini dialami di semua sektor, seperti agrikultur, jasa, hotel, dan manufaktur," kata Diding.
Tangkapan Layar dari Paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Tangkapan Layar dari Paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Di Jakarta saja, mengacu pada data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama ini tercatat sudah ada 1,1 juta warga miskin yang mendapat bantuan pemerintah. Selama pandemi, diperkirakan ada penambahan hingga di atas 2,6 juta warga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan. Total sekitar 3,7 juta warga tersebut butuh bantuan segera agar tidak makin terperosok dalam kemiskinan akut.
Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan yang juga hadir dalam seminar daring mengatakan, hingga 30 April saja Covid-19 yang dipicu virus korona baru ini telah tersebar di 34 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Indonesia. "Pandemi ini disebut bisa membuat warga miskin Indonesia naik hingga 33,24 juta jiwa," katanya.
Ekonom di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang juga ekonom senior di World Resources Institute (WRI) Indonesia, Sonny Mumbunan, dalam seminar yang sama menegaskan bahwa mengacu pada data Bank Dunia tahun 2018, di masa normal saja 40 persen populasi di Indonesia rentan secara ekonomi, 30 persen lagi miskin dan sangat miskin. "Ketika ada pandemi, bagaimana?" kata Sonny.
Sonny merujuk pada hasil survei via telepon oleh Saiful Mujani dengan tema "Warga yang Aware Covid-19" pada 9-12 April yang menunjukkan secara rata-rata nasional 77 persen responden merasa terancam penghasilannya. Warga di DKI dan Sulawesi Selatan tercatat paling resah, yaitu mencapai 92 persen merasa terancam penghasilannya karena terdampak pagebluk.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaaan Pembangunan/Bappenas Vivi Yulaswati saat berbicara di IAPTalks menjelaskan bahwa merujuk pada data Bank Dunia, di Indonesia akibat Covid-19 ada penambahan 5,6 juta-9,6 juta orang miskin baru. Penambahan ini menghapus hasil penanggulangan kemiskinan selama satu dekade terakhir.
Data Bank Dunia, di Indonesia akibat Covid-19 ada penambahan 5,6 juta-9,6 juta orang miskin baru. Penambahan ini menghapus hasil penanggulangan kemiskinan selama satu dekade terakhir.
Tangkapan Layar dari Paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Tangkapan Layar dari Paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Vivi menjelaskan, dari total 269,1 juta jiwa populasi Indonesia, 9,83 persennya miskin, 18,5 persennya rentan, 0,39 persen kelas atas, dan sisanya adalah kelas menengah atau lebih dari 70 persen. Kelas menengah ini menopang 42 persen konsumsi nasional, menyumbang 53 persen pajak nasional, dan sebagian besar tinggal di perkotaan (31 persen di Jakarta, 24 persen di kota-kota lain). Di masa pandemi, sebagian kelas menengah ini terancam atau rentan.
Bantuan dan utang negara
Pemerintah pusat ataupun daerah berupaya sigap dan cepat bertindak untuk membantu warga menghadapi dampak wabah global ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 April mengumumkan Indonesia sudah meraih 4,3 miliar dollar Amerika Serikat dari penerbitan pandemic bondpertama yang berarti menambah utang negara untuk biaya penanggulangan pandemi.
Pendapatan pusat dan daerah dipastikan berkurang karena penerimaan pajak terganggu akibat mandeknya dunia usaha. Untuk DKI Jakarta, dipastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2020 ini terkoreksi hingga 53 persen, yaitu dari di atas Rp 87 triliun menjadi kurang dari separuhnya. Pusat dan daerah serempak melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun APBD. Berbagai program bantuan bagi warga dipaksa untuk digulirkan.
Vivi menjabarkan bahwa ada tambahan dana Rp 405,1 triliun dikucurkan untuk penanggulangan wabah global ini di Indonesia. Sebanyak Rp 75 triliun dari dana itu untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Bantuan langsung yang diterima rakyat terdampak berupa bantuan sosial uang tunai, paket sembako, Kartu Prakerja, pengurangan hingga pembebasan tagihan listrik, keringanan pembayaran kredit, dan antisipasi pemenuhan kebutuhan pokok.
Dr Vivi Yulaswati, MSc, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaaan Pembangunan/Bappenas
"Diharapkan dengan program bantuan tersebut, saat pandemi mulai mereda, daya beli dan daya usaha masyarakat tetap terjaga sehingga pemulihan ekonomi ditargetkan bisa cepat. Atau setidaknya pemulihan bertahap. Dijaga agar jangan sampai stagnan atau resesi," kata Vivi.
Tantangan pemerintah, lanjut Vivi, adalah memastikan bantuan sampai ke tangan orang yang tepat; apakah manfaat program setara dengan penghasilan yang hilang dan memerlukan perubahan pola kerja untuk jangka panjang; apakah manfaat terdistribusikan pada saat yang dibutuhkan dan berapa lama program akan berlangsung; adakah dukungan dari DPR, bagaimana batas kemampuan keuangan pemerintah, dan bagaimana potensi konflik atau ketergantungan rakyat; serta bagaimana dampak terhadap kesejahteraan yang berkorelasi dengan kemiskinan dan ketimpangan.
Kolaborasi-koordinasi-kapasitas
Menurut Vivi, untuk dapat mengoptimalkan bantuan tepat sasaran adalah dengan meneguhkan serta meningkatkan kolaborasi-koordinasi-kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pihak swasta, dan masyarakat.
Kolaborasi-koordinasi-kapasitas tersebut ditingkatkan melalui tiga hal utama, yaitu kejelasan data untuk identifikasi dan verifikasi; juga intervensi seperti diskon tagihan listrik, iuran BPJS, serta mengembangkan platform e-commerce; dan memastikan program jangka panjang-jangka menengah berjalan, seperti terus mengembangkan inklusi keuangan (antara lain non-tunai dan e-money), membangun sistem pengelolaan monitoring dan respons terintegrasi, terbuka, akuntabel, serta sistem perpajakan yang mengakomodasisocial entrepreneur dan philantrophy.
Tangkapan Layar dari Paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Tangkapan Layar dari paparan Bappenas dalam Webinar IAPTalks Series 1 Mei 2020
Diding menambahkan, di saat terjadi deurbanisasi ini dan ada penguatan-penguatan teknologi seperti diungkapkan Vivi di semua lini, termasuk di daerah atau desa-desa, maka peluang usaha akan muncul tanpa orang-orang harus kembali ke kota.
"Ya, ada kemungkinan new normal itu artinya orang di kampung yang selama ini menyuplai komoditas mentah ke perkotaan bisa memilih untuk direct selling. Teknologinya memungkinkan sekali. Arti lainnya adalah orang yang selama ini memilih bekerja di kota, dia melihat peluang itu dan mereka enggak perlu ke kota lagi," kata Diding.
Tuntutan hidup dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijaga diyakini juga akan melekat setelah pandemi terlewati. Untuk itu, saat sebagian warga telah kembali ke daerah asal dan industri di kota-kota besar lumpuh bahkan ditutup, muncul kesempatan menghidupkan dan meratakan industri ke daerah-daerah.
Hal ini demi tetap mengurangi kepadatan di kota besar, melanggengkan budaya jaga jarak, sekaligus mendistribusikan kawasan industri yang berarti melepas gula-gula kota besar dan membaginya dengan daerah. Pembangunan ekonomi diharapkan akan bisa lebih merata nantinya. Keseimbangan baru antara kota dan desa atau kota besar dengan daerah-daerah lain diperlukan untuk menjaga kelentingan menghadapi tantangan yang mungkin akan datang lagi.
Ekonom di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang juga Ekonom Senior di World Resources Institute (WRI) Indonesia Sonny Mumbunan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar