PENANGANAN PANDEMI: Manajemen Publik Pandemi Covid-19 (MEUTHIA GANIE-ROCHMAN)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suti, pemilik Warteg Ellya, melayani pelanggannya dengan mengenakan masker dan pelindung wajah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Suti menerapkan protokol kesehatan di warungnya sejak dua bulan yang lalu.

Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan luar biasa bagi perekonomian dan institusi dalam masyarakat.

Semua negara menghadapi persoalan ganda, yaitu mengontrol penyebaran dan mencegah resesi ekonomi yang lebih dalam. Hingga kini, para ahli di seluruh dunia tidak dapat memastikan kapan pandemi dapat dikontrol.

Pandemi yang kini berlangsung adalahunchartered waters (wilayah yang penuh ketidakpastian). Setiap negara seperti kapal yang harus siap melakukan penyesuaian besar jika tidak ingin karam: tingkat kematian yang tinggi, jatuh dalam situasi kemiskinan luas, bahkan ketidakstabilan sosial.

Hingga kini, wacana penanganan pandemi masih berkisar pada mencari keseimbangan antara mengontrol pandemi dan mencegah kehancuran ekonomi. Pembahasan seperti ini tidak memadai lagi untuk menghadapi situasi ke depan. Berbagai instrumen dan asumsi kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial tidak dapat menghadapi pandemi.

Hingga kini, wacana penanganan pandemi masih berkisar pada mencari keseimbangan antara mengontrol pandemi dan mencegah kehancuran ekonomi.

Banyak hal yang harus direkonstruksi lagi. Dari segi ekonomi, perubahan bukan hanya tentang "ekonomi dari rumah" atau "kecakapan digital". Struktur, institusi, dan pengorganisasian ekonomi itu sendiri harus diubah ke arah yang inklusif (Meuthia Ganie-Rochman, Kompas, 26/5/2020).

Satu hal yang juga penting untuk diubah adalah manajemen publik. Sejauh ini, wacana baru sampai pada bagaimana membuat birokrasi lebih tanggap mendeteksi kasus dan menyalurkan bantuan. Perubahan harus jauh melampaui itu.

Perubahan manajemen publik pandemi tidak hanya mengubah tata cara berdasarkan logika organisasi yang sudah ada di birokrasi ataupun di masyarakat saat ini. Dia juga harus membangun pengorganisasian baru.

Kerangka saat ini

Manajemen publik baru bekerja berdasarkan pemikiran bahwa bentuk pelayanan publik yang ada saat ini untuk mengatasi kesehatan maupun kebangkitan ekonomi. Organisasi pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis harus bekerja dengan cara ataupun bentuk yang berbeda. Untuk membedakannya dengan new public management yang sudah cukup lama berkembang, kita namakan saja yang baru ini sebagai "manajemen publik performatif" (MPP).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ali Wafa (10) belajar bersama adiknya, Muhammad Yusuf (7), dengan didampingi ayah mereka, Abdul Sakur yang berjualan burung di Jalan Kapasari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/8/2020). Kedua anak tersebut belajar di tempat ayahnya bekerja sejak pukul 10.00.

Dalam ilmu manajemen publik saat ini ada dua pendekatan utama, yaitu new public management (NPM) dan new public administration (NPA). NPM menekankan efisiensi, standar, danoutput. Birokrasi harus menghasilkan kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya tertentu. NPA menekankan partisipasi, kesamaan, demokrasi, budidaya, dan emosi sosial.

Seperti juga ilmu apa pun, pendekatan muncul karena merespons kelemahan sebelumnya. Kedua pendekatan itu masih mengandung berbagai prinsip yang dibutuhkan, tetapi bagaimana menerapkannya tentu harus sesuai konteks saat ini.

Kekuatan NPM adalah selalu menekankan kepastian berdasarkan perencanaan untuk hasil tertentu. Keterbatasan NPM setelah pandemi adalah didasarkan pada perhitungan situasi yang sudah stabil. Prinsip efisiensi, misalnya, bekerja berdasarkan sistem perencanaan dan alokasi sumber daya tertentu. Banyak situasi baru yang dihadapi pada masa pandemi, seperti besaran luas dan karakter pandemi yang harus ditanggapi oleh pelayanan publik.

NPA mempunyai kekuatan karena berusaha melibatkan masyarakat. Standar keberhasilan birokrasi diukur dari keterlibatan organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat terlibat dalam perencanaan dan banyak pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pendekatan ini mengembangkan bekerja dalam jaringan, yang dinamika dalam jaringan menentukan ukuran kinerja (termasuk kontrol kolektif).

Organisasi masyarakat terlibat dalam perencanaan dan banyak pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat, birokrasi dianggap dapat lebih relevan dalam melayani masyarakat, selain dukungan yang lebih luas. Kelemahan NPA dalam masa pandemi ini adalah terlalu lama dalam pengambilan keputusan strategis dan sering muncul masalah batasan akuntabilitas para pihak.

Wilayah penguatan komunitas

Pemerintah berusaha menangani dampak pandemi dengan kebijakan bantuan sosial, bantuan ekonomi dunia usaha, dan fasilitas kesehatan.

Seperti semua negara, Indonesia mencari keseimbangan antara pencegahan pandemi dan menjaga aktivitas ekonomi. Saat ini angka penularan menunjukkan peningkatan. Indonesia, di beberapa media asing, masuk negara yang dikhawatirkan akan menjadi sumber ledakan pandemi baru.

Hal ini, antara lain, karena cara penanganan pandemi yang sangat kurang (seperti rendahnya angka tes dan lemahnya metode penelusuran) di tengah kepadatan dan besarnya jumlah penduduk. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh menutup mata pada kemungkinan akan besarnya jumlah orang yang terinfeksi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga medis mengantar alat pelindung diri (APD) dalam persiapan pemeriksaan spesimen virus korona di laboratorium kontainer Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2020).

Dari aspek kesehatan, tindakan pencegahan pandemi memiliki banyak aspek, bukan saja masalah fasilitas kesehatan formal. Pandemi pasti sangat menekan laboratorium dan rumah sakit jauh di atas kemampuannya. Selain itu, ada masalah serius menanamkan kultur baru menjalankan protokol kesehatan.

Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya sosialisasi. Namun, jelas bahwa banyak masyarakat belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik karena berbagai alasan, misalnya pemahaman, penanaman kedisiplinan, ataupun fasilitas yang tidak dimiliki.

Di pihak lain, organisasi kemasyarakatan bergerak sendiri untuk mengatasi masalah. Organisasi kemasyarakatan melakukan upaya pencegahan penularan di komunitasnya, melakukan program bantuan sosial, atau menjadi jembatan ekonomi bagi pelaku ekonomi kecil.

Sebagian melakukan upaya yang berskala cukup luas dan melibatkan dana yang cukup besar. Namun, sebagian besar bentuknya sangat terbatas. Menjadi kekhawatiran, berapa lama upaya mereka dapat berlangsung.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Tim riset uji klinis calon vaksin Covid-19 menyimulasikan penyuntikan vaksin produksi Sinovac, China, kepada sukarelawan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). Sebelum disuntik vaksin, calon sukarelawan akan menjalani pemeriksaan kesehatan, Selasa (11/8/2020).

Komunitas sesungguhnya harus dapat dijadikan sebagai basis penanganan pandemi. Selama ini sebagian komunitas sudah menjadi wadah sosialisasi tentang bahaya dan penanganan virus Covid-19.

Komunitas sesungguhnya harus dapat dijadikan sebagai basis penanganan pandemi.

Keberhasilan sosialisasi bergantung pada kedekatan komunitas, kepemimpinan lokal, dan ketersediaan mekanisme sosial untuk melakukan sosialisasi secara mendalam dan berkelanjutan. Seperti diketahui, pemahaman tentang mencegah penularan bukan hanya masalah virusnya, melainkan banyak hal lain, misalnya tata cara penggunaan dan penanganan masker atau bagaimana menjaga ketahanan tubuh.

Komunitas juga harus disiapkan untuk peran yang lebih luas seandainya pandemi meluas. Jika rumah sakit hanya untuk pasien yang sudah parah karena keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada, komunitas harus dapat dijadikan perawatan untuk tingkat infeksi yang lebih rendah.

Jika ada warga yang terkena, komunitas tersebut harus dapat membantu pengadaan obat dan makanan bagi orang tersebut. Akan tetapi, keadaan ini harus dibantu oleh perangkat pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pusat pengadaan informasi dan penyaluran bantuan obat dan makanan.

Pemerintah daerah harus dapat membuat sistem kerja sama yang dapat menjangkau masyarakat. Akan tetapi, ini bukan hanya mengenai kemampuan pemerintah daerah merancang sistem.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengambil paket bahan sayur-mayur dan lauk-pauk gratis di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (17/5/2020).

Untuk membuat sistem kerja sama yang baik, harus terbangun kesepakatan, komitmen, dan kapasitas kedua belah pihak—atau tiga empat pihak—untuk menjalankan sistem penanganan pandemi. Tiap wilayah mungkin sekali akan mempunyai tingkat dan bentuk kerja sama yang berbeda. Namun, tiga elemen di atas adalah prinsip yang harus ada.

Peningkatan kerja sama untuk penanganan juga harus melalui evaluasi ketiga elemen tadi. Lalu, berdasarkan itu dibangun tata cara pengelolaan yang berisi norma dan standar baru. Inilah yang disebut pendekatan performatif.

Wilayah penguatan di atas hanya sebuah contoh. Wilayah penguatan juga bisa mengenai banyak hal lain, seperti penguatan UMKM.

Manajemen publik performatif

Disebut performatif karena fokus pada hasil berdasarkan aksi. MPP tidak dapat terpaku pada perencanaan jangka panjang karena dasar situasi dan instrumen sosial ekonomi yang ada saat ini banyak yang tidak memadai.

Para perencana akan sukar membuat suatu trajektori dengan kepastian seperti sebelum pandemi. Birokrasi ataupun organisasi masyarakat dipaksa untuk membuat tata cara baru.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah karyawan berjalan kaki di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara sejumlah perkantoran di Jakarta setelah ditemukan karyawan yang terpapar Covid-19.

MPP juga sangat menekankan kerja sama erat antara pemerintah dan birokrasinya, organisasi masyarakat dan bisnis. Kerja sama dalam bentuk baru sangat krusial untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Disebut performatif karena fokus pada hasil berdasarkan aksi.

Perbedaannya dengan NPA yang juga menekankan kerja sama ada tiga. Pertama, NPA fokus pada organisasi masyarakat sebagai bagian dari perspektif demokrasi partisipatoris. MPP membuka kerja sama multipihak, termasuk pihak bisnis.

Perbedaan yang paling pokok adalah NPP penekanan kesepakatan, komitmen, dan tanggung jawab. Tiap pihak harus siap berubah, bukan hanya saling melengkapi. Prinsip siap berubah ini merupakan perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, semua pihak bekerja pada tujuan yang baru, sama-sama mengatasi air yang tidakterpetakan , yang situasinya sangat tidak pasti sehingga butuh penanganan tahap demi tahap.

(Meuthia Ganie-Rochman, Sosiolog Organisasi, Universitas Indonesia)

Kompas, 8 Agustus 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

RESENSI BUKU Memediakan Kemiskinan (YOSAL IRIANTARA)

Judul Buku: Jurnalisme Kemiskinan Representasi Kemiskinan di Media Lokal

Penulis: Idi Subandy Ibrahim

Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020

Cetakan: I, 2020

Tebal: xxvii + 348 halaman (termasuk indeks)

ISBN: 978-623-241-071-8

Akibat pandemi Covid-19, jumlah orang miskin bertambah. Begitu yang dikabarkan media massa di Indonesia. Orang miskin baru menambah jumlah orang miskin yang sudah ada sebelumnya. Kemiskinan pun digambarkan media sebagai dampak serius dari merebaknya pandemi ini. Di Indonesia, seperti dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada peningkatan jumlah orang miskin berkisar 1,1 juta-3,78 juta orang (Kompas.com, 14/4/2020).

Penggambaran kemiskinan di media mungkin bukan penggambaran yang seksi, yang menarik perhatian banyak orang. Apalagi, sering kali media menyajikan gambaran kemiskinan itu bukan dari perspektif orang miskinnya sendiri, melainkan sering dari mereka yang justru tidak pernah merasakan kemiskinan itu seperti itu. Penggambaran kemiskinan di media bisa kalah menarik oleh berita kemewahan hidup para selebritas kita dengan gaya hidup mewahnya.

Media bisa saja menyajikan informasi kemiskinan, tetapi tanpa mendorong orang bertindak untuk turut membantu mengatasi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Kemiskinan hanya dipandang sebagai fakta di media saja, bukan fakta sosial dan masalah bersama. Bahkan bisa saja, soal kemiskinan ini hanya menjadi sekadar data statistik yang dingin dan menjadi sederetan angka.

Kemiskinan hanya dipandang sebagai fakta di media saja, bukan fakta sosial dan masalah bersama.

Kemiskinan sering muncul bukan sebagai persoalan manusia dan persoalan kita bersama, tetapi lebih muncul sebagai bagian dari kontestasi politik, saat para kandidat mewacanakan soal kemiskinan. Apabila petahana, dia akan berbicara tentang keberhasilan mengatasi kemiskinan dan apabila penantang akan berbicara mengenai kegagalan menangani kemiskinan. Media pun kemudian terjebak hanya merefleksikan pernyataan-pernyataan dalam kontestasi politik itu.

Buku ini menguraikan soal media memandang dan menyajikan kemiskinan. Di tengah kecenderungan media untuk menyajikan informasi dari dan tentang kelompok elite—politik, ekonomi, sosial, dan budaya—ini, tersediakah ruang bagi kaum miskin di media? Suara yang ditampung di ruang media yang memungkinkan kaum miskin itu terdengar dan dipandang sebagai bagian dari masyarakat kita dengan segala hak dan kewajibannya. Bukan sekadar kaum yang diatasnamakan untuk kepentingan kaum-kaum lain, khususnya kaum elite.

Namun, bagaimana suara itu disajikan media menjadi bergantung pada bagaimana model pemberitaan yang dibuat media dan kondisi politik. Tentu masih ingat bagaimana orang yang kelaparan di sebuah kabupaten di Jawa Barat pada tahun 1980-an dibahasakan sebagai "rawan pangan". Peristiwa itu menjadi sangat memilukan karena kabupaten tersebut dikenal sebagai salah satu lumbung beras nasional.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian warga di bantaran Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarat Timur, Senin (20/7/2020). Masyarakat yang bekerja di sektor informal rentan miskin dan terperosok ke jurang ketimpangan yang semakin dalam. Pandemi Covid-19 yang memicu perubahan perilaku dan kegiatan ekonomi menambah jumlah orang miskin.

Tentu ungkapan rawan pangan itu digunakan bukan untuk kepentingan orang miskinnya, melainkan demi melindungi orang yang bertanggung jawab atas terjadinya rawan pangan itu. Media pun ikut membahasakan kemiskinan itu sebagai rawan pangan atau rawan daya beli.

Paradigma pemberitaan media dikemukakan penulis buku ini sejalan dengan kondisi politik zamannya. Pada masa Orde Baru—dengan merujuk pada Taufik Abdullah—digunakan paradigma konsensus dan eufemisme. Media memopulerkan ungkapan eufemistis, seperti penyesuaian harga untuk kenaikan harga (hlm 156). Sementara pada masa Reformasi, paradigmanya adalah komersialisme dan pragmatisme.

Perubahan paradigma tersebut tentu saja mengubah cara media melaporkan kemiskinan. Disebutkan dalam buku ini ada tiga cara memosisikan isu-isu kemiskinan dan orang miskin, yaitu (a) "emosionalisasi" berita kemiskinan  untuk melukiskan derita orang miskin sekaligus membangkitkan empati pembaca, (b) "infotainmenisasi" berita kemiskinan untuk mengikuti logika pasar dan hiburan serta gaya hidup tertentu, dan (c) "komodifikasi" yang berita kemiskinannya disajikan bersama dengan kehadiran pejabat resmi di lokasi kemiskinan (hlm 298).

Perubahan paradigma tersebut tentu saja mengubah cara media melaporkan kemiskinan.

Istilah "miskin" atau "kemiskinan" pun kemudian menjadi sangat bersifat ideologis. Bukan lagi istilah yang digunakan untuk sekadar membahasakan kenyataan. Namun, itu lebih merupakan istilah yang muatan ideologisnya lebih besar ketimbang muatan faktual mengenai realitas miskin dan kemiskinan. Atau soal kepentingan yang diletakkan pada isu kemiskinan dan orang miskin.

Bukan hanya soal membahasakannya, media juga rupanya memilih untuk lebih mengungkapkan kemiskinan dalam pandangan pakar ketimbang realitas kemiskinannya sendiri.

Kepentingan yang dimaksud dalam representasi berita kemiskinan itu dikategorikan penulis buku ini ke dalam tiga kategori representasi, yaitu dominan-elitis, populis-egaliter, dan komersial. Dalam representasi dominan-elitis, orientasi berita ke atas sehingga beritanya mengandalkan sumber resmi dan meneguhkan pandangan dominan dengan sudut pandang homogen terhadap kemiskinan.

Sementara representasi populis-egaliter yang berorientasi ke bawah memberi ruang representasi bagi suara orang miskin. Adapun representasi komersial yang berorientasi ke atas memberi ruang representasi utama bagi kelompok kepentingan bisnis sehingga berkembang representasi dari luar. Orang miskinnya sendiri dilihat sebagai konsumen atau obyek pasar dalam komodifikasi berita dana isu kemiskinan (hlm 300).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tunawisma terlelap di samping gerobaknya di depan kios yang tutup di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2020). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi memburuk dan berpotensi menambah angka kemiskinan.

Soal representasi berita kemiskinan ini kemudian dikategorikan menjadi tiga model representasi berita, yang merupakan bagian yang agak mengganggu dari buku ini, meski gangguan itu lebih bersifat teknis. Dalam paparan tentang representasi berita kemiskinan itu, yang pertama disebut adalah representasi dominan-elitis, dilanjutkan dengan populis-egaliter, dan terakhir representasi komersial.

Namun, dalam tabel model representasi (hlm 301), kolom pertama representasi berita kemiskinan itu adalah egaliter-populis, lalu dominan-elitis, dan terakhir komersial. Kesannya, soal urutan penyebutan itu seperti tidak sejalan antara paparan dan tabel.

Namun, secara keseluruhan isi buku ini cukup menarik. Analisisnya cukup tajam dan membuka cakrawala pandangan pembacanya soal bagaimana media menyajikan informasi di tengah kita. Meski kasusnya soal isu kemiskinan, uraian dalam buku ini bisa membuka cakrawala kita untuk melihat aspek lain dalam kehidupan kita yang disajikan media.

Meski kasusnya soal isu kemiskinan, uraian dalam buku ini bisa membuka cakrawala kita untuk melihat aspek lain dalam kehidupan kita yang disajikan media.

Nilai lebih pada buku ini cukup enak diterima. Meskipun buku ini ditulis berdasarkan dissasi yang dibuat penulis buku, tidak ada "rasa dissasi" yang kering dan dingin, sebagai rasa umum karya tulis berbentuk dissasi. Uraiannya cukup enak disajikan, seperti karya ilmiah populer.

(Yosal Iriantara; Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bandung)

Kompas, 2 Agustus 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

CATATAN URBAN: Maskerku Maskermu Menjauhkan dari Resesi (NELI TRIANA)

KOMPAS/PRIYOMBODO

Anjuran menggunakan masker di halte Transjakarta Bundaran Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Tidak mengejutkan jika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masa transisi adaptasi kebiasaan baru diperpanjang lagi di Jakarta. Pula seperti sebelumnya, daerah tetangga Ibu Kota mengikuti langkah si "kakak pertama" di keluarga besar Jabodetabek ini.

Perpanjangan PSBB masa transisi di Jakarta mulai dilakukan pada awal Juni, seusai 2,5 bulan masa PSBB ketat. Ditandai dibolehkannya sejumlah kegiatan dan fasilitas publik kembali beroperasi. Perkantoran dan tempat wisata, misalnya, aktif kembali dengan rambu-rambu keterisian karyawan atau pengunjung maksimal hanya 50 persen dari kapasitas normal. Hal yang sama berlaku untuk jaringan angkutan publik.

Dua bulan berlalu, laporan dari PT Kereta Commuter Indonesia, penumpang kereta komuter atau KRL Jabodetabek bertambah 4-8 persen per minggu dan kini sudah mendekati angka 500.000 penumpang per hari atau separuh dari total penumpang sebelum pandemi.

Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan, kepadatan kendaraan pribadi di pintu tol dan jalan-jalan dalam kota pada jam sibuk pagi dan sore saat ini telah mencapai 98 persen. Itu hampir sama dengan volume kendaraan sebelum PSBB, Maret lalu.

Seiring meningkatnya pergerakan warga tersebut, setidaknya sebulan terakhir, garis kurva kasus positif Covid-19 di Jakarta berangsur menanjak. Kluster perkantoran, kluster pasar, kluster tempat dan kegiatan ibadah, kluster permukiman padat adalah sebagian kasus yang jadi penyumbang pertambahan jumlah orang terkonfirmasi Covid-19.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga Jumat (31/7/2020), ada penambahan 2.040 kasus positif di seluruh Indonesia. Lima provinsi penyumbang kasus terbanyak adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 108.376 kasus dengan 5.131 orang meninggal. DKI menyumbang 110 kasus positif baru pada hari yang sama dengan total terkonfirmasi mencapai 7.147 kasus dan 821 korban meninggal.

Gejala umum

Pembatasan seperti yang dilakukan di kota-kota di Indonesia adalah hal umum yang juga dilakukan kota-kota di negara lain. Istilahnya bisa berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki konsep sama, yaitu membatasi pergerakan warga serta menjaga jarak antarindividu demi mencegah penetrasi virus korona baru, SARS-CoV-2, pemicu Covid-19.

The Conversation dalam laporannya 15 Juli lalu menjelaskan, setelah beberapa bulan melaksanakan pembatasan sosial atau karantina, kota Melbourne di Australia dan Leicester di Inggris panen kasus positif Covid-19 baru sesudah memberlakukan pelonggaran. Laporan itu menyebut respons pemerintah terkait lonjakan kasus baru tersebut adalah memberlakukan kembali karantina ketat di Melbourne dan Leicester.

Baca juga : Kota Tanpa Turis

Dalam beberapa hari terakhir, situasi kritis yang sama dihadapi kota Da Nang di Vietnam. Da Nang yang mulai menggeliat lagi bisnis pariwisatanya tiba-tiba dikejutkan dengan temuan 80 kasus terkonfirmasi Covid-19. Kota itu lantas ditutup rapat. Semua layanan transportasi publik dari dan ke kota itu dihentikan.

Per 31 Juli 2020, Vietnam mengumumkan satu korban meninggal pertama di negara itu akibat Covid-19. Sebelumnya, Vietnam selalu dipuji, dijadikan contoh,  karena berhasil mengendalikan laju penularan wabah global dan sempat tiga bulan tanpa kasus positif baru, hingga akhirnya kasus di Da Nang mengguncang negara tetangga itu.

Tidak semua pemerintah kota maupun pusat bisa mengambil kebijakan pembatasan ketat kembali setelah ada pelonggaran seperti di Melbourne, Leicester, dan Da Nang. Yang menjadi gejala umum adalah ketika dianggap berhasil membendung penyebaran virus, karantina ketat diakhiri. Biasanya diikuti pembatasan dengan pelonggaran dan pemberlakuan karantina di area yang lebih kecil, skala mikro, ketika ada lonjakan kasus. Berhasil atau tidak, hasil pastinya belum diketahui. Namun, seperti terjadi di Jakarta, kasus positif baru justru menjamur.

BNPB

Data penularan Covid-19 pada kluster perkantoran.

The Conversation menambahkan, saat pembatasan dilonggarkan, masyarakat masih dalam kondisi amat berisiko karena sampai sekarang belum ada vaksin Covid-19. Akibatnya, potensi lonjakan kasus akan selalu ada. Upaya mengeliminasi potensi penularan hanya bisa dilakukan dengan pembatasan ketat dan intensif dengan menutup perbatasan eksternal dan internal demi memberantas transmisi lokal serta mencegah impor virus dari kawasan lain. Strategi eliminasi ini hanya berhasil di beberapa negara dan wilayah, seperti Selandia Baru yang memberlakukan lockdown lebih awal dari negara lain dan lebih ketat.

Dalam artikel di Thomson Reuters Foundation pada 3 Juli lalu diketahui bahwa ketika ada kesempatan untuk bebas, orang cenderung kembali berperilaku ke masa sebelum pembatasan ketat. Orang-orang yang merasa sehat dan sudah bosan dengan pembatasan akan lebih sulit untuk diminta membatasi dirinya sendiri, seperti memakai masker setiap saat serta menjaga jarak. Akibatnya, pelanggaran aturan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 cenderung tak terbendung seusai pembatasan ketat dialihkan ke pembatasan dengan "embel-embel" pelonggaran.

Pembatasan ketat juga memiliki banyak dampak serius, termasuk pada kesehatan mental dan ekonomi. Perdana Menteri Perancis Jean Castex telah mengesampingkan opsi pembatasan ketat. Alasannya, membawa konsekuensi pada ekonomi dan manusia, yang adalah bencana mengerikan.

Mengutip UBS Global Wealth Management, The Conversation menyatakan, lockdown suatu negara dapat menghabiskan biaya per bulan hingga 3 persen dari total produk domestik bruto atau pendapatan nasional negara bersangkutan.

Seperti lingkaran setan, pembatasan sosial ketat memiliki konsekuensi berat pada negara. Jika dilonggarkan, penularan Covid-19 bisa tidak terkendali dan dampaknya tak kalah mengerikan.

Pada akhirnya, seperti lingkaran setan, dibatasi ketat konsekuensinya berat tak tertahankan. Dilonggarkan, penularan meluas. Jika makin parah, otomatis semua kegiatan publik terhenti dan bencana mengerikan tak diragukan amat mungkin terjadi. Semua kota besar, semua negara, kebingungan menghadapi hal ini.

Di ambang krisis

Bicara potensi krisis, kanal berita Reuters pada Kamis (30/7/2020) menurunkan artikel "PBB: Kemiskinan Asia Tenggara Melonjak dalam Krisis Sosial-Ekonomi". Artikel tersebut menyatakan negara-negara di Asia Tenggara berada di ambang krisis sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Jurnalis Tom Allard dalam artikel itu menyebut laporan PBB yang menjelaskan krisis berpotensi mengancam mata pencarian 218 juta pekerja informal di Asia Tenggara. Ekonomi di seluruh Asia Tenggara diperkirakan berkontraksi 0,4 persen pada 2020, sedangkan pengiriman uang dari warga Asia Tenggara yang bekerja di luar negeri kemungkinan turun 13 persen atau setara 10 miliar dollar AS.

Armida Salsiah Alisjahbana, Kepala Komisi Ekonomi dan Sosial AS untuk Asia dan Pasifik, dalam laporan PBB yang sama menyatakan, selain meningkatkan pengeluaran untuk pembiayaan kesejahteraan sosial, negara-negara Asia Tenggara harus memprioritaskan pengeluaran kesehatan lebih tinggi.

Laporan tersebut mencakup Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapura, Indonesia, dan Timor Leste. Enam dari 11 negara di kawasan ini, termasuk dua negara terbesarnya, yaitu Indonesia dan Filipina, berada di peringkat terendah untuk pengeluaran kesehatan pada indeks pembangunan manusia.

Laporan PBB tersebut bukan hal baru. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik memublikasikan data bahwa ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia pada Maret 2020. Jumlah ini naik 1,63 juta orang dari September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang dan naik 1,28 juta orang dari Maret 2019 yang mencapai 25,14 juta orang. Angka kemiskinan per Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Setelah bertahun-tahun, setidaknya sejak 2006, baru pada dua tahun lalu, yaitu Maret 2018, angka kemiskinan Indonesia di bawah 10 persen (Kompas, 16 Juli 2020).

Data kemiskinan di Indonesia.

Keprihatinan terhadap ancaman krisis di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, sudah lebih dulu resmi muncul pada 27 Juli 2020. Kala itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York, AS, berpidato dan merilis peluncuran ringkasankebijakan tentang dampak Covid-19 di Asia Tenggara. Seperti dikutip dari laman WHO International, Guterres mengatakan negara-negara di Asia Tenggara tak kalah telak dipukul oleh bencana non-alam pada 2020 seperti dialami negara lain di belahan lain Bumi.‎

Ke depan, menurut Guterres, ada empat bidang penting yang termasuk dalam rencana pemulihan kawasan di Asia Tenggara. Pertama, mengatasi ketimpangan dalam pendapatan, perawatan kesehatan dan perlindungan sosial yang diwujudkan dalam langkah-langkah stimulus jangka pendek serta perubahan kebijakan jangka panjang.

Kedua, menjembatani kesenjangan digital yang bertujuan untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal di dunia yang semakin terhubung ini. Ketiga, pengembangan ekonomi hijau yang berarti meningkatkan sektor ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja di masa depan dan mendekarbonisasi ekonomi yang saat ini masih terlalu bergantung pada batubara dan bahan bakar fosil lainnya.

Situasi saat ini mengarah ke resesi dan ketegangan sosial. Saya mengandalkan semua negara di Asia Tenggara untuk menerjemahkan komitmen itu menjadi perubahan yang berarti di lapangan. (Antonio Guterres)

Keempat, menegakkan hak asasi manusia, melindungi ruang publik, dan mempromosikan transparansi di segala bidang. Bidang keempat ini merupakan respons dasar yang efektif dan amat diperlukan di masa tak menentu ini.

"Situasi saat ini mengarah ke resesi dan ketegangan sosial. Saya mengandalkan semua negara di Asia Tenggara untuk menerjemahkan komitmen itu menjadi perubahan yang berarti di lapangan," kata Guterres.

Peran publik

Kebijakan empat bidang utama dorongan dari PBB itu biarlah menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menerjemahkannya. Dengan dorongan, bantuan, serta diawasi publik dan dunia, tak sepantasnya negeri ini salah arah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Inovasi perajin batik dengan membuat masker bertema merah putih untuk mengikuti tren di Kedungmundu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/7/2020).

Kita, sebagai rakyat, bisa berperan aktif sesuai porsi kita. Dalam artikel bersama di The Conversation, tiga peneliti kesehatan publik dari Universitas Victoria, Australia, Mitchell Maximilian de Courten, Bo Klepac Pogrmilovic, dan Rosemary V Calder, berpendapat, andil publik, terutama warga kota besar yang selama ini menjadi pusat penularan wabah, adalah dengan patuh mengenakan masker. Trio periset ini sepakat bahwa durasi pembatasan sosial bisa dikurangi hingga setengahnya jika diiringi kepatuhan penggunaan masker.

Mengenakan masker menurunkan risiko penyebaran cairan dari hidung dan mulut dari dan ke orang lain, yang berarti menekan risiko tertular atau menulari. Derek Chu, ilmuwan dari McMaster University di Ontario, Kanada, memimpin studi metaanalisis terhadap 44 riset yang melibatkan 25.000 orang atau partisipan di 16 negara. Hasil studi Chu ini sudah dipublikasi di jurnal kesehatan The Lancet, 1 Juni 2020.

Hasilnya, peluang tertular jika kita memakai masker wajah hanya 3 persen. Sementara jika tidak menggunakan masker, peluang kita tertular sebesar 17 persen. Adapun jaga jarak dari orang lain minimal 1 meter bisa menurunkan risiko tertular hingga 3 persen. Sementara jaga jarak kurang dari 1 meter risiko tertular 13 persen. Untuk setiap penambahan jarak 1 meter, risiko tertular virus korona berkurang setengahnya (Kompas.id, 10 Juni 2020).

Disiplin bermasker diiringi menjaga jarak di mana saja saat kita bertemu orang lain memungkinkan aktivitas publik berjalan stabil. Sebuah langkah ringan tapi jitu mengerem laju datangnya krisis ekonomi dan sosial, yang berarti mencegah resesi.

Maskermu penyelamatmu. Penyelamat kita dari penyakit dan resesi global.

Kompas, 2 Agusus 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

EPILOG: Laut Gunung Mempertemukan Keindahan (PUTU FAJAR ARCANA)

Putu Fajar Arcana, wartawan Kompas

Kau mungkin tak percaya jika setiap Senin pagi aku duduk di teras rumah untuk menyelesaikan hamparan kata-kata yang kini ada di hadapanmu ini. Teras adalah ruang kerja paling inspiratif, selain bisa bebas menghirup udara pagi yang segar, juga berinteraksi langsung dengan penghuni kompleks yang lalu lalang membeli sayur.

Tukang sayur kami, yang bernama Ipin, akan tepat nongkrong di depan rumahku. Biasanya para ibu dan asisten rumah tangga akan merasa lebih leluasa untuk mengobrol. Predikat majikan dan pembantu untuk sementara "terlupakan".

Pada saat-saat itulah aku ditemani alunan musik yang lembut dari kelompok Payung Teduh. Warna vokal Is (Mohammad Istiqamah Djamad) entah kenapa selalu pas dengan ritme suara ketikan di atas keyboard, yang kemudian melahirkan sejumlah esai dalam ePILOG yang tengah kau telusuri kata demi kata.

Kosmologi kaja dan kelod diterjemahkan ke dalam berbagai ajaran penting, yang hingga kini dianut manusia Bali.

Senin pagi ini, lantunan suara Is (sayang sekali dia mengundurkan diri dari Payung Teduh), sampai pada nyanyian "Cerita tentang Gunung dan Laut". Pada bagian akhir lariknya berbunyi begini: //...Aku tak pernah melihat gunung menangis/Biarpun matahari membakar tubuhnya/Aku tak pernah melihat laut tertawa/Biarpun kesejukan bersama tariannya…//.

Larik ini mengingatkanku pada sebuah buku yang ditulis Prof Dr I Made Bandem dan Fredrik Eugene deBoer (2004) berjudul Kaja dan Kelod: Tarian Bali dalam Transisi.

Aku tak berani pastikan apakah Is dan kawan-kawannya di Payung Teduh pernah membaca buku ini, tetapi ia menggunakan diksi "gunung", "laut", dan "tarian" yang berkorelasi sangat penting dengan sebuah filosofi hidup orang Bali. Bahkan, ketiga kata tersebut telah dituangkan ke dalam satu kosmologi yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas hidup masyarakat di pulau kecil itu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Danau Batur dan Gunung Batur di Bali, 2018. Dalam budaya Bali, gunung menjadi salah satu wilayah yang dianggap sakral.

Secara filosofis, gunung berartikaja dan laut adalah kelod, dua wilayah yang dianggap sakral dan suci. Gunung terlihat selalu damai, tetapi menyimpan magma yang sewaktu-waktu bisa meledak. Laut memperlihatkan riak ombak, tetapi memendam keteduhan yang dalam di lubuk-lubuknya. Keduanya, gunung dan laut, telah menjadi kiblat hidup, karena keduanya memberi kesejahteraan bagi hidup manusia.

Kosmologi kaja dan kelodditerjemahkan ke dalam berbagai ajaran penting, yang hingga kini dianut manusia Bali. Dalam arsitektur ruang,kaja adalah ruang di mana tempat suci seperti pura berada, sementarakelod menjadi lokasi hunian, terutama dapur. Kaja juga berarti hulu dankelod adalah teben (hilir).

Kaja tak bisa serta-merta diterjemahkan dengan utara, tetapi maknanya lebih sejajar dengan gunung. Sementara kelod, tidak sama dengan selatan, tetapi identik dengan laut. Oleh sebab itulah, bagi masyarakat Bali yang mendiami utara gunung, seperti Buleleng, kaja berarti gunung dan tidak sama dengan utara dan kelod adalah laut, tidak sama dengan selatan.‎

Dalam ajaran, laut dan gunung sering kali diterjemahkan sebagai segara-giri, dualitas nilai, yang menjadi ruang di mana manusia bertemu dengan kemahakuasaan Tuhan. Pertemuan segara-giri biasanya dianggap sebagai tempat yang sakral dan memancarkan energi kesucian. Oleh sebab itulah, muara sungai atau campuhan biasanya selalu terdapat tempat-tempat pemujaan untuk mengagungkan kebesaran Tuhan.

Di campuhan, bahkan disebutkan energi-energi positif itu lahir sebagai tarian dewata untuk mensyukuri berkah semesta. Sebagai seorangpinandita (pemuka agama) yang mendalami sastra, mendiang Bapak pernah berkata, "Di mana pun itu, jika segara giri bertemu, di situ pulalah kesuburan menghampar luas," katanya.

Aku ingat sejarah perjalanan seorang pendeta bergelar Dang Hyang Nirartha dari Majapahit menuju Bali antara abad ke-11 Masehi. Dalam perjalanan meneguhkan kehinduan, beliau menyusuri pantai selatan Pulau Bali dan selalu membangun tempat-tempat suci di sepanjang garis pantai.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Suasana ritual upacara Melasti di Pantai Kuta, Badung, Bali, Minggu (22/3/2020).

Salah satu tempat suci yang dibangunnya bernama Pura Rambut Siwi, yang terletak di Kabupaten Jembrana. Di sekitar pura terdapat pantai, lalu menghampar ratusan hektar sawah yang berhulu di kaki gunung Puncak Mangu. Sebuah wilayah tersubur di kabupaten itu.

Kosmologi tentang segara giri sesungguhnya bisa dirunut sebagai pengejawantahan dari ajaran dalam Reg Veda, yang dalam beberapa sloka menyebut tentang keberadaan Sungai Gangga di India. Sungai ini mengalir lebih kurang sejauh 2.500 kilometer, yang berhulu dari es yang mencair di Pegunungan Himalaya di utara India.

Alirannya yang mengarah dari utara (kaja) menuju selatan (kelod) di Teluk Benggala, itu pulalah yang menyebabkan sungai ini dianggap sebagai sungai paling suci di negara itu. Bahkan, orang-orang India percaya bahwa Sungai Gangga adalah penjelmaan dari Dewi Gangga yang mengalirkan air suci kepada umat manusia.

Sangat bisa dimengerti mengapa pada saat ritual Kumbh Mela yang dilaksanakan setiap 12 tahun sekali, jutaan umat Hindu berziarah membasuh diri untuk menghanyutkan dosa-dosa menuju laut. Sungai Gangga juga menjadi pelepasan sarira (tubuh jasmani) dalam ritual kremasi jenazah. Abu jenazah diharapkan mengajak sang ruh yang telah disucikan menuju tangga surga.

Pada akhirnya segala yang hanyut lewat tubuh-tubuh sungai bermuara di laut. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, laut (kelod) adalah ruang ideal untuk meleburkan segala dosa yang telah membuat manusia menjadi cemar. Oleh sebab itulah, kau akan menemukan banyak pura berada di tepi laut atau puncak gunung.

Filosofi ini secara populer bisa diterjemahkan, apa pun yang sampai ke tubuh laut akan dilebur menjadi senyawa tunggal dengan rasa asin. Bisa dimengerti pula, dalam ritual nganyud sawa (melarung ruh) hampir selalu dilakukan di laut atau muara sungai. Tempat-tempat inilah yang dianggap memiliki getaran suci untuk mengantarkan pengembaraan ruh menyatu kembali kepada semesta, di mana dahulu dia berasal mula.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Umat Hindu menuju tempat upacara Melasti di Pantai Kuta, Bali, Sabtu (13/3/2010). Upacara Melasti merupakan sarana bersih diri umat Hindu dengan melarung segala keburukan ke laut.

Dalam satu tulisan Prof Dr I Komang Tantra menyebut konsepsi kaja-kelod berantonim dengan suci-profan, sedangkan kangin-kauh (timur-barat) bermakna interpersonal non transaksional. Dalam keguyuban sehari-hari di banjar-banjar, sering kali muncul istilah ngorta kangin kauh, artinya mirip dengan mengobrolngalor-ngidul.

Harap kau catat, obrolan itu tak melulu berarti tidak produktif, tetapi justru lewat ngorta kangin kauh warga sedang melakukan proses interaksi sosial, yang tak jarang berujung pada sebuah kesepakatan antarpara pihak. Saat interaksi sosial itulah warga sebenarnya sedang memupuk rasa persaudaraan sebagai sesama anak manusia.

Kau mungkin saja bertanya, apakah gunung selalu berarti suci? Barangkali suatu kali kau pernah mendengar frasa "orang gunung", sebuah frasa yang mengidentikkan orang dari gunung sebagai orang udik, "primitif", kurang terdidik, dan mungkin juga bodoh. Sementara lawannya adalah orang kota yang sering kali berkiblat pada laut.

Pasti kau akan ingat, mengapa industri pariwisata Bali (dan mungkin juga tempat lain) berkembang pesat di daerah-daerah tepi laut. Meski pariwisata Bali dimulai dari pegunungan Kintamani, misalnya, toh Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang kemudian lebih dikenal wisatawan.

Perkembangan itu telah menempatkan bandar udara dan jalan bypassmenjadi kiblat baru peradaban. Kalau kita mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kemudian menyusuri Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, baik mengarah ke Sanur atau Nusa Dua, di kanan kiri dipenuhi berbagai bangunan perniagaan yang mencitrakan "keurbanan".

Kekotaan dan "keurbanan" itu lalu hampir selalu berasosiasi pada kemajuan. Maka, dengan sendirinya "kegunungan" akan berasosiasi pada keudikan atau "keprimitifan".

KOMPAS/AYU SULISTYOWATI

Dua wisatawan asal India berwisata di luar zona bahaya 10 kilometer dari kawah Gunung Agung. Keduanya berpose dengan latar Gunung Batur di Kabupaten Bangli, Bali, Sabtu (16/12/2017) sore.

Dengan pertimbangan apa pun pemindahan ibu kota Bali dari Singaraja (utara) ke Denpasar (selatan) pada tahun 1958-1960, dengan alasan apa pun telah menguatkan pandangan bahwa peradaban benar-benar telah dikendalikan oleh bandara dan jalanbypass. Dengan demikian, pelan-pelan kau sedang menggali ketimpangan yang akan makin menganga dari waktu ke waktu.

Orientasi pada laut atau selatan ini telah menyebabkan penumpukan investasi yang sudah pasti memperlebar kesenjangan secara ekonomi yang sosiologis. Kau pasti ingat, mengapa tiba-tiba rakyat Bali melawan keras ketika pemilik modal merancang sebuah pengembangan besar-besaran bernama reklamasi di Teluk Benoa, bukan?

Penolakan itu tidaklah berarti kebencian terhadap modal, yang harus diakui telah menggerakkan ekonomi Bali selepas Orde Lama dan krisis multidimensi pasca-letusan Gunung Agung tahun 1963. Penolakan lebih-lebih terjadi karena penumpukan modal di bagian selatan dan pencemaran wilayah suci di selatan (laut) yang kian hari kian tak bisa ditoleransi.

Jadi, jika rakyat Bali terlihat bergerak secara "berlebihan" dengan mengerahkan massa dari banjar ke banjar selama bertahun-tahun, itu karena mereka melihat "ketamakan" (keserakahan) dalam mengeksploitasi alam sudah waktunya harus dihentikan.

Filosofi segara giri mengajarkan tentang keseimbangan dan rasa syukur. Laut dan gunung adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk tanpa batas. Kau mungkin akan bertanya, bagaimana perilaku berkeseimbangan itu?

Aku mungkin tergagap-gagap untuk menjawabnya karena terus terang tulisan ini tak pernah secara epik ingin memberi solusi yang pasti terhadap sebuah persoalan. Aku cuma berusaha menyentuh kesadaran terdalam yang barangkali bisa membuatku melihat sekitar secara lebih proporsional.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Warga dari sejumlah desa pakraman (adat) di Kota Denpasar menggelar aksi damai menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali, di ruas Jalan Pelabuhan Benoa, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Minggu (28/2/2016).

Seekor ikan tak pernah menyadari bahwa ia hidup di dalam air, bahkan ia tak sadar jika air telah menjadi sumber kehidupannya selama ini. Kesadaran itu biasanya berkelebat justru ketika ia tidak berada di dalam air. Bahwa betapa besar artinya air dalam kehidupannya.

Aku yakin, karena kau semua manusia-manusia pintar, pasti bisa mengerti metafora tentang ikan dan air itu, bukan? Mari kita lihat sekitar kita…Itu saja. (Maaf aku ingin melanjutkan mendengar suara Is yang teduh itu).

Kompas, 5 Agustus 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.