RESENSI BUKU: Ketika Politik Uang Menjadi ”New Normal” (YOES C. KENAWAS)

Judul Buku: Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru.

Penulis: Burhanuddin Muhtadi Ph.D.

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Cetakan : I, 2020

Tebal : xvi+391 halaman

ISBN : 978-602-481-414-4

Politik uang yang masif seakan telah menjadi "new normal" dalam demokrasi Indonesia. Politik uang memang telah terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Namun, perubahan institusi kepemiluan seakan membuka keran bagi semakin mewabahnya praktik jual-beli suara dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Joseph Schumpeter (1942) mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pergantian kekuasaan secara damai dan berkala karena para peserta pemilu berkompetisi untuk merebut dukungan pemilih. Oleh karena itu, kompetisi adalah salah satu komponen yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi.

Kompetisi yang ketat antarpeserta pemilihan merupakan sesuatu yang didambakan dalam sistem demokrasi. Asumsinya, semakin ketat kompetisi semakin ketat pertarungan program dan ide antarpeserta pemilu untuk menentukan arah kebijakan untuk satu periode ke depan.

Makin ketat persaingan antarpeserta pemilu, makin baik bagi kehidupan demokrasi itu sendiri. Pemenang pemilu akan terpacu untuk terus mempertahankan kinerjanya karena sadar bahwa ia bisa digantikan oleh lawan politiknya pada pemilu berikutnya.

Sebaliknya, pihak yang kalah akan berusaha untuk mencari celah atas kebijakan dan sikap politik sang pemenang, serta menawarkan berbagai solusi alternatif untuk merebut kekuasaan dalam pemilu selanjutnya. Setidaknya itu gagasan ideal dari dimensi kompetisi dalam sebuah demokrasi prosedural.

Makin ketat persaingan antarpeserta pemilu makin baik bagi kehidupan demokrasi itu sendiri.

Namun, bagaimana jika ternyata sengitnya persaingan antarpeserta pemilu ternyata membawa dampak negatif yang justru mengkhianati tujuan demokrasi itu sendiri? Bagaimana bila pemilu yang ketat ternyata tidak memicu para peserta pemilihan untuk bertarung ide dan gagasan, malah menyuburkan praktik jual-beli suara antara peserta pemilu dan calon pemilihnya?

Melalui Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru,Burhanuddin Muhtadi  menunjukkan bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memiliki dampak besar terhadap semakin maraknya transaksi jual-beli suara di Indonesia.

Dalam sistem proporsional terbuka, calon legislatif (caleg) masing-masing partai harus bersaing dengan caleg dari partai peserta pemilu lainnya, sekaligus bertarung dengan sesama caleg dari partainya sendiri di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Untuk dapat memenangkan pertarungan, kandidat tidak harus menang dengan selisih yang jauh dari pesaing terdekatnya. Kandidat tersebut cukup menang dengan selisih suara yang tipis.

Situasi ini menyebabkan politik uang menjadi sebuah pilihan yang menggiurkan bagi peserta pemilu. Meskipun strategi politik uang bukan merupakan yang paling efisien, praktik jual-beli suara ini cukup efektif untuk mengamankan selisih suara si kandidat dengan lawan politik terdekatnya, terutama caleg dari partai yang sama.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai gencar mengampanyekan anti politik uang dan politik sara. Kampanye antipolitik uang dan SARA itu salah satunya dilakukan dengan pemasangan spanduk di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/3/2020).

Kuasa Uang sukses mendukung argumen di atas dengan berbagai data empiris yang dirancang dengan sangat apik oleh Burhan yang telah malang melintang dalam dunia survei politik di Indonesia. Sebagai contoh, melalui eksperimen jajak pendapat, Burhan menunjukkan bahwa ada sekitar 25-33 persen dari total pemilih di Indonesia yang pernah ditawari berbagai keuntungan material sebagai imbal balas atas pilihan mereka pada kandidat tertentu. Jumlah ini setara dengan 47 juta hingga 62 juta pemilih yang terdaftar dalam pemilu tingkat nasional.

Loyalis partai

Lebih lanjut, Burhan juga menunjukkan bahwa mereka yang menjadi target utama jual-beli suara bukan hanya mereka yang teridentifikasi sebagai pemilih mengambang, tapi juga mereka yang dilihat sebagai loyalis partai. Temuan ini cukup mengejutkan karena selama ini ada asumsi  umumnya pemilih mengambang yang menjadi target praktik jual-beli suara. Sementara loyalis partai diasumsikan kebal dari politik uang, tak mudah tergoda.

Di beberapa negara Amerika Latin, misalnya, loyalis partai biasanya berperan sebagai mediator, bukan sasaran politik uang. Di Indonesia, mediator transaksi jual-beli suara antara kandidat dengan loyalis partai biasanya merupakan jaringan personal kandidat yang belum tentu kader partai. Mereka ini yang membidik para pemilih mengambang maupun loyalis partai. Burhan menyebut strategi ini sebagai pendekatan "loyalis personal."

Kedua temuan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan dan legitimasi sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu tujuan dari sistem proporsional terbuka adalah meningkatkan akuntabilitas para caleg terpilih karena mereka produk pilihan langsung masyarakat, bukan keputusan elite partai.

Kuasa Uang sukses mendukung argumen diatas dengan berbagai data empiris yang dirancang dengan sangat apik oleh Burhan yang telah malang melintang dalam dunia survei politik di Indonesia.

Namun, apa jadinya kalau ternyata ada sebagian dari caleg terpilih justru memenangi kompetisi elektoral dengan mengandalkan jual-beli suara, bukan dengan menawarkan program kerja legislasi yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih?

Maka, tak heran apabila berbagai kritik terhadap DPR, seperti rendahnya kinerja legislasi DPR, maraknya korupsi yang melibatkan beberapa anggota parlemen, hingga rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR, seakan mendapat penjelasan valid melalui temuan ini meskipun tidak semua anggota legislatif terpilih melakukan jual-beli suara.

Lebih lanjut, jika ternyata loyalis partai juga menjadi salah satu target politik uang, maka fakta ini semakin memupuskan harapan akan adanya perbaikan institusionalisasi partai politik di Indonesia. Asumsinya, selama ini loyalis partai dianggap sebagai mereka yang mengasosiasikan dirinya dengan partai tertentu berdasarkan ikatan ideologis, bukan patron-klien semata.

Mural dengan imbauan Pilkada DKI menghias dinding terowongan fly over Bungur, Jakarta, Selasa (10/7/2012). Karya Street Art Peduli Pilkada tersebar di sejumlah dinding di Jakarta mengimbau agar masyarakat cerdas dan cermat dalam memilih.

Jika ada perubahan dari dalam partai politik, harapan tersebut ada di pundak para loyalis partai. Jika mereka ternyata justru menjadi sasaran utama praktik jual-beli suara, hampir bisa dipastikan bahwa perubahan yang digerakkan oleh loyalis partai sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Keadaan ini diperparah dengan rendahnya tingkat identifikasi pemilih dengan partai tertentu (party ID) yang secara konstan terus menurun dalam 22 tahun terakhir.

Kontribusi penting

Kuasa Uang memiliki tiga kontribusi penting bagi pengembangan ilmu politik dan demokrasi di Indonesia. Pertama, buku ini berhasil memberikan bukti empiris yang kuat atas mewabahnya politik uang di Indonesia, sebuah fenomena yang sudah menjadi rahasia umum namun sangat sulit untuk dibuktikan. Burhan melakukannya melalui serangkaian pertanyaan survei yang khusus dirancang untuk menghindari kekhawatiran responden mengungkapkan pengalaman mereka yang sesungguhnya.

Kedua, melalui buku ini, Burhan mematahkan argumen esensialis yang menyatakan politik uang adalah sebuah budaya atau tradisi yang khas dalam politik di Indonesia. Melalui wawancara tatap muka dengan politisi dan makelar yang terlibat langsung dalam politik uang, Burhan menunjukkan bahwa argumen berbasis budaya atau agama hanya merupakan "bungkus" untuk justifikasi politik uang, bukan penyebab utama maraknya praktek jual-beli suara.

Ketiga, Kuasa Uang hadir pada waktu yang tepat ketika DPR mulai kembali membahas mengenai perbaikan sistem kepemiluan di Indonesia. Buku ini memaksa pembacanya untuk mencermati berbagai klaim yang akan didengungkan oleh para politisi yang memiliki kepentingan politiknya masing-masing selama masa pembahasan RUU Pemilihan Umum.

Kuasa Uang memiliki tiga kontribusi penting bagi pengembangan ilmu politik dan demokrasi di Indonesia.

Ada tiga solusi yang harus dilakukan untuk membatasi meluasnya praktik jual beli suara di Indonesia, dan pada titik ini Kuasa Uang memiliki kontribusi penting. Pertama, harus ada rekayasa sistem kepemiluan. Burhan menawarkan tiga pilihan yang bisa diambil untuk meredam praktik politik uang, yakni kembali ke sistem proporsional tertutup, mengadopsi sistem single-member distrik, atau mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan besaran daerah permilihan yang diperkecil.

Burhan menyuguhkan ketiga alternatif sistem pemilihan tersebut dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan dan pegiat demokrasi.

Solusi kedua adalah penguatan sistem pengawasan pemilu dan peningkatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum terkait. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pengawas pemilu adalah regulasi berlebihan yang mengatur berbagai pelanggaran pemilu, serta jangka waktu penanganan pelanggaran yang begitu singkat.

Situasi ini menurunkan perceived costspeserta pemilu yang berniat melakukan politik uang. Oleh karena itu, berbagai aturan mengenai pelanggaran pemilu harus segera disederhanakan, bukan dibuat makin kompleks.

Terakhir, pendidikan politik mengenai pentingnya akuntabilitas politisi terhadap pemilih perlu untuk terus digiatkan. Burhan mengingatkan kita bahwa tanggung jawab pendidikan politik bukan hanya ada di pundak KPU atau Bawaslu. Pendidikan politik adalah tanggung jawab kolektif yang juga harus ditanggung oleh media, organisasi non-pemerintah, dan mereka yang peduli akan masa depan demokrasi di Indonesia.

Ada tiga solusi yang harus dilakukan untuk membatasi meluasnya praktik jual beli suara di Indonesia, dan pada titik ini Kuasa Uang memiliki kontribusi penting.

Menurut Levitsky dan Ziblatt (2018), dewasa ini demokrasi runtuh bukan melalui kudeta bersenjata, melainkan melalui para pemimpin yang terpilih melalui sistem yang diklaim demokratis. Dengan menggunakan mekanisme yang konstitusional dan "demokratis", para pemimpin otoriter "zaman now" menyalahgunakan aturan hukum untuk membatasi ruang gerak oposisi dan melanggengkan kekuasaan mereka.

Namun, demokrasi juga bisa runtuh manakala ia kehilangan legitimasinya. Legitimasi demokrasi akan runtuh, salah satunya, ketika kompetisi elektoral ternyata digerakkan oleh transaksi material antara politisi dan sebagian pemilih. Secara perlahan, hubungan transaksional macam ini akan menggerus kepercayaan pemilih terhadap demokrasi. Manakala situasi ini terjadi, bersiaplah untuk mengubur mimpi demokrasi yang telah kita bangun 22 tahun lalu.

(Yoes C. Kenawas, Kandidat Doktor Ilmu Politik, Northwestern University, AS)

Kompas, 26 Juli 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

CATATAN URBAN: Kota Tanpa Turis (NELI TRIANA)

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Petugas keamanan berpatroli di kawasan Pantai Timur Ancol di Jakarta yang sepi tanpa pengunjung, Senin (25/5/2020). Setelah ditutup sepanjang masa pembatasan sosial berskala besar, kini Ancol dibuka kembali, tetapi hanya untuk warga Jakarta. Lansia dan anak berusia di bawah 9 tahun tidak boleh masuk.

Sebuah kota tanpa wisatawan. Sebanyak 65 juta turis menghilang dari New York, Amerika Serikat. Tema dan judul sebuah artikel di The New York Times pada 21 Juli 2020 tersebut gamblang menggambarkan kondisi kota terpopuler sejagat itu kini. Kota yang terkenal dengan banyak ikon, termasuk Times Square dan Wall Street, itu pada 2018 menyedot 65 juta turis. Para wisatawan berdesakan di jalanan The Big Apple ini dan membelanjakan 44 miliar dollar AS yang menghidupi hotel, restoran, bar, pertokoan, teater, dan museum.

Semua keriuhan pelancong itu kini lenyap.

Sama seperti di Jakarta yang sedang menerapkan masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, New York juga dalam tahap pemulihan. Kafe, misalnya, mulai beroperasi lagi.Pertandingan bisbol di Stadion Yankee dikabarkan bergulir lagi pekan ini. Sebelum pandemi, penonton di tiap pertandingan mencapai 40.000 orang. Sekarang, dengan protokol kesehatan, penonton berkurang atau bahkan tak ada. Bisnis ikutan, seperti tingkat okupansi hotel dan penjualan cendera mata, belum ikut bergulir.‎

Di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, dampak pandemi atau "awar-awar" dalam bahasa lokal Betawi itu juga masih kuat membelit. Hingga hampir dua bulan penerapan PSBB transisi, ekonomi masih kusut.

PSBB transisi atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Jakarta dan PSBB proporsional di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, serta kebijakan yang mirip di Tangerang Raya, Banten, diterapkan sejak awal Juni. Seiring dengan itu, berbagai kegiatan usaha, termasuk tempat hiburan, boleh beroperasi secara terbatas.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto udara kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, yang lengang, Minggu (24/5/2020). Selama PSBB, semua obyek wisata ditutup.

Namun, saat kapasitas tiap gedung, fasilitas publik, hingga tempat hiburan ataupun wisata, dan tiap moda angkutan umum dibatasi, segala aktivitas tidak berdaya efek domino seperti sebelum kemunculan wabah Covid-19. Cuan yang didamba belum beranjak dari angka-angka kecil, malah mungkin masih nol.

Terbayang kemudian, bisnis wisata massal dan acara-acara yang mendatangkan kerumunan tidak lagi pas di era korona ini. Bahkan, ketika nanti vaksin sudah bisa diproduksi massal dan mengakhiri pandemi.

Dari berbagai riset ilmiah, virus korona baru penyebab Covid-19 diketahui sebagai turunan virus yang sebelumnya telah memicu wabah berbeda. Dimungkinkan pula virus korona baru untuk terus berubah menjelma menjadi varian virus lain dan memicu penyakit lain lagi.

Kegiatan bersifat massal bukan pilihan yang baik, bahkan saat vaksin sudah bisa diproduksi massal dan mengakhiri pandemi Covid-19.

Kalau semua yang melibatkan kerumunan dihindari, penyerapan tenaga kerja tetap tidak sebanyak seperti sebelumnya. Ekonomi nyaris mustahil bangkit lagi. Namun, ini hanya jika tidak ada inovasi baru dalam menyikapi pandemi dan dampaknya.

Ekonomi pandemi

Jadi, daripada memupuk asa untuk dapat kembali ke masa sebelum pagebluk, mari terima saja bahwa kita harus hidup bersama virus-virus berbahaya ini. Ada potensi penularan melalui sistem sanitasi yang buruk karena virus korona baru disebut ada di kotoran manusia. Ada pula potensi penularan lewat udara.

Tanpa jarak aman antarindividu dan tanpa menutup mulut serta hidung, ancaman tertular tinggi. Covid-19 juga bisa menjangkiti siapa saja, orang tua ataupun muda, juga bayi dan anak-anak. Dengan atau tanpa penyakit bawaan, setiap orang bisa terinfeksi virus korona baru ini.

Penyakit ini, sesuai catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga 23 Juli, telah tersebar di 216 negara termasuk Indonesia. Total ada 619.150 orang meninggal dan lebih dari 15 juta jiwa positif Covid-19. Di Nusantara, ada 93.657 kasus positif dan 4.576 jiwa meninggal.

Covid-19 meminta kita mencegahnya dengan hidup bersih. Hidup bersih yang tidak hanya diterapkan secara pribadi, tetapi  juga di lingkungan tempat tinggal, area kerja, sekolah, dan di mana saja kita berkegiatan. Dengan hidup bersih dan sehat, diharapkan kekebalan tubuh meningkat. Kekebalan tubuh adalah tameng yang membuat orang tak jatuh sakit saat virus menyerang.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kondisi di pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Jakarta Utara yang nyaris tanpa pengunjung, Jumat (26/6/2020).

Dari kebutuhan agar tidak tertular penyakit tersebut, muncul bermacam permintaan yang mendesak untuk dipenuhi. Permintaan inilah lokomotif pemicu bergulirnya rangkaian kegiatan ekonomi.  Inovasi dan adaptasi menjadi kunci.

Merespons permintaan berpotensi dikelola menjadi kebijakan, program, hingga kegiatan dari sisi pemerintahan maupun swasta. Semua akan berujung pada berputarnya kegiatan penyedia banyak lini produk barang ataupun jasa.

Hal paling sederhana, seperti memastikan 10 juta jiwa warga DKI tetap mendapat pasokan bahan pangan mencukupi selama pandemi dan setelahnya kelak sudah pasti menjadi rantai kegiatan ekonomi yang tak akan putus. Jika pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membuat sistem kerja sama dengan daerah lain penghasil beras, sayur-mayur, produk protein hewani, penyedia jasa angkutan barang, dan semua detail yang diperlukan untuk memastikan ketahanan pangan Ibu Kota, sudah berapa ratus ribu lebih pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah di seantero negeri yang mendapat napas baru.

Pemprov DKI Jakarta telah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) pangan, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Namun, sejauh ini ketiga perusahaan tersebut baru bisa memasok 30 persen kebutuhan pangan warga DKI. Padahal, untuk antisipasi bencana alam ataupun non-alam, seperti wabah kali ini, ketahanan pangan daerah menjadi syarat utama.

Untuk antisipasi bencana, alam ataupun non-alam, seperti wabah kali ini, ketahanan pangan daerah menjadi syarat utama.

Peluang lain adalah adanya tuntutan untuk memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Permintaan ini seharusnya mendorong kebijakan penambahan serangkaian fasilitas kesehatan, mulai laboratorium pengolah sampel uji usap, pembangunan rumah sakit, puskesmas, sampai klinik. Kebutuhan akan alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan membengkak.

Satu tujuan menambah fasilitas kesehatan mau tidak mau berimbas pada tuntutan dunia industri peralatan kesehatan dan ke dunia pendidikan untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Tak ketinggalan hal-hal kecil, seperti dibutuhkannya juru masak yang akan bekerja di dapur faskes. Para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah bakal turut tertarik dari gelombang respons ini untuk setidaknya mengisi kantin dan kios berbagai produk yang dibutuhkan di tiap faskes.

Tantangan lain yang mendesak direspons cepat adalah revitalisasi permukiman warga, seperti di perkampungan padat penduduk di Ibu Kota. Kota sedari awal disebut sebagai kawasan dengan sejumlah besar orang yang terkonsentrasi mendiami area yang relatif sempit. Jadi, "padat" menjadi kata atau situasi yang selalu mengikuti "kota". Padat tidak masalah asalkan tetap dikelola sehingga jaga jarak aman antarwarga dan lingkungan sekitar yang sehat terpenuhi.

Ini menjadi kesempatan besar bagi para penata kota dan warga untuk menelurkan ide penataan wilayah tempat tinggalnya agar mampu beradaptasi dan bertahan dari pandemi.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintah DKI Jakarta, ada 80 RW kumuh di Ibu Kota terhitung hingga akhir 2019. Jika melihat ke seluruh wilayah Jakarta, revitalisasi saluran sanitasi mungkin dibutuhkan tidak hanya di RW kumuh. Hal ini karena pada dasarnya belum semua sistem drainase di Ibu Kota terbangun dengan baik. Masalah penataan drainase bisa sekalian dikawinkan dengan upaya penanggulangan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi DKI.

Proyek revitalisasi sistem sanitasi di seluruh kota laksana spons yang menyerap banyak para pencari kerja dan setelah pembangunan fisik usai akan membutuhkan tenaga untuk perawatan rutin. Produk perpipaan dan semua benda yang dibutuhkan untuk membangun saluran drainase kota tak ayal akan membangkitkan industri terkait.

Sistem penopang

Masih dalam upaya menghidupkan industri dari tingkat rumah tangga hingga raksasa skala nasional, kesempatan baik bisa muncul dari dunia pendidikan. Bagaimana, misalnya, jika dana stimulus dari pemerintah pusat dan daerah sebagian disisihkan pula untuk memastikan warga yang kekurangan mendapatkan pasokan internet dan gawai agar tetap bisa menjangkau pembelajaran daring?

Perusahaan gawai raksasa yang telah membuka pabrik di Indonesia bisa digaet untuk menyediakan serta memasarkan secara massal produknya di sini dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Hal ini bisa membuka peluang memperbesar pabrik, menyerap pekerja, dan pasti memperkuat denyut ekonomi. Mendorong perusahaan telekomunikasi meluaskan jangkauan layanannya juga langkah baik. Mereka didorong mendirikan menara transmisi sinyal atau BTS hingga ke lokasi-lokasi terpencil.

Saat sekolah tidak lagi bisa menampung jumlah siswa seperti sebelum pagebluk, pusat belajar yang menyediakan jaringan internet dan menjamin dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan layak dibiarkan tumbuh di tengah permukiman. Ini bisa jadi bisnis menguntungkan. Warung internet dan gim yang menjamur di perkampungan bisa direkrut, ditata ulang, diawasi, dan dibina.

Alternatif lain, pakai saja ruang publik terbuka, seperti ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA dan taman maju bersama (TBM) yang berjumlah ratusan di Jakarta. Rata-rata RPTRA memiliki fasilitas perpustakaan sederhana untuk anak dan fasilitas olahraga, serta bangunan yang bisa digunakan belajar bersama. Guru honorer yang selama pandemi tak lagi berpenghasilan bisa diarahkan untuk mengisi kebutuhan pembimbing di pusat-pusat belajar di luar sekolah resmi ini.

Jika saja dapat diwujudkan, sistem baru ini akan sangat membantu para orangtua. Orangtua yang kehilangan penghasilan karena bencana ini tak jarang merasa panik dan frustasi, tetapi mereka tetap dituntut memenuhi kebutuhan harian, mengurus anak, juga mengurus diri sendiri. Jaring penopang sosial yang lengkap dan kuat dibutuhkan para terdampak wabah global ini karena bantuan sosial berupa uang tunai dan bahan pangan saja tidak akan mencukupi.

Bagian dari jaring penopang sosial itu adalah ketersediaan fasilitas terjangkau bagi warga yang butuh melepas ketegangan di tengah awar-awar. Permintaan ini dapat dipenuhi dengan memaksimalkan potensi internal tiap kota atau daerah sehingga warga tidak harus bepergian keluar kota untuk sekadar menghirup udara segar. Pengelola kota lagi-lagi memiliki opsi memaksimalkan fungsi taman kota, museum, serta ruang terbuka publik yang mudah diakses dengan jaminan pemberlakuan aturan ketat pencegahan penularan wabah.

Yang turut tak boleh dilupakan, yaitu menata dan menggenjot pembangunan layanan jaringan angkutan publik sesuai kebutuhan warga bermobilitas dengan menjaga jarak aman. Layanan ini akan mendukung akses warga bepergian untuk kegiatan usaha juga untuk cuci mata di dalam kota tanpa menambah macet ataupun polusi udara.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Spanduk dipasang saat penyerahan bantuan sosial tunai di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2020). Bansos tersebut diberikan bagi warga yang terdampak selama pandemi Covid-19.

Saat satu pintu ditutup, akan terbuka pintu-pintu lain. Kalimat bijak ini bukan sekadar kata-kata kosong. Bayangan menjadi kota tanpa turis, kota tanpa kegiatan ekonomi yang bergulir, tidak akan menjadi momok menakutkan karena banyak hal yang bisa diusahakan untuk tetap hidup. Bahkan, mencapai kesejahteraan bersama kembali. Kuncinya, kreativitas dan inovasi.

Kompas, 25 Juli 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

UNESCO GEOPARK: Strategi Pendidikan dalam Geopark Kaldera Toba (RIDUAN SITUMORANG)

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima (ketiga dan kedua dari kanan) berwisata ke kawasan Danau Toba di Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis (12/3/2020). Kunjungan itu diharapkan bisa mendorong peningkatan kunjungan wisata dari Belanda ke kawasan Danau Toba. 

Dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, 7 Juli 2020, Kaldera Toba akhirnya resmi ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark, setelah sempat ditolak pada pengusulan sebelumnya. Namun, diterimanya Kaldera Toba bukan berarti tugas sudah selesai. Ada enam rekomendasi UNESCO untuk Kaldera Toba.

Dari keenam rekomendasi itu, setidaknya dua rekomendasi terkait dengan strategi pendidikan: mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan dengan UNESCO Global Geopark lainnya serta meningkatkan strategi juga kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi pengembangan program pembelajaran dengan alat interaktif untuk siswa sekolah.

Bersama teman-teman di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) dan di berbagai komunitas lainnya, saya sempat termasuk aktif berkesenian hingga keliling Danau Toba. Karena itu, saya termasuk orang yang sempat kecewa ketika usulan Geopark Kaldera Toba ditolak oleh UNESCO. Namun, penolakan tersebut tentu bukan tanpa dasar.

Wawasan ekologis geopark harus mendukung geodiversity, biodiversity, dan culturediversity. Dalam pada inilah, saya pikir pembangunan yang kini disemarakkan di Danau Toba harus benar-benar diperhatikan ulang supaya tak melulu mengejar kemodernan melalui jargon Monaco of Asia.

Namun, diterimanya Kaldera Toba bukan berarti tugas sudah selesai.

Kemewahan bisa dikejar, tetapi kealamian harus tetap dijaga, baik kealamian kultur maupun alam dan sebagainya. Saat ini, permasalahan soal keindahan danau adalah masifnya keramba apung.

Memang, sudah bukan zamannya lagi selalu mengandalkan pancing untuk menangkap ikan. Perlu usaha yang lebih terukur, seperti beternak ikan. Namun, beternak ikan melalui keramba apung yang terlalu masif bisa-bisa akan menggugurkan keanggotaan Kaldera Toba sebagai geopark.

Beberapa hal yang harus diperhatikan

Sebagai contoh, pada akhir 2016, saat kami pentas keliling sebagai bagian edukasi pariwisata, ada jargon menarik dari Pemkab Humbahas: kerambah, No, keramas, yes! Namun, jargon itu tak mempan hingga hari ini. Bahkan, di tempat yang sama dua bulan kemudian (awal tahun 2017), sekurang-kurangnya sebanyak 249,6 ton ikan mati mendadak.

WILMAR SIMANJORANG UNTUK KOMPAS

Kebakaran di lereng Danau Toba di kawasan dekat Ajibata, Toba Samosir, Selasa (14/8/2018). Ancaman kebakaran di lereng Toba masih terjadi sepanjang musim kemarau ini.

Air danau di Bakara yang sempat kelihatan biru pun mendadak keruh. Wisatawan lalu berkurang karena tak tahan pada bau yang menyengat (Kompas, 13/01/2017). Kematian massal ikan ini menjadi bukti, jika terlalu banyak keramba, air menjadi racun.

Masalah lainnya adalah penghijauan lingkungan di sekitar danau. Hutan di sekitar Danau Toba kini bermasalah. Perlu penghijauan ulang yang alami. Artinya, izin kelola hutan perlu dipikirkan ulang. Pasalnya, di sekitar danau kini banyak hutan homogen (tidak alami).

Pemandangan indah di Danau Toba memang termasuk sebagai sumber daya alam yang tak akan habis. Namun, jika kealamian hutan terganggu, keasrian danau pun bisa terancam sehingga sumber daya alam Danau Toba berubah menjadi sumber daya alam terbatas. Perlu diketahui, hutan adalah penyokong utama keasrian danau.

Di samping itu, pembangunan masif yang kini tengah berembus kencang di sekitaran Danau Toba harus dibuat lebih hati-hati. Jangan sampai atas nama pembangunan, keasrian budaya dan berbagai situs kultural dibabat habis. Ada banyak situs kultural di sekitaran danau. Semua itu harus dijaga tanpa terkecuali.

Perlu diketahui, hutan adalah penyokong utama keasrian danau.

Pembangunan boleh saja selagi berbentuk penambahan manfaat dan fungsi, bukan malah alih fungsi. Bali perlu dicontoh. Sekalipun sudah diserbu oleh turis mancanegara, kultur di sekitar Bali tetap terjaga dengan awet dan justru itulah yang mengundang turis datang.

Dalam hal ini, pembangunan bisa diarahkan pada, selain penambahan manfaat, eksplorasi tempat-tempat yang kurang produktif. Tempat-tempat terjal, misalnya, bisa diorkestrasikan menjadi tempat wisata rekreasi (ekstrem).

Dalam hal ini, semua tempat produktif dan sakral, juga tempat yang mengandung nilai sejarah tinggi, harus dihindari dari pembangungan alih fungsi. Pusat penelitian pun bisa dibangun di sana. Apalagi, konon, letusan Gunung Toba merupakan letusan paling dahsyat di bumi ini.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Keramba jaring apung di perairan Danau Toba, Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (18/4). Budidaya ikan dengan keramba jaring apung yang melebihi daya dukung lingkungan berdampak negatif di Danau Toba.

Pusat penelitian ini kelak menjadi saksi sejarah betapa peradaban tetap selamat dari letusan mahadahsyat Gunung Toba. Karena itu, peradaban masyarakat di sekitar danau tak bisa dipinggirkan. Pembangunan dengan meminggirkan adab masyarakat setempat, selain menuai penolakan sehingga pembangunan tak lancar, juga akan mengurangi wibawa Kaldera Toba.

Ada banyak adab kebiasaan Toba yang bisa diolah sebagai sesuatu yang ekonomis. Pemulangan tulang-belulang sanak saudara dari negeri jauh bisa menjadi salah satu contoh.

Pada akhirnya, disetujuinya Danau Toba sebagai geopark adalah bukti awal dari kesadaran kita bahwa Danau Toba perlu dibangun dengan mengandalkan konsep geodiversity, biodiversity, dan culturediversity. Dalam hal ini, membangun Danau Toba tak selalu hanya karena alasan ekonomis.

Jika selama ini Danau Toba dipandang sebatas rupiah sehingga hutan dibabat dan danau disesaki dengan keramba, paradigma itu harus segera ditata ulang kembali. Tak selamanya uang harus dibayar dengan uang.

Dalam hal ini, membangun Danau Toba tak selalu hanya karena alasan ekonomis.

Potensi rupiah

Walau demikian, potensi rupiah dari pembangunan Danau Toba sangat besar. Pasalnya, jika dikelola dengan baik, Danau Toba berpeluang menjadi irisan wisata alam dan wisata kultural, bahkan spiritual.

Ini peluang bagus karena jika mengacu pada data Boston Globe, sejumlah biro perjalanan wisata di Amerika Serikat mencatat pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan pernah sampai menembus angka 164 persen atau jika dirata-ratakan lebih dari 30 persen per tahunnya. Pertumbuhan ini sangat luar biasa.

Menurut World Tourism Organization, setiap tahun industri pariwisata dunia hanya tumbuh rata-rata 4 persen. Uniknya, peningkatan tajam ini bukan karena semakin banyak pantai yang menawan, gunung yang menjulang, jalan yang berkelok, tetapi lebih pada wisata spiritual dan kultural.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Puluhan ribu warga Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, memadati ruas Jalan Sisingamangaraja untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, Minggu (21/8/2016). Karnaval dalam rangka peringatan HUT ke-71 RI itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta sejumlah menteri kabinet kerja.

Masyarakat rupanya sudah cenderung mencari ketenangan dan kealamian. Untuk inilah, saya pikir peran pendidikan untuk menjawab dua dari enam rekomendasi yang diberikan UNESCO mendesak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara holistik dan teknis. Edukasi konservasi alam harus segera digalakkan, terutama ke ruang pendidikan.

Geopark dengan pengajaran harus dilakukan di dalam wilayah Geopark Kaldera Toba dengan manajemen yang wajib memfasilitasi pengembangan program pembelajaran dengan alat interaktif untuk siswa. Edukasi konservasi sebagai bagian mitigasi awal dari peluang munculnya bencana alam harus dilakukan.

Apalagi, beberapa waktu belakangan ini, banjir rob sudah mulai terjadi di danau. Mulai punahnya beberapa tumbuhan dan hewan endemik di sekitar danau dan, pada saat yang sama, terlalu membeludaknya jumlah ikan di keramba adalah juga bagian dari bencana!

(Riduan Situmorang, Guru SMAN 1 Doloksanggul, Aktif Berkesenian di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan Toba Writers Forum (TWF))

Kompas, 25 Juli 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TIMUR TENGAH: Musim Tentara Bayaran di Libya (TRIAS KUNCAHYONO)

INDRO UNTUK KOMPAS

Trias Kuncahyono, wartawan Kompas 1988-2018

Nasib, kalau boleh dikatakan demikian, Libya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah disapu Revolusi Musim Semi yang menjadi dadakan jatuhnya pemerintahan (serta tewasnya) Moammar Khadafy, negeri itu kini tersungkur masuk jurang perang saudara. Dan, perang saudara ini telah memikat banyak negara untuk terlibat.

Dua kelompok yang berseteru berebut kekuasaan dan kekayaan alam (minyak dan gas), yakni Pemerintah Kesepakatan Nasional (Government of National Accord/GNA) hasil dari campur tangan NATO dan diakui PBB berpusat di Tripoli di bawah pimpinan PM Fayez al-Sarraj dan DPR yang didukung oleh Tentara Nasional Libya (Libyan National Army/LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar di Tobruk, Libya Timur yang didukung kelompok loyalis Khadafy. Kedua lembaga yang memerintah itu sama-sama mendirikan bank sentral dan mengonsolidasikan kekuatan untuk mengontrol ladang minyak.

Konflik dua kekuatan itu yang mengundang negara asing. Turki dan juga Italia, masuk mendukung GNA. Sementara Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Jordania mendukung Haftar. Yang lebih menarik adalah baik Turki maupun Rusia tidak menerjunkan tentaranya langsung melainkan menggunakan tentara bayaran. Sementara negara-negara Uni Eropa dan AS melihat dari luar sambil berusaha mencari solusi damai.

Apa yang mendorong Turki dan Rusia mengalihkan perhatian dan fokusnya dari Suriah ke Libya? Ada banyak alasan. Meskipun mereka tetap tidak meninggalkan Suriah, juga karena beberapa alasan. Turki, misalnya, berbatasan langsung dengan Suriah dan berurusan dengan kelompok Kurdi yang menguasai wilayah Suriah utara, daerah yang berbatasan dengan Turki. Rusia tetap menginginkan palabuhan Tartus di Suriah, misalnya.

REUTERS/AYMAN SAHELY/FILE PHOTO

Tentara yang loyal pada Pemerintah Kesepakatan Nasional bersiap bertolak menuju Sirte, Tripoli, Libya, 6 Juli 2020.

Tentara bayaran

Istilah tentara bayaran,mercenary dalam bahasa Inggris, berasal dari kata dalam bahasa Latin, mercennarius (sewa, sewaan, upahan, bayaran, tentara sewaan). Karena itu, Shorter Oxford English Dictionary (2007) edisi ke-6 mendefinisikan mercenary sebagai "... seorang tentara profesional yang menjalankan tugas kekuatan asing."

Sejarah menceritakan bahwa mula pertama tentara bayaran muncul setelah Perang Peloponnesia (431–404 SM), berakhir antara dua negara-kota terkemuka di zaman Yunani kuno, Athena dan Sparta. Akibat perang, perekonomian kedua negara-kota morat-marit dan kemiskinan merajalela. Salah satu cara untuk menyiasati hidup adalah menjadi tentara bayaran. Sekarang kesulitan ekonomi dan kemiskinan juga yang mendorong seseorang terjun menjadi tentara bayaran.

Pada Abad Pertengahan hingga awal abad ke-18, marak digunakan tentara bayaran. Perang Seratus Tahun (1337-1453) antara Perancis dan Inggris, juga banyak menggunakan tentara bayaran. Sehingga bisnis tentara bayaran pada waktu itu laku keras. Negara-negara kota Italia kaya-kaya, tetapi mereka tidak mampu membentuk tentara yang kuat, mereka pun menyewacondottieri, tentara bayaran, yang sangat biasa di Eropa antara abad ke-14 hingga ke-16.

Sejumlah negara, misalnya, Swiss menjadi pemasok utama tentara bayaran. Dan, Perancis pada abad ke-16 dan ke-17, menjadi salah satu penggunanya. Dalam perkembangannya, tentara bayaran menjadi benar-benar multinasional. Raja Prussia Frederick Agung atau Frederick William II (1712-1786), yang kondang sebagai ahli strategi militer pada waktu berkobar Perang Tujuh Tahun 1756-1763 antara Prussia dan Austria, Perancis,  Rusia, serta Swedia menggunakan tentara bayaran, menggabungkan seluruh pasukan Saxon dalam pasukannya.

Setelah Revolusi Perancis (1789-1799), penggunaan tentara bayaran dilarang di Perancis. Bahkan Napoleon berhasil menerapkan wajib militer yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain (Holger Hestermeyer, 2016).

KOMPAS/GERVASIO SANCHEZ

Personel berpakaian sipil dari perusahaan Blackwater, AS, ikut dalam baku tembak dengan pendukung Muqtada al-Sadr di Najaf, Irak, Oktober 2007. Tentara bayaran terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah.

Akan tetapi, pasca-revolusi malah muncul sejumlah institusi militer yang begitu terkenal. Pada tahun 1831, Perancis membentuk Legiun Asing Perancis. Tentara Inggris mempekerjakan unit Gurkha, tentara Spanyol pada 1920 membentuk Legiun Asing (Tercio de Extrajeros), dan Uni Emirat Arab menyewa tentara dari Oman, Yaman, Jordania, Pakistan, dan Inggris.

Menurut Holger Hestermeyer (mengutip pendapat A-F Musah dan J Kayode Fayemi, Mercenaries: An African Security Dilemma, 2000), tentara bayaran muncul lagi selama proses dekolonisasi Afrika pada tahun 1960-an. Mereka disewa oleh kekuatan kolonial, kelompok-kelompok separatis, pemerintah, pemberontak, dan pada waktu itu perusahaan-perusahaan multinasional yang harus berperang menghadapi gerakan pembebasan nasional atau mempertahankan kepentingan asing.

Tentara bayaran terlibat dalam berbagai konflik, misalnya, di Kongo 1960, Yaman 1964, Nigeria 1967, Angola 1975-1976, dan penggulingan Presiden Comoro Ahmed Abdallah pada 1975. Mereka juga digunakan oleh kartel-kartel obat bius.

Setelah Perang Dingin (1947-1991) berakhir, terjadi perubahan lagi dalam lingkungan keamanan. Ini terjadi karena kemunculan negara-negara gagal, konflik regional, perang saudara, dan juga kerusuhan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Karena itu, muncullah lagi perusahaan-perusahaan militer/keamanan swasta yang menyediakan layanan keamanan. Mereka menyediakan layanan mulai dari pelatihan hingga perlindungan dan operasi negara.

Perusahaan-perusahaan militer swasta ini beroperasi dan terlibat dalam konflik dan perang antara lain di Angola dan Sierra Leon (1990-an), dan Perang Irak (2003). Pada saat perang Irak dan juga Afghanistan dikenal perusahaan layanan keamanan AS, yakni Blackwater.

AP/HADI MIZBAN

Keluarga Ibrahim Abid, yang tewas akibat tindakan brutal dari karyawan Blackwater pada September 2007 di Baghdad mengunjungi makam Abid di Baghdad, 9 Desember 2008.

Padahal, Konvensi Geneva 1989 melarang tidak hanya penggunaan tentara bayaran, tetapi juga "Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran." Konvensi ini mulai berlaku pada 2001 dan ditandatangani 36 negara. Yang menarik, AS, Rusia, Turki, dan Inggris belum meratifikasi konvensi itu. Karena itu, tidak aneh kalau Rusia dan Turki kini menggunakan tentara bayaran dalam keterlibatan mereka di Libya.

Turki dan Rusia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu yang menjadi penarik Turki dan Rusia terlibat dalam perang saudara di Libya adalah minyak dan gas alam. November lalu, dicapai kesepakatan antara Turki dan Libya berkaitan dengan perbatasan maritim di Laut Tengah antara kedua negara.

Dalam kesepakatan tersebut, perbatasan laut yang ada dimodifikasi dan menetapkan beberapa ladang gas yang ditemukan di Laut Tengah beberapa tahun lalu tidak lagi berada di zona maritim Libya melainkan berada di zona maritim Turki. Artinya menjadi milik Turki. Selain itu, ditandatangani pula kesepakatan menyangkut masalah kerja sama keamanan dan militer (Modern Diplomacy, 20/12/2019).

Sebagai imbalannya, di bidang militer, Turki memberikan bantuan kepada GNA perlengkapan militer, termasuk senjata antipesawat terbang, dan kendaraan bersenjataan. Bahkan, Turki mengirimkan tentara untuk mendukung GNA.

Karuan saja, langkah Turki terutama berkait dengan minyak membuat negara-negara di kawasan—Mesir, Yunani, Siprus, dan Israel—yang memiliki kepentingan yang sama, meradang. Apalagi, pada Desember lalu, Turki dan GNA menyepakati untuk berbagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang dari pantai selatan Turki hingga pantai timur-laut Libya. Selain itu, Turki mengirimkan tentara bayaran untuk mendukung GNA menghadapi Haftar.

AFP/ABDULLAH DOMA

Anggota pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) berkumpul di kota Benghazi, dalam perjalanan menuju medan pertempuran di sebelah barat kota Sirte, Libya, 18 Juni 2020.

Sementara itu, Rusia juga terlibat dalam perang saudara di Libya. Seperti di Suriah, kepentingan Rusia di Libya, antara lain, termasuk perluasan wilayah pengaruhnya baik di bidang politik maupun militer di kawasan Timur Tengah dan Laut Tengah (Afrika Utara), setelah AS sibuk dengan dirinya sendiri. Rusia juga tertarik pada minyak Libya dan ingin membangun kontrak untuk pembangunan Libya.

Yang menarik adalah pihak yang didukung Rusia berbeda dengan yang didukung Turki. Rusia mendukung Haftar, sedangkan Turki mendukung GNA.  Keduanya sama-sama berharap bahwa pada akhirnya pihak yang didukung akan memenangi perang saudara. Itu berarti mereka akan memperoleh keuntungan ekonomi, terutama di bidang perminyakan, sekurang-kurangnya.

Ini sama dengan posisi mereka di Suriah. Rusia mendukung rezim Bashar al-Assad (ada kepentingan strategis dan ekonomis); sebaliknya, Turki mendukung kelompok oposisi yang menginginkan Bashar disingkirkan. Meskipun belakangan mereka bisa bersama. Namun, Turki di Suriah memiliki kepentingan khusus, yakni menyingkirkan kelompok Kurdi, terutama di sepanjang perbatasan Turki-Suriah di Suriah bagian utara.

Rusia juga, seperti di Suriah, dengan mendukung Haftar dalam rangka mencari pelabuhan laut dalam di pantai Mediterania, mengendalikan pasokan minyak ke Eropa, pengaruh atas arus migran ke Eropa dari Afrika sub-Sahara, dan mengharapkan mendapatkan kontrak rekonstruksi Libya pasca-perang nanti.

Haftar mulai mencari bantuan dari Rusia pada 2015 setelah terkesan oleh operasi Rusia di Suriah. Untuk mendapatkan dukungan Rusia, Haftar menjanjikan "minyak, pembangunan jalur kereta api, jalan bebas hambatan, dan apa saja yang diinginkan." Sebaliknya, Rusia diharapkan memberikan bantuan militer dan dukungan diplomatik dalam pertarungan melawan GNA.

US AFRICOM/AFP

Sebuah gambar yang dirilis oleh AFRICOM AS, Komando Afrika-AS yang bertanggung jawab atas hubungan militer dengan negara-negara dan organisasi regional di Afrika, pada 26 Mei 2020 dilaporkan menunjukkan sebuah jet MIG-29 Rusia di tanah Libya.

Perang proksi

Keterlibatan Turki dan Rusia dalam perang saudara di Libya sangat menarik sekaligus membuat situasi tambah pelik. Mereka tidak "mencelupkan tangannya secara langsung." Baik Turki maupun Rusia menggunakan tentara bayaran (Arabia Policy, 24 Juni 2020). Pada 2 Januari 2020, Parlemen Turki meratifikasi sebuah memorandum yang diajukan istana kepresidenan tentang pengiriman pasukan Turki ke Libya.

Pasukan yang dikirim adalah tentara bayaran. Dengan menggunakan tentara bayaran, biaya perang relatif lebih murah dan risiko lebih kecil, misalnya, tidak akan kehilangan tentaranya sendiri. Selama ini, tentara bayaran sudah terlibat dalam beberapa perang, mulai dari perang di Irak (invasi AS tahun 2003) di Suriah, Yaman, dan sekarang di Libya.

Dalam keterlibatannya di Libya, Rusia bermain lebih "cantik", tidak mau mengotori tangannya sendiri, ketimbang Turki. Moskwa menjalin kerja sama militer dengan Wagner Group, sebuah korporasi militer swasta yang dekat dengan Kremlin. Jadi, Wagner Group-lah yang mengirimkan tentaranya. Kantor berita Reuters yang mengungkap laporan rahasia PBB, melaporkan kehadiran 1.200 tentara bayaran dari Wagner Group di Libya (Libya Observer, 7 Mei 2020).

Sementara, Turki secara terbuka mendukung GNA dengan merekrut anggota-anggota kelompok bersenjata di Suriah yang selama ini sudah "dibina". Menurut Syrian Observatory for Human Rights yang berpusat di Inggris, Turki merekrut 10.000 orang Suriah untuk bertempur di Libya. Tentang perekrutan orang-orang Suriah oleh Turki untuk berperang di Libya juga diungkapkan oleh Syrian for Truth and Justice (STJ) dalam laporannya 11 Mei 2020.

STJ melaporkan tentara bayaran itu direkrut dari kelompok-kelompok bersenjata di Suriah yang selama ini mempunyai jalinan dengan Turki. Mereka, antara lain, Korps Pertama Tentara Nasional, Divisi Sultan Murad, Divisi Mu'tasim, Brigade Suleiman Shah atau al-Amshat, Levant Front, Glory Corps/Faylaq al-Majd, Jaysh al-Islam, Brigade Al-Moutasem, Faylaq al-Sham, Nour al-Din al-Zeki, Jaysh al-Tahrir, Divisi Hamza, Jaish al-Nasr, dan Liqa Suqur al-Jabal.

AFP/ABDULLAH DOMA

Pendukung orang kuat militer Libya Khalifa Haftar ikut serta dalam pertemuan di kota pelabuhan Benghazi di Libya timur pada (5/7/20200), untuk memprotes intervensi Turki dalam urusan negara itu.

Turki tidak hanya merekrut tentara bayaran dari Suriah, tetapi juga dari Yaman. Sumber intelijen dan militer Yaman mengungkapkan, 200 tentara bayaran dari Yaman telah dikirim ke Libya oleh Turki. Berita tersebut juga dibeberkan oleh Yemen News Portal, yang mengungkapkan sebuah kelompok milisi yang berafiliasi dengan Partai Islah di Marib telah mengirim tentaranya ke Turki.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana masa depan Libya? Pasti akan sangat tergantung dari negara lain, yang sekarang terlibat. Jika, misalnya, GNA kalah, Turki akan kehilangan akses ke ladang minyak dan gas di Laut Tengah, Rusia yang akan menikmati hasil. Jika Haftar menang—Rusia juga menang—berarti akan membuyarkan kesepakatan yang sudah dicapai antara Tripoli dan Ankara.

Situasi akan bertambah rumit bila negara-negara Arab saingan Turki seperti Mesir juga terpancing untuk terlibat langsung. Karena itu, kondisi pasti akan bertambah buruk. Libya benar-benar menjadi panggung kompetisi proksi. Dan, semua itu akan memperpanjang penderitaan rakyat negeri kaya minyak ini. Moammar Khadafy di "atas" pasti akan sedih melihat negerinya hancur; dihancurkan oleh ambisi untuk merebut kekuasaan dan kekayaan alam.

Kompas, 25 Juli 2020

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.