"Kita menghimbau kepada SBY, untuk bisa menghentikan pembangunan gedung itu. Karena siapapun yang mendukung pembangunan tersebut, adalah golongan manusia yang tidak beradab," ujar badan pekerja tokoh lintas agama Dedi Julianto, di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (5/4/2011).
Selain itu, ia menilai Ketua DPR Marzuki Alie hanya mementingkan kebutuhan kelompoknya, tanpa melihat terlebih dahulu situasi di masyarakat yang sebagian besar menolak pembangunan tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika dana pembangunan tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang saat masih jauh dari kelayakan.
"Saudara Marzuki Alie (Ketua DPR), tidak pernah melihat kondisi yang ada dimasyarakat saat ini. Lebih baik kan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak," tambahnya.
Sementara itu, menurut Romo Benny, pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi. Ia menilai saat pemerintah lebih tunduk kepada institusi hukum, daripada rakyatnya sendiri.
"Negara saat ini tidak tunduk kepada rakyat. Ini adalah sebuah kebohongan. Saatnya kita stop pembangunan gedung DPR, demi tegaknya nurani dan konstitusi publik," tegasnya.
Sebelumnya, Senin (4/4/2011) kemarin, Laskar Gerindra juga telah menggugat pembangunan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dimaksudkan agar pembangunan gedung DPR dapat segera dihentikan.
"Akan menjadi preseden yang buruk, jika DPR merengek-rengek membutuhkan ruang yang baru, dengan sepihak, diputuskan sendiri, dan menggunakan uang negara. Kita lihat sendiri instansi-instansi pemerintah banyak yang gedungnya tidak sebesar dan senyaman gedung DPR, tapi, mereka tidak merengek-rengek meminta gedung baru," ujar Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra Habiburokhman, di PN Jakarta Pusat.
(Kompas.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar