Cari Blog Ini

Bidvertiser

Rabu, 31 Oktober 2012

Reformasi Birokrasi Butuh Pemimpin Kuat

Perkembangan negara tidak akan terjadi apabila tidak ada pimpinan kuat yang terus-menerus mengawal perubahan untuk perbaikan negeri ini, baik persepsi, struktur, nilai, maupun sikap berbangsa. Kondisi birokrasi yang sudah berlebihan, malas, dan tidak dipercayakan kepada orang muda hanya akan memakan biaya besar yang membebani negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengungkapkan hal itu dalam Konferensi Ke-58 EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration) bertema "Challenges to Administrative Reform: Learning from the Past and in Search of Excellence in the Future", Senin (29/10) di Jakarta. Konferensi itu menghadirkan pembicara dari 13 negara (Australia, China, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Nigeria, Pakistan, Thailand, Turki, dan Vietnam).
Azwar mengatakan, reformasi harus dipacu menjadi gerakan nasional. Adapun yang perlu direformasi adalah restrukturisasi standar operasional prosedur, modernisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, rekonfigurasi peran negara sesuai dengan undang-undang dan kebutuhan rakyat, pelibatan masyarakat terutama dalam pelayanan publik, serta peningkatan kemampuan birokrasi.
"Yang terpenting adalah komitmen politik dari pimpinan berbagai tingkatan, mulai presiden, para menteri, gubernur, hingga bupati/wali kota. Dua hari sebelum saya dilantik sebagai menteri, Presiden meminta reformasi harus dipacu," ujarnya.
Karena itu, Azwar mengimplementasikan pemindahan birokrat dari zona aman ke zona kompetitif. Apabila tidak bersedia, birokrat tersebut harus ditinggalkan. Tahun ini sudah dilakukan reformasi birokrasi di 26 kementerian/lembaga, 19 di antaranya sudah lulus kriteria masuk ke zona integritas.
Sekretaris Jenderal EROPA Orlando Mercado mengatakan, reformasi birokrasi harus mendorong kinerja yang efisien dan produktif. Untuk itu dibutuhkan ide-ide baru dari berbagai negara.
Guru Besar National University of Singapore Prof Neo Boon Siong mengatakan, butuh keterlibatan lebih besar untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan birokrasi. (Kompas, 31 Okt 2012)

Powered by Telkomsel BlackBerry®




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger