Makna kebudayaan telanjur disempitkan sebagai mitos, adat, dan kesenian. Faktor kegunaan, kepraktisan, serta kepentingan sesaat dan sempit mendominasi. Kebudayaan dalam artian peradaban dianggap penghibur, wacana kebudayaan hanya gincu. Membangun bangsa Indonesia yang beradab terkalahkan hedonisme, aji mumpung, dan pragmatisme berlebihan yang menjadi kriteria keberhasilan.
Kebudayaan dalam artian kerja tersingkir, upaya menjadi bangsa yang beradab hanya omong kosong. Segala diusahakan, termasuk membenarkan cara tidak etis. Korupsi memperkaya diri, memperkokoh kekuasaan berikut segala cara yang dibenarkan, tanpa menyadarinya sebagai penggerogotan upaya bangsa yang beradab.
Tunabudaya menjadi sindiran kehidupan politik, awal dan penyubur akar kerusakan dan pelapukan. Dominasi kegiatan politik dipayungi dan digerakkan kegunaan dan kepentingan sesaat. Kegiatan politik tunabudaya melahirkan dan menyuburkan banyaknya pejabat dalam birokrasi (eksekutif), DPR (legislatif), dan penegak hukum (yudikatif) yang terjerat kasus korupsi.
Menuju ke bibir jurang kehancuran, praktik perpolitikan tidak pernah bersatu. Namun, terpecah dan saling menjatuhkan. Arena politik sebagai ladang memperjuangkan kepentingan rakyat tinggal masa lalu. Kita apresiatif mereka yang terus melawan arus massal, berpolitik demi kepentingan pribadi, taruhlah sebagai lapangan kerja, kepentingan golongan yang sifatnya sesaat dan sempit.
Menggali dan menyampaikan kepada publik nilai peradaban bangsa sebagai ideologi merupakan salah satu cara mencegah kita menjauhi bibir jurang kehancuran. Korupsi yang semakin "jorok", masif, dan bikin kaget ibarat pawai perusakan kemanusiaan kita. Kondisi ini perlu diatasi dengan tegas, pelakunya dikenai penegakan hukum yang tegas, pemiskinan, bahkan penerapan kerja fisik.
Kongres kebudayaan yang rutin dari tahun ke tahun menjadi sia-sia ketika kebudayaan masih didekati secara sempit. Sia-sia ketika disampaikan dalam perasaan sakit dan marah menyaksikan pelapukan kita. Rekomendasi kongres kurang menohok titik simpul sakit parahnya Indonesia, yang antara lain dari korupsi dan sikap koruptif menghinggapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Akan tetapi, kita apresiasi rekomendasi kongres. Kongres itu menyampaikan teguran alternatif, yang akar persoalannya kurang menjebol dari bawah permukaan kondisi sakit bangsa ini. Berpikir positif, kita sarankan rekomendasi tersebut terus dihidup-hidupkan, dipertajam, dan disampaikan kepada publik. Maksudnya menghidupkan sikap kritis bahwa kita secara budaya melapuk. Terciptanya sikap kritis bersama, dibarengi tindakan kuratif atas pemiskinan pembangunan budaya bangsa, niscaya ikut mencegah percepatan laju ke kondisi pelapukan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000002603078
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar