Sejak hari Kamis lalu, Myanmar menggantikan Brunei sebagai Ketua ASEAN untuk periode satu tahun ke depan. Harapan atas kepemimpinan Myanmar sangat tinggi karena masyarakat kawasan Asia Tenggara sedang memasuki tahap akhir persiapan pembentukan komunitas ASEAN yang dimulai tahun 2015.
Seakan mau menjawab sejumlah harapan tersebut, Presiden Myanmar Thein Sein menyatakan, kepemimpinan Myanmar dalam ASEAN bertemakan, "Bergerak maju dalam kesatuan, perdamaian, dan kemakmuran".
Atas terpilihnya Myanmar sebagai Ketua ASEAN, para pengamat cenderung berpendapat putusan itu merupakan salah satu bentuk pengakuan atas kemajuan reformasi politik yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun di negeri itu. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bahkan memuji reformasi Myanmar sebagai sesuatu "yang belum pernah terjadi sebelumnya" meski tetap mencemaskan kekerasan komunal yang cenderung meningkat di negeri tersebut.
Kalangan pengkritik, yang umumnya datang dari luar kawasan, menilai kesepakatan menjadikan Myanmar sebagai Ketua ASEAN sangat prematur. Reputasi Myanmar dalam bidang demokrasi dan hak asasi dikatakan masih rendah. Dunia Barat pernah melecehkan Myanmar yang dikuasai rezim militer yang sangat represif. Namun, arus balik mulai terjadi tahun 2010 ketika rezim militer mulai membebaskan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dan ratusan tahanan politik lainnya.
Perubahan semakin terlihat jelas ketika Suu Kyi dibiarkan memenangkan pemilihan sela tahun lalu dan tidak dihalang-halangi menjadi anggota parlemen. Kehidupan media pun mulai dilonggarkan. Namun, tantangan masih berat karena reformasi politik belum benar-benar menjamin proses demokratisasi secara penuh. Juga muncul kekhawatiran tentang kemungkinan militer kembali menggunakan kekuatan represi dalam menghalangi kerusuhan komunal yang cenderung meningkat belakangan ini.
Pemerintah Myanmar tampak kewalahan menghadapi gejolak sosial, termasuk gerakan separatis, sejak kehidupan politik dikendurkan tiga tahun terakhir. Paling tidak, 250 orang tewas dan 140.000 menjadi pengungsi dalam kerusuhan komunal sejak Juni 2012. Tantangan yang dihadapi Myanmar memang kompleks. Persoalan dalam bidang politik tumpang tindih dengan persoalan ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan, dan kekacauan sosial.
Namun, tanda-tanda kemajuan pun kelihatan semakin jelas. Laju pembangunan Myanmar dipastikan akan melesat lebih cepat jika reformasi politik berjalan lancar dan kekacauan sosial segera dibereskan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000002602542
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar