Sekitar 75.000 demonstran turun ke jalan di Bangkok, Minggu (24/11), menuntut PM Thailand Yingluck Shinawatra mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintahan yang dipimpinnya dianggap dikendalikan oleh kakaknya, Thaksin Shinawatra.
Aksi protes terhadap PM Yingluck itu bermula dari RUU Amnesti yang diajukan oleh pemerintahan yang dipimpinnya ke Senat. RUU itu dianggap merupakan upaya pemerintah untuk menghapus kejahatan yang dituduhkan kepada Thaksin, dan membuka peluang bagi Thaksin untuk kembali ke Thailand.
Aksi itu tetap berlanjut walaupun Senat telah menolak RUU itu, dan Yingluck pun telah menyatakan tidak akan mengajukan kembali RUU itu. Padahal, sesungguhnya Yingluck sangat bisa jika ingin memberlakukan RUU itu secara sah lewat Majelis Rendah, yang pada 1 November lalu telah meloloskannya. Majelis Rendah dapat memberlakukan RUU tanpa persetujuan Senat setelah menanti selama 180 hari.
Pemerintahan yang dipimpin Yingluck telah melakukan blunder, atau kesalahan besar, yang seharusnya tidak dilakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh Thaksin belum dapat dimaafkan, terutama oleh Raja Abdulyadej. Dalam kemelut politik yang terjadi di Thailand pada tahun 2006, Thaksin tidak hanya memecah belah rakyat Thailand, tetapi juga dapat dianggap menghina Raja. Thaksin menempatkan Raja yang dicintai dan disegani rakyat Thailand dalam posisi yang sangat sulit, seakan-akan tidak mampu mengatasi kemelut politik yang terjadi. Bahkan, Thaksin seperti mempermainkan Raja, dengan mengatakan mundur dari jabatannya sebagai PM dan beberapa hari kemudian mengambil kembali jabatannya.
Semakin parahnya kemelut di Thailand membuat militer tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggulingkan Thaksin dari jabatannya, saat ia menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, 19 September 2006. Sejak itu, Thaksin hidup di pengasingan.
Namun, dari pengasingan, Thaksin tetap menunjukkan pengaruhnya di dalam negeri sehingga berulang kali terjadi bentrokan antara kelompok pro dan anti-Thaksin.
Dalam pemilihan umum awal Juli 2011, enam tahun setelah Thaksin digulingkan, adik kandungnya, Yingluck, terpilih sebagai PM Thailand. Namun, itu tidak berarti Raja, dan rakyat Thailand, sudah dapat memaafkan Thaksin dan mau menerimanya kembali.
Ketika RUU Amnesti yang memberikan peluang bagi Thaksin kembali ke Thailand, luka lama itu terkoyak kembali. Dan, Yingluck harus membayar mahal blunder yang dibuat pemerintahan yang dipimpinnya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003361835
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar