MAHKAMAH Konstitusi rupanya tak menjadikan uji yudisial (judicial review) berkaitan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai prioritas untuk diputus.
Demikian dijelaskan Patrialis Akbar, hakim konstitusi (Kompas, 21/11/2013). Uji yudisial itu diajukan Forum Hukum BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis UI agar MK menyatakan Pasal 2 Huruf g dan i UU tentang Keuangan Negara (UU KN) itu bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut kedua pemohon, ketentuan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi perusahaan negara. Pasal 2 Huruf g dan I UU KN mengatur bahwa "keuangan negara" termasuk "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara".
Isu ini pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari keinginan negara untuk berniaga. Seperti negara-negara lain, Indonesia tidak saja menjalankan fungsi pemerintahan (jure imperii), tetapi juga ingin berdagang dalam kerangka jure gestionis. Bermunculanlah badan usaha milik negara (BUMN), baik yang perusahaan perseroan (persero) maupun perusahaan umum (perum). Dari lebih dari 100 BUMN kini, mayoritas adalah persero.
Persero, berdasarkan UU No 19/2003 tentang BUMN (UU BUMN), "bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada UU tentang Perseroan Terbatas," yang sekarang adalah UU No 40/2007 (UU PT). Dengan prinsip-prinsip dalam UU PT, "kekayaan yang dipisahkan" yang dijadikan modal persero itu aman. Hal ini karena negara selaku pemegang saham (PS) hanya bertanggung jawab sejauh modal yang disetorkan. Negara dilindungi tabir liabilitas terbatas.
Sebaliknya, persero yang badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban, serta mengurus dan mengelola kekayaannya sendiri, lepas dari campur tangan pemegang sahamnya. Konsep badan hukum sudah mendunia. Mahkamah Internasional dalam kasus Barcelona, Traction, Light, Power & Co, 1970 menegaskan: So long as the company is in existence the shareholder has no right to the corporate assets.
Parade direktur
Di persidangan MK, pemohon mengajukan sejumlah saksi fakta, termasuk sejumlah direktur utama/direktur, bagaikan parade direksi di MK. Umumnya mereka mengeluh karena merasa terbelenggu dengan dimasukkannya "kekayaan yang dipisahkan itu" sebagai bagian dari keuangan negara. Mereka berpendapat uang itu berdasarkan hukum adalah aset korporasi.
Keterbelengguan itu bertaut dengan ketakutan sebab tindakan mereka dapat dikategorikan merugikan keuangan negara sehingga dituduh korupsi. Mereka takut membuat perencanaan karena kalau gagal, akan didakwa macam-macam. Transaksi komersial jika tak berhasil juga bisa berdampak tuduhan korupsi.
Pemanggilan oleh aparat yang non-KPK terkesan mencari-cari, seperti umpamanya dialami seorang mantan dirut, dan nyatanya di pengadilan dia dibebaskan. Ada pula dirut yang dengan lugu bertanya apakah kebijakan melakukan promosi dengan menurunkan tarif pada hari-hari biasa dapat dianggap korupsi juga. Banyak lagi yang lain.
Keluhan di atas amat esensial untuk ditanggulangi sebab BUMN sekarang bukanlah BUMN dulu, yang didirikan terutama untuk mengisi kekosongan pelayanan bagi masyarakat karena swasta enggan berkiprah di situ. Kini BUMN merambah ke mana-mana: perbankan, perdagangan, perumahan, asuransi, dan pengangkutan. Harus bersaing dengan PT swasta yang pertanggungjawabannya tak rumit
Para ahli yang dihadirkan pemohon mengungkapkan sejumlah teori badan hukum. Hal itu misalnya perihal tabir liabilitas terbatas di atas, yang dapat tersingkap kalau pemegang saham melakukan tindakan tertentu. Juga tentang prinsip bahwa direktur tidak boleh makan modal perusahaan—yang harus dipertanggungjawabkannya di RUPS.
Untuk persero juga sama, itu berarti mekanisme korporasi memiliki sistem agar uang korporasi tidak dikorup, disertai sanksi, dan kalau ada aspek pidana selalu terbuka bagi masuknya aparat antikorupsi. Disinggung juga prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Intinya: kalau negara ingin berniaga, ikutilah aturan perniagaan.
Revisi UU BUMN
Sebaliknya, termohon, yang juga dilengkapi dengan saksi dan ahli berbicara di hulu lebih mempersoalkan pada aspek uang "milik negara", bukan "badan usaha"-nya. Jadi, termohon tidak turun ke bawah, praktis tidak menyinggung masalah korporasi, apalagi UUPT. Menurut termohon, permohonan uji yudisial ini menyesatkan. Kalau keuangan yang dipisahkan diatur dalam rezim tersendiri, penggunaan uang itu tak terkontrol lagi. BPK tidak bisa masuk. Kekayaan yang dipisahkan akan menjadi sumber korupsi. Termohon juga menyatakan bahwa BUMN adalah agen pembangunan (agent of development). Mungkin betul kalau maksudnya perum, tetapi sebutan klasik itu tak cocok untuk persero. Di luar sidang ramai pula kekhawatiran BUMN akan jadi ATM parpol.
Kita menunggu putusan MK: dua kubu yang sukar bertemu. Yang menjadi inti masalah mungkin ini: menyerahkan persero kepada UUPT. Termohon sepertinya alergi menyinggung hukum positif yang dirujuk oleh UU BUMN itu. Terkesan ada ketidakpercayaan, mekanisme korporasi dalam UUPT akan bisa mengamankan kekayaan yang dipisahkan, apalagi mencegah potensi korupsi.
Kalau memang demikian, ada beberapa alternatif. Pertama, revisi UU BUMN dengan menghapuskan penggunaan UU PT. Atur bagaimana status kekayaan yang dipisahkan itu dalam liabilitas khusus karena kekayaan korporasi yang mandiri tidak ada lagi. Kekhawatiran termohon dapat dimengerti, tetapi kalau UU BUMN tidak direvisi, dengan mengabaikan UU PT, kita pun telah melanggar undang-undang. Kedua, tidak perlu revisi UU BUMN, tetapi semua BUMN dijadikan perum. Ketiga, apa boleh buat, negara tak usah berniaga.
A Zen Umar Purba, Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003393507
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar