Pasalnya, warna keemasan kartu itu sempat dikira sengaja dibuat menyerupai warna kebanggaan Partai Golkar, yaitu kuning.
Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemakaian warna keemasan merupakan hasil keputusan kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hasil kreativitas Agung sendiri.
Agung juga menjelaskan bahwa yang menandatangani kartu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, yang tidak berasal dari partai politik mana pun. Maklum saja, jika diteken Agung, Partai Golkar bakal dituding menunggangi pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebaliknya, jika ditandatangani Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufri dari PKS atau Menteri ESDM Jero Wacik dari Partai Demokrat, BLSM juga dikecam sebagai alat kedua partai itu untuk merebut simpati rakyat.
Perlu diingat, tahun 2013, pemerintahan Yudhoyono memang kembali berhadapan dengan isu yang sangat sensitif secara politik, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan membagikan dana kompensasinya kepada warga miskin.
Bagi partai yang berkuasa, kebijakan menaikkan harga BBM dikhawatirkan dapat membuat citra mereka buruk. Dengan mudahnya lawan politik menggiring persepsi publik bahwa partai yang berkuasa tidak prorakyat kecil.
Sebaliknya, program pembagian dana kompensasi bisa memberikan keuntungan politik. Membagi-bagikan uang tunai kepada belasan juta warga bisa menjadi pendongkrak citra yang efektif.
Pisau bermata dua yang terkandung dalam isu kenaikan harga BBM itu disadari betul oleh pemerintah. Tidak mengherankan, meski memiliki wewenang untuk langsung menaikkan harga BBM pada tahun ini, pemerintah memilih menunggu program kompensasi disahkan dulu oleh parlemen dan setelah itu baru menaikkan harga BBM. Alasan pemerintah, rakyat memerlukan dana kompensasi sebagai sarana beradaptasi. Padahal, dampak nyatanya, harga-harga kebutuhan pokok sudah membubung tinggi sebelum harga BBM betul-betul dinaikkan.
Beberapa tahun lalu, pemerintahan Yudhoyono juga banyak menggunakan perhitungan politik dalam memutuskan harga BBM. Bayangkan, dalam rentang waktu sangat singkat (Desember 2008-Januari 2009), pemerintahan Yudhoyono menurunkan harga premium sampai tiga kali. Alhasil, harga premium yang sebelumnya Rp 6.000 per liter turun ke harga Rp 4.500 per liter. Mudah untuk melihat bahwa langkah strategis itu diambil dalam konteks persiapan Pemilu 2009.
Seandainya waktu itu harga premium tidak diturunkan sampai tiga kali dan mencapai Rp 4.500 per liter, persoalan membengkaknya subsidi energi yang gila-gilaan di tahun 2013 rasanya tidak akan muncul. Namun, kenyataan berbicara lain.
Kesan sikap pemerintah yang terlalu penuh perhitungan politik jangka pendek dan ekstra hati-hati rupanya tidak hilang meski tahun depan Yudhoyono akan "jatuh tempo".
Sebelumnya ada harapan, dengan sisa waktu yang sedikit, pemerintah seharusnya bisa bertindak lebih tegas. Namun, jangan-jangan, harapan semacam itu tidak pada tempatnya.
Bukankah tahun 2013 merupakan masa pemanasan menuju tahun politik 2014 sehingga justru perhitungan politik kekuasaan harus lebih dominan ketimbang tahun-tahun sebelumnya?
Keberagaman
Kesan itu juga muncul dalam penanganan isu yang berkaitan dengan konflik berlatar belakang sentimen agama. Akibatnya, pada tahun 2013, konflik akibat sentimen agama kembali tidak bisa terselesaikan.
Pemerintah Yudhoyono tampak enggan memberikan arahan yang lugas dan tidak multitafsir. Argumen bahwa pemerintah daerah harus lebih berperan memang benar dan baik, tetapi isu keberagaman rasanya masih harus mendapat pengawalan ketat dari pusat.
Bukankah Presiden sendiri juga menyadari bahwa otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 masih memiliki kekurangan di sana-sini? Karena itu, tidak keliru jika pusat memberikan arahan yang lebih lugas.
Kehati-hatian pemerintah tecermin dari persoalan perizinan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor serta Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat. Persoalan terus berlarut-larut meski sudah ada keputusan Mahkamah Agung dan rekomendasi dari Ombudsman RI.
Pusat berkilah, kewenangan pemerintahan di negeri ini sudah terbagi habis di pemerintahan daerah sehingga pusat merasa tidak punya landasan hukum untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dipandang berada dalam kewenangan daerah.
Tidak ketinggalan tentunya konflik penganut Syiah dan Sunni di Madura, Jawa Timur. Pemerintah pusat juga tidak memberikan suatu panduan solusi yang tegas. Maka, ada kesan, korban tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat meski konstitusi telah menyatakan siapa pun bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya itu.
Setelah otonomi daerah diberlakukan, memang harus diakui wajah tata pemerintahan di Indonesia berubah drastis. Pemerintah daerah tidak bisa lagi melulu dilihat sebagai "bawahan" pemerintah pusat. Sejumlah kewenangan telah didelegasikan ke daerah. Tercipta suatu kondisi bahwa organisasi negara sesungguhnya dijalankan oleh begitu banyak proses negosiasi di antara komponen-komponennya.
Dalam kondisi ini, kemampuan yang andal dalam hal persuasi dan negosiasi dari pemerintah pusat justru sangat diperlukan. Arahan yang lugas dan tegas dari pemerintah pusat pun mutlak dibutuhkan agar jalannya negosiasi sesuai tujuan yang sudah digariskan seluruh komponen bangsa.
Selain itu, pada dasarnya, ketika melihat persoalan di daerah berlarut-larut, publik tidak ambil pusing apakah itu menjadi kewenangan pusat atau daerah. Dari perspektif mereka, pemerintah adalah satu.
Ketika ada persoalan yang berlarut-larut, mereka hanya memahami bahwa pemerintah tidak dapat mengatasi persoalan, tidak peduli apakah masalah itu merupakan wewenang pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Dengan kata lain, masalah yang berlarut-larut di daerah pada akhirnya akan merugikan citra pemerintah pusat sendiri.
Disayangkan, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pun kesan sangat penuh perhitungan politik jangka pendek terpancar kuat dari pemerintahan Yudhoyono.
Bahkan, termasuk dalam persoalan yang sangat strategis dan penting, yakni persoalan energi (BBM) dan isu keberagaman.
Sungguh kurang tepat rasanya kalau kebijakan terkait persoalan strategis, penting, dan menyangkut nasib masa depan bangsa ditentukan oleh perhitungan jangka pendek. (A Tomy Trinugroho/C Haryo Wahyu PS)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003667345
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar