Hanya saja, seperti disebut dalam laporan utama jurnal Foreign Affairs beberapa bulan silam, jumlah informasi digital semakin besar dewasa ini. Informasi nondigital, dalam bentuk barang cetakan misalnya, semakin sedikit.
Tentu ada pertimbangan yang menguntungkan bagi beralihnya wujud informasi di atas. Ada dimensi fleksibilitas, misalnya, di mana data bisa diakses dari mana pun, dan dibagi ke pihak-pihak terkait dengan mudah.
Ini pula kiranya yang menjadi alasan, mengapa sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional juga menggunakan sistem digital dalam pelayanannya.
Karena pemangku kepentingan yang luas, BPJS Kesehatan yang berasal dari PT Askes ini dalam persiapannya telah bekerja sama dengan Jamsostek, TNI Polri, serta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sebagaimana kita baca beritanya di harian ini, Kamis (12/12) kemarin, integrasi data ini membutuhkan kemampuan infrastruktur teknologi informasi canggih. Hal ini mengingat sistem Askes bisa juga untuk mengakses kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan basis data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan.
Aneka ragam data yang beragam ini, termasuk rekam kesehatan peserta, meniscayakan terpenuhinya standar keamanan dan kerahasiaan.
Dalam menyambut hadirnya sistem ini, Wakil Presiden Boediono, Rabu (11/12), meninjau persiapan kantor pusat PT Askes (Persero) yang mulai 1 Januari 2014 menjadi BPJS Kesehatan.
Wapres secara tepat mengingatkan perlunya sistem Jaminan Kesehatan Nasional nanti didukung sistem yang mampu menjamin keamanan (dan keandalan) data. Tersirat Wapres mengantisipasi apa yang harus dilakukan manakala terjadi peretasan.
Apa yang disampaikan Wapres diakui pula oleh Direktur Perencanaan Pengembangan dan Teknologi Informasi PT Askes Tono Rustiano, yang mengatakan bahwa sistem dalam jaringan (daring) dan interkonektivitas rawan mendapat serangan.
Syukurlah apabila persiapan telah dilakukan, bahkan dengan menggunakan standar keamanan internasional, ketika membangun sistem dan basis data. Ada antivirus dan antipemblokiran yang diterapkan.
Namun, kita tetap tidak boleh lengah saat mengoperasikan sistem ini kelak. Bagaimanapun, sistem tersebut juga berada dalam jaringan lebih besar yang bisa menjadi wahana berlalu lalangnya kepentingan.
Masih segar dalam ingatan, insiden penyadapan komunikasi para pejabat tinggi, bukan saja di Indonesia, melainkan juga di negara maju, seperti Jerman.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003651679
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar